Menjaga Nyala Energi Perekonomian

PEREKONOMIAN Indonesia akhir-akhir ini seperti mendapatkan energi baru. Energi itu menyeruak dengan kehadiran Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Tidak lama setelah dilantik menjadi menkeu menggantikan Sri Mulyani, Purbaya menggebrak dengan mengalihkan Rp200 triliun dana saldo anggaran lebih (SAL) APBN dari Bank Indonesia (BI) ke bank-bank milik negara alias Himbara.

Purbaya memang sempat keseleo lidah saat baru saja ditunjuk Presiden Prabowo masuk Kabinet Merah Putih, 9 September lalu. Ketika itu, ia mengatakan tuntutan rakyat 17+8 yang menggema di tengah demonstrasi besar-besaran hanya suara sebagian kecil rakyat. Purbaya menyebut mereka mungkin merasa terganggu dan hidupnya masih kurang.

Setelah meminta maaf, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu nyatanya tidak mengubah gayanya, tetap ceplas-ceplos. Hanya, berikutnya yang menjadi sasaran bukan rakyat, melainkan yang terkait dengan kerja pemerintah itu sendiri.

Purbaya bergeming saat digeruduk sejumlah gubernur yang meminta agar pemerintah pusat tidak memangkas dana transfer ke daerah. Dengan tegas, Purbaya menyuruh daerah memperbaiki serapan anggaran seraya membeberkan besarnya dana daerah yang lamban dimanfaatkan untuk pembangunan. Dalam catatan Kementerian Keuangan, per akhir Agustus, dana pemda yang mengendap di perbankan mencapai Rp233,1 triliun.

Menjawab Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Purbaya berani menyatakan akan mengalihkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika serapannya terus rendah. Dengan alokasi Rp71 triliun di 2025, sampai dengan 8 September realisasinya baru 18,3%. Hingga akhir September, anggaran MBG juga baru terserap 29%.

Badan Gizi Nasional (BGN) yang merupakan pengampu program MBG mencatatkan serapan anggaran paling rendah di antara seluruh kementerian/lembaga. BGN baru memakai 16,9% dari total alokasi anggaran sebesar Rp116,6 triliun.

Tugas Menkeu tidak bisa lepas dari kedisiplinan fiskal dan mendorong efisiensi anggaran. Serapan anggaran yang rendah sering kali akibat pemanfaatan yang lamban, bukan karena berhasil menghemat.

Dari kacamata bendahara negara itu, belanja yang lambat mengakibatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi terhambat. Lebih baik anggaran dialihkan ke pos-pos yang lebih produktif. Itu rasionalitas yang dipegang Purbaya selaku menkeu.

Purbaya juga terus memperhitungkan serapan Rp200 triliun yang dipinjamkan ke bank-bank Himbara. Bank yang dinilai lamban menyalurkan dana tersebut untuk kredit, dananya akan ditarik sebagian. Menkeu menunjukkan evaluasi harus kerap dilakukan dan langsung melakukan koreksi agar program bisa berjalan sesuai target.

Kejutan Purbaya pun 'menular' ke anggota kabinet lain. Tim ekonomi kabinet pun mencetuskan program stimulus baru. Salah satu yang patut kita apresiasi ialah program Magang Nasional untuk para lulusan baru perguruan tinggi. Sekitar 100 ribu pemagang akan diserap dengan honor mengikuti standar upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Meski begitu, pemerintah jangan terlampau percaya diri semua program kebijakan yang dinilai sebagai gebrakan bakal benar-benar efektif sehingga menutup mata dan telinga dari tuntutan evaluasi. Kita berharap pemerintah tidak segan mengoreksi dan terus memperbaiki kebijakan. Ujungnya ialah mencapai pertumbuhan ekonomi 8% yang mampu menciptakan 19 juta lapangan kerja baru untuk pemerataan kesejahteraan.

Gebrakan kebijakan akhir-akhir ini memang memberikan angin segar dan energi baru demi menggeliatnya perekonomian nasional. Kini, tinggal konsistensi yang mesti dijaga agar energi itu tidak hanya menyala di awal lalu redup kemudian.