Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
KASUS suap proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk kader PDI Perjuangan Harun Masiku ke kursi DPR RI masih jauh dari tutup buku alias belum tuntas. Penerima suap, yakni Wahyu Setiawan, ketika menjabat komisioner KPU, sudah dihukum jauh-jauh hari. Bahkan, Wahyu telah bebas bersyarat sejak 6 Oktober 2023 setelah menjalani 2/3 masa hukuman dari total tujuh tahun penjara sesuai dengan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA).
Dari pihak penyuap, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah terbukti bersalah dalam sidang vonis, pekan lalu, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hasto diganjar hukuman tiga tahun dan enam bulan bui karena menyuap Wahyu demi memuluskan jalan Masiku menjadi legislator.
Namun, tokoh sentralnya, yakni Masiku, hingga kini masih gaib. Harun Masiku menghilang sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 9 Januari 2020. Ia masuk daftar pencarian orang (DPO) per 17 Januari, sepekan setelah menjadi tersangka.
Pelarian Masiku menjadi sorotan. KPK yang saat itu dipimpin oleh Firli Bahuri dinilai tidak serius memburu dan menangkap Harun Masiku. Dalam melakukan pencegahan ke luar negeri, misalnya, permohonan baru diajukan ke Ditjen Imigrasi pada 13 Januari 2020, beberapa hari setelah penetapan tersangka.
Bukan itu saja, pencegahan ke luar negeri berakhir setelah 13 Januari 2021 dan KPK disebut Ditjen Imigrasi tidak meminta perpanjangan. Berulang kali KPK menyatakan keberadaan Masiku sudah terpantau. Nyatanya, Masiku tidak kunjung tertangkap.
Masiku seakan raib dari muka bumi. Pascavonis Hasto, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menantang KPK untuk menangkap Masiku. Menurut Djarot, Hasto hanya menjadi korban politik karena ketidakmampuan KPK menangkap Masiku.
Dalam menjawab tantangan Hasto, juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan perburuan Masiku masih berlanjut. Pencarian dilakukan bukan hanya di dalam negeri, melainkan juga di luar negeri dengan melibatkan banyak pihak.
Pernyataan itu sekaligus menunjukkan bahwa keberadaan Harun Masiku sama sekali tidak diketahui KPK. Pasalnya, KPK bahkan tidak bisa memastikan buron itu berada di dalam negeri atau di luar negeri. Tentu saja setelah berlama-lama 'membiarkan' Masiku leluasa pergi ke luar negeri, tidak mengherankan jika jejaknya yang sudah samar kini hilang sama sekali.
Namun, KPK menegaskan komitmen mereka untuk menuntaskan perkara suap yang menjerat kader elite PDIP tersebut. Penangkapan Masiku merupakan kewajiban untuk bisa menuntaskannya.
KPK juga akan mengkaji usul untuk digelarnya sidang in absentia terhadap Harun Masiku. Walau demikian, juru bicara KPK menyatakan bahwa pemeriksaan terdakwa dalam persidangan perlu diutamakan agar bisa mengungkap lebih jauh keterlibatan pihak lain.
Komitmen KPK tersebut seperti mengisyaratkan KPK masih ingin menuntut Hasto dalam hal perintangan penyidikan. Dalam persidangan sebelumnya, majelis hakim menyatakan Hasto tidak terbukti merintangi penyidikan. Ketua KPK Setyo Budiyanto sempat mempertanyakan putusan tersebut karena KPK disebutnya telah memberikan cukup bukti.
Bukan hanya sampai pada Hasto dan pengejaran Masiku, KPK juga berjanji segera memproses hukum advokat Donny Tri Istiqomah yang sudah ditersangkakan sejak Desember 2024. Donny disebut sebagai orang kepercayaan Hasto yang aktif melakukan lobi-lobi dengan Wahyu.
Tentu kita menantikan langkah nyata KPK. Kita dorong agar KPK merealisasikan janji-janji mereka agar janji-janji itu tidak makin menumpuk dan berakhir menjadi onggokan sampah pengingkaran janji-janji.
PEMERINTAH yang bersih dan adil adalah permulaan dari segala sesuatu.
SEJARAH ditorehkan oleh bangsa ini saat DPR menyetujui pembentukan kementerian haji dan umrah, Selasa (26/8) lalu.
ADA yang aneh, tapi ini nyata. Produksi dan stok beras dikatakan melimpah, tetapi harganya terus naik, yang mulai mencekik konsumen.
Maka, berbahagialah Setya Novanto bersama ratusan koruptor atas keputusan yang dibuat Mahkamah Agung (MA) pada Oktober 2021 itu.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Immanuele 'Noel' Ebenezer Gerungan dan 10 orang lainnya sebagai tersangka.
DUA kasus besar yang terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) saat ini tidak bisa dianggap remeh.
PEMERINTAH mengalokasikan Rp757,8 triliun untuk anggaran pendidikan pada 2026, atau mengambil porsi 20% lebih APBN tahun depan.
SUDAH tiga kali rezim di Republik ini berganti, tetapi pengelolaan ibadah haji tidak pernah luput dari prahara korupsi.
KONSTITUSI telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu prinsip yang tak bisa ditawar ialah soal kepastian hukum.
UNGKAPAN tidak ada manusia yang sempurna menyiratkan bahwa tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan.
BERANI mengungkap kesalahan ialah anak tangga pertama menuju perbaikan.
DELAPAN dekade sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia telah menapaki perjalanan panjang yang penuh dinamika.
BERCANDA itu tidak dilarang. Bahkan, bercanda punya banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan mental serta mengurangi stres.
MULAI 2026, penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air memasuki era baru. K
BUKAN masuk penjara, malah jadi komisaris di BUMN. Begitulah nasib Silfester Matutina, seorang terpidana 1 tahun 6 bulan penjara yang sudah divonis sejak 2019 silam.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved