Cari Solusi, bukan Cari Panggung

PERSAINGAN di antara para kepala daerah sebenarnya positif bagi Indonesia. Asal, persaingan itu berupa perlombaan menjadi yang terbaik bagi rakyat di daerah masing-masing. Namun, akan menjadi mudarat bila yang dikedepankan ialah persaingan tidak sehat. Bahkan, untuk daerah yang bertetangga, persaingan itu bisa lebih panas karena keberhasilan seorang kepala daerah kerap pula diukur dengan membandingkan kondisi tetangganya.

Namun, dalam sektor-sektor yang sangat berkaitan erat antardaerah bertetangga itu, bahkan saling bergantung, cara pikir sempit persaingan tidak sehat kerap berujung saling menjatuhkan. Itulah yang mestinya tidak boleh terjadi. Tindakan seperti itu akan membuat isu kolektif makin jauh dari solusi. Ujung-ujungnya, rakyat juga yang makin merugi.

Hari-hari ini, 'perang dingin' dua kepala daerah bertetangga itu kita lihat pada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Keduanya terlibat saling sindir terbuka di hadapan publik, alih-alih menemukan solusi bersama atas persoalan bersama pula.

Seperti yang terjadi dalam acara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (10/7) di Ancol, Jakarta Utara. Kedua gubernur itu saling sindir terkait dengan penanganan banjir dan macet. Keduanya sama-sama hadir. Akan tetapi, keduanya tidak saling memberikan salam ketika mendapat kesempatan untuk berpidato di acara tersebut. Pramono Anung mengungkit Bandung yang kini jadi rangking satu kota termacet di Indonesia.

Ketika mendapat kesempatan berbicara di podium, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membalas sindiran Pramono. Menurutnya, meski Bandung macet, udaranya tetap dingin. Dedi pun menyindir udara panas di Jakarta.

Tidak penting untuk mencari siapa yang memulai. Yang utama, kedua gubernur harus segera menghentikan cara-cara seperti itu. Lebih dari sekadar tidak etis, saling sindir dan lempar kesalahan adalah sikap pemimpin yang lemah. Mereka juga sebenarnya merendahkan diri sendiri karena sama saja memprovokasi publik untuk mendiskreditkan daerah tetangga. Tidak hanya berhenti saling sindir, Pramono dan Dedi justru harus bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan banjir dan macet.

Soal solusi mengatasi banjir dan mengurai kemacetan di Jakarta, tidak hanya itu yang dibutuhkan Pramono. Peran Dedi Mulyadi pun diperlukan dalam hal tersebut. Sebab, banjir dan macet yang kian parah di Jakarta sesungguhnya juga kerugian bagi jutaan warga Jawa Barat di Bogor, Depok, dan Bekasi yang setiap hari mencari penghidupan di Ibu Kota.

Dalam problem banjir Jakarta, sesuai dengan hasil riset BRIN, selain faktor hujan lokal dan pasang laut, penyebab utama juga kerap akibat hujan intens di wilayah hulu. Hujan intens yang sebenarnya merupakan faktor alam ini berujung pada banjir di Jakarta karena pengurangan luas hutan dan DAS (daerah aliran sungai) di sepanjang Sungai Bekasi dan Ciliwung.

Namun, berkurangnya daerah resapan air di Depok, Bogor, dan Bekasi bukan semata faktor internal kedua wilayah itu. Pertumbuhan ekonomi di kota-kota satelit Jakarta tidak pernah lepas dari pengaruh Jakarta itu sendiri.

Hal serupa juga terkait dengan kemacetan di Jakarta. Tanpa perluasan dan peningkatan terus-menerus transportasi umum terintegrasi antara Jakarta dan kota-kota tetangga, macet tidak akan teratasi.

Sistem transportasi Trans-Jabodetabek yang telah berjalan dalam dua bulan tetakhir adalah potret sederhana pentingnya kerja sama antarwilayah. Berjalannya Trans-Jabodetabek bukan semata hasil kerja Pemprov DKI. Tanpa peran Pemkot Bogor, Pemkab Bogor, Pemkot Depok, dan Pemkot serta Pemkab Bekasi, sistem itu tidak akan berjalan mulus.

Kita tidak menutup mata bahwa upaya Pemprov Jabar dalam menertibkan kawasan DAS belakangan ini juga bagian dari ikhtiar kerja sama tersebut. Itulah langkah awal menuju rehabilitasi sungai.

Oleh karena itu, dengan sejumlah kerja sama yang sudah ada, bahkan bukan baru berjalan, sungguh aneh ketika kini di pucuk pimpinan justru terjadi saling sindir. Apalagi, baik Pramono maupun Dedi sama-sama orang lama yang sudah kenyang asam garam hubungan di pemerintahan maupun politik.

Maka, kecuali memang demi sensasi dan konten, Pramono dan Dedi sebaiknya menyudahi saling sindir seperti itu, yang tak akan produktif bagi rakyat Jakarta maupun Jawa Barat.