Ujian Kekuatan ASEAN

KONFLIK lama Thailand-Kamboja yang kembali pecah sejak Kamis (24/7) tentu saja merupakan bahaya besar. Perang bukan hanya akan berdampak pada kedua negara, termasuk dengan banyaknya korban jiwa yang hingga kemarin sedikitnya telah mencapai 33 orang, baik di Thailand maupun Kamboja. Lebih dari itu, konflik berdarah tersebut juga akan berdampak pada stabilitas kawasan ASEAN.

Secara geografis saja, luasnya wilayah perbatasan yang saling bersinggungan membuat negara lain di kawasan semenanjung itu rentan terimbas. Pada bentrok saat ini pun hal yang ditakutkan tersebut sudah terjadi dengan jatuhnya peluru artileri Kamboja di Laos.

Memang tidak ada laporan korban, tetapi insiden semacam itu bisa menjadi bensin bagi perang yang lebih besar. Sekarang pun para provokator sudah mengembuskan rumor bahwa insiden itu adalah kesengajaan Kamboja demi memancing Laos masuk dalam konflik.

Di tengah situasi yang semakin memanas ini, peran ASEAN jelas sangat diharapkan. Namun, ironisnya, sejak awal dibentuk lebih dari setengah abad lalu, ASEAN memang dikenal tidak memiliki taji terhadap anggota sendiri. Jangankan untuk menengahi konflik, dalam mendorong nilai-nilai universal seperti penegakan HAM dan demokrasi pun, ASEAN harus diakui lemah.

Hal itu berpangkal pada prinsip non-intervensi yang menjadi salah satu prinsip utama dalam Piagam ASEAN. Harus diakui, prinsip non-intervensi itulah yang membuat negara-negara kawasan Asia Tenggara, yang sejatinya sarat konflik sejarah dan sosial, akhirnya mau bergabung dalam keanggotaan ASEAN.

Namun, harus diakui pula, di sisi lain prinsip itu sekaligus menjadi hambatan terbesar bagi ASEAN untuk maju dan memiliki kekuatan mengikat seperti organisasi-organisasi kerja sama di kawasan Eropa. Betapa pun seolah menciptakan kedamaian, prinsip lama ASEAN pada akhirnya membuat organisasi ini dikerdilkan oleh anggota sendiri.

Kelemahan tersebut bisa dilihat dalam konflik Thailand-Kamboja terkini. Upaya PM Malaysia Anwar Ibrahim sebagai pemegang Ketua ASEAN saat ini untuk menjembatani perundingan dicueki oleh Thailand dan Kamboja. Keduanya sama-sama menegaskan tidak ingin ada keterlibatan pihak ketiga.

Akan tetapi, sikap kedua negara itu justru berbeda 360 derajat terhadap upaya serupa dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Thailand langsung mengumumkan setuju untuk melakukan gencatan senjata dan memulai perundingan dengan Kamboja.

Ini seperti mengulang cerita lama sekitar 14 tahun lalu ketika ASEAN juga dipermalukan serupa dalam konflik Thailand-Kamboja. Kala itu Kamboja meminta bantuan Dewan Keamanan PBB untuk menjadi penengah. DK PBB kemudian menunjuk Indonesia yang memegang jabatan Ketua ASEAN untuk turun tangan. Namun, setelah pertemuan tiga negara di Bogor, Thailand kemudian menolak menjalankan hasil kesepakatan untuk penempatan observer dari Indonesia.

Berbagai peristiwa itu semestinya menjadi refleksi, bahkan tamparan bagi seluruh pemimpin negara ASEAN. Berbagai tantangan global saat ini, termasuk krisis sumber daya dan iklim, sesungguhnya membutuhkan kerja sama yang lebih erat, solid, dan kuat.

ASEAN, dengan sejarah akar yang kuat, semestinya memberikan peran lebih besar kepada sesama anggota. Terlebih penghormatan kedaulatan yang telah ditunjukkan selama 57 tahun sejarah ASEAN, semestinya itu menjadi modal untuk kepercayaan yang lebih erat terhadap kemampuan organisasi itu sendiri.

Kiranya di situlah Indonesia dapat memainkan peran. Sebagai salah satu pendiri ASEAN dan hingga kini menjadi salah satu negara yang disegani, Indonesia dapat mendorong wacana kerja sama yang lebih kuat dan adanya mekanisme penyelesaian konflik yang lebih jelas di antara negara-negara ASEAN.

Sebab, tanpa itu, ASEAN justru akan semakin kehilangan kehormatan sekaligus kemampuan menjadi organisasi yang seharusnya mampu menjaga kestabilan dan mendorong tumbuhnya kawasan tersebut.