Headline

DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.

Di Laut, Kita Dikepung Petaka

05/7/2025 05:00

LAGI dan lagi, publik terus saja dikagetkan oleh peristiwa kecelakaan kapal di laut. Hanya dalam sepekan, dua kapal tenggelam di perairan Nusantara. Terakhir, Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali pada Rabu (2/7) malam. Hingga kemarin, petugas SAR gabungan masih mencari penumpang yang hilang di perairan Bali.

Celakanya, nama-nama korban, baik yang sudah ditemukan maupun yang masih dicari, banyak yang tak masuk manifes atau daftar penumpang. Dari data manifes, KMP Tunu Pratama Jaya mengangkut 53 penumpang, 12 kru kapal, dan 22 kendaraan. Namun, dari temuan tim SAR, beberapa korban meninggal justru tak terdaftar di manifes.

Sejumlah penumpang yang selamat melaporkan, sebelum kapal terbalik, tak ada pengumuman atau sirene peringatan bahaya berbunyi. Begitu kapal sudah miring, para penumpang berinisiatif melompat ke laut. Jaket penumpang yang berceceran, mereka gunakan sebagai pelampung. Ya, mereka berhasil selamat karena perjuangan mereka sendiri, tanpa bantuan awak kapal.

Tanpa bermaksud menggeneralisasi persoalan, fakta itu jelas menunjukkan keamanan dan keselamatan masih bukan hal prioritas dalam transportasi laut. Keamanan dan keselamatan hanya digantungkan pada doa, bukan bagian dari harga mati prosedur operasi standar atau SOP pelayaran.

Keamanan dan keselamatan jelas terlanggar dari peristiwa kecelakaan KMP Tunu Pratama Jaya itu. Mulai dari manifes penumpang yang serampangan hingga tiadanya pengarahan awal kepada penumpang atas risiko-risiko yang bisa terjadi selama kapal berlayar.

Jatuhnya korban tentu dapat ditekan jika SOP pelayaran dipatuhi. Sebelum kapal berlayar, awak kapal mestinya memberi informasi lengkap kepada penumpang, seperti akses pada jaket pelampung, jalur keluar ketika terjadi kebocoran kapal, hingga akses ke sekoci.

Pengecekan terhadap kondisi fisik kapal pun mestinya menjadi syarat mutlak keselamatan. Dimulai dari pemeliharaan berkala sampai pengecekan terakhir kapal sebelum berlayar.

Zero mistake rasanya masih jauh dari profesionalitas industri pelayaran kita. Memandang sepele, itulah kesalahan fatal yang sudah terjadi sejak awal.

Kesalahan kian sempurna karena tak sedikit kapal yang dioperasikan ialah kapal-kapal tua. Kapal yang seharusnya sudah pensiun tetap saja dipaksa berlayar demi cuan. Jika sudah begini, tak ada lagi yang bisa diharapkan selain bergantung pada kekuatan doa.

Kecelakaan demi kecelakaan itu jelas merefleksikan buruknya tata kelola pelayaran di Tanah Air. Untuk apa negara ini punya kementerian teknis yang membidangi transportasi jika kecelakaan, baik di darat, laut, maupun udara, masih terus saja terjadi?

Kecelakaan demi kecelakaan itu jelas membuktikan negeri ini tak cakap dalam urusan keamanan dan keselamatan transportasi. Atau jangan-jangan, para pejabat transportasi juga lebih mengandalkan kekuatan doa ketimbang pemahaman akan keamanan dan keselamatan transportasi.

Peristiwa tenggelamnya KMP Tampomas II pada 1981 silam mestinya jadi pelajaran buat semua pihak. Dalam kecelakaan itu, sekitar 1.200 orang dinyatakan tewas. Tidak ada angka pasti yang dapat dijadikan acuan karena tim investigasi menemukan ratusan orang jadi penumpang gelap di kapal tersebut.

Kejadian itu menjadi bencana maritim terbesar di Indonesia. Berbagai fakta muncul sebagai penyebabnya, mulai dari masih digunakannya kapal berusia renta karena sudah lebih dari 25 tahun beroperasi hingga kesalahan manusia lantaran banyaknya ditemukan puntung rokok di kabin mesin.

Kita tentu bukan bangsa keledai, karena hanya keledai yang bisa jatuh di lubang yang sama dua kali. Sementara kita, sudah jatuh berkali-kali.

 



Berita Lainnya
  • Menanti Jalur Cepat KPK pada Kasus Haji

    20/8/2025 05:00

    SUDAH tiga kali rezim di Republik ini berganti, tetapi pengelolaan ibadah haji tidak pernah luput dari prahara korupsi.

  • Jangan Takluk oleh Silfester

    19/8/2025 05:00

    KONSTITUSI telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu prinsip yang tak bisa ditawar ialah soal kepastian hukum.

  • Terima Kritik meski Menyesakkan

    18/8/2025 05:00

    UNGKAPAN tidak ada manusia yang sempurna menyiratkan bahwa tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan.

  • Kebocoran Anggaran bukan Bualan

    16/8/2025 05:00

    BERANI mengungkap kesalahan ialah anak tangga pertama menuju perbaikan.

  • Berdaulat untuk Maju

    15/8/2025 05:00

    DELAPAN dekade sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia telah menapaki perjalanan panjang yang penuh dinamika.

  • Candaan yang tidak Lucu

    14/8/2025 05:00

    BERCANDA itu tidak dilarang. Bahkan, bercanda punya banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan mental serta mengurangi stres.

  • Perbaiki Tata Kelola Haji

    13/8/2025 05:00

    MULAI 2026, penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air memasuki era baru. K

  • Jalur Istimewa Silfester

    12/8/2025 05:00

    BUKAN masuk penjara, malah jadi komisaris di BUMN. Begitulah nasib Silfester Matutina, seorang terpidana 1 tahun 6 bulan penjara yang sudah divonis sejak 2019 silam.

  • Hati-Hati Telat Jaga Ambalat

    11/8/2025 05:00

    PERSOALAN sengketa wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia kembali mencuat di tengah kian mesranya hubungan kedua negara.

  • Mengevaluasi Penyaluran Bansos

    09/8/2025 05:00

    BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.

  • Tegakkan Hukum Hadirkan Keadilan

    08/8/2025 05:00

    PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.

  • Vonis Pantas untuk Aparat Culas

    07/8/2025 05:00

    SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.

  • Jangan Bergantung Terus pada Konsumsi

    06/8/2025 05:00

    EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.

  • Merangkul yang tengah Resah

    05/8/2025 05:00

    BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.

  • Saling Menghormati untuk Abolisi-Amnesti

    04/8/2025 05:00

    MANTAN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi bebas dari tahanan.

  • Membuka Pintu Rekonsiliasi

    02/8/2025 05:00

    Kebijakan itu berpotensi menciptakan preseden dalam pemberantasan korupsi.