Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan. Di ruang-ruang pengadilan, sejumlah keputusan bisa berubah arah tergantung seberapa tebal amplop yang datang.
Ketika keadilan menjadi barang dagangan, maka yang miskin hanya bisa pasrah, sedangkan yang kaya bisa membeli kebebasan. Hukum kehilangan rohnya, berubah menjadi alat bagi mereka yang punya uang dan kuasa, bukan lagi sebagai pelindung kebenaran.
Para ‘wakil Tuhan’ di negeri ini mudah untuk disuap, gampang memutarbalikkan keadilan, memperjualbelikan hukum dengan ditukar segepok fulus. Nilai sogoknya tidak hanya jutaan atau miliaran, tapi juga hampir menyentuh triliunan rupiah.
Pangkal buruknya integritas para pengadil ini karena sejumlah hal. Salah satunya rendahnya kesejahteraan mereka. Dengan situasi seperti itu, mereka mudah tergoda untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan memperdagangkan putusan. Alur logika inilah yang dijadikan acuan Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan gaji para hakim.
Penaikan ini, menurut Presiden, demi mewujudkan kesejahteraan hakim. Prabowo menyebut penaikan gaji hakim bervariasi. Penaikan tertinggi diperuntukkan bagi hakim golongan paling junior, yakni mencapai 280%.
Penaikan gaji hakim itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perubahan PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung.
Berdasarkan PP tersebut, hakim golongan terendah ialah golonggan III a dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Hakim golongan tersebut mendapatkan gaji pokok sebesar Rp2,78 juta. Jika gaji pokok itu naik 280%, hakim golongan III a setidaknya mendapatkan gaji Rp7,79 juta.
Selain gaji pokok, seorang hakim juga memperoleh tunjangan jabatan yang jumlahnya cukup fantastis. Seorang ketua pengadilan negeri atau tingkat pertama kelas 1A mendapatkan tunjangan jabatan sebesar Rp37,9 juta. Adapun ketua pengadilan negeri kelas 2 memperoleh tunjangan jabatan sebesar Rp24,6 juta. Tunjangan jabatan hakim terendah sebesar Rp11,9 juta.
Di tingkat pengadilan banding, seorang ketua pengadilan tinggi mendapatkan tunjangan jabatan sebesar Rp56,5 juta. Untuk hakim madya muda di tingkat pengadilan banding, tunjangan jabatannya sebesar Rp38,2 juta per bulan.
Artinya, penghasilan yang diterima hakim selama ini juga tidak bisa dibilang rendah. Justru fakta memunculkan pertanyaan, upaya untuk menegakkan muruah peradilan kenapa hanya fokus pada penaikan gaji para hakim?
Logika pemerintah ini seakan menempatkan persoalan integritas penegakan hukum berkelindan dengan besaran uang. Nalar itu seakan menegaskan bahwa pemerintah tengah bertransaksi soal keadilan dengan ukuran pendapatan para hakim.
Padahal, kerusakan sistem peradilan kita dipengaruhi banyak aspek. Misalnya soal lemahnya sistem pengawasan yang lebih mendesak untuk dibenahi. Belum lagi sistem rekrutmen dan manajemen sumber daya manusia di lembaga peradilan Indonesia masih jauh dari ideal.
Apalagi melihat besaran suap yang diterima para hakim yang kedapatan mempermainkan perkara, jelas tidak menunjukkan bahwa mereka hanya tergoda karena kebutuhan. Nilai suap yang diterima eks pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar yang mencapai Rp915 miliar bukan menunjukkan kurangnya kebutuhan, melainkan lebih pada ketamakan.
Jika negeri ini benar-benar ingin mereformasi sistem peradilan, hal pertama yang harus dibenahi ialah integritas para hakim. Ketika integritas mereka rapuh, kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan akan runtuh.
Meningkatkan gaji memang penting, tetapi hal itu hanya menyentuh lapisan luar masalah yang jauh lebih dalam. Hakim yang tak memiliki komitmen moral kuat tetap berisiko menyalahgunakan wewenang, berapa pun besar gaji yang diterimanya.
Jangan-jangan penaikan gaji ini justru dijadikan daya tawar kepada para pihak yang ingin membeli keadilan untuk menaikkan tarif penangan perkara. Artinya, kebijakan ini bisa jadi justru memicu inflasi suap perkara. Ketika gaji hakim makin tinggi, sogok pun lebih tinggi lagi.
Maka, jangan berhenti di menaikkan gaji. Reformasi sistem secara menyeluruh jauh lebih berarti.
Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.
EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.
SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia.
MUSIBAH bisa datang kapan pun, menimpa siapa saja, tanpa pernah diduga.
MEGAPROYEK pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada awalnya adalah sebuah mimpi indah.
PROSES legislasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Pidana menunjukkan lagi-lagi DPR dan pemerintah mengabaikan partisipasi publik.
DIBUKANYA keran bagi rumah sakit asing beroperasi di Indonesia laksana pedang bermata dua.
AKHIRNYA Indonesia berhasil menata kembali satu per satu tatanan perdagangan luar negerinya di tengah ketidakpastian global yang masih terjadi.
BARANG oplosan bukanlah fenomena baru di negeri ini. Beragam komoditas di pasaran sudah akrab dengan aksi culas itu.
DPR dan pemerintah bertekad untuk segera menuntaskan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Semangat yang baik, sebenarnya.
PERSAINGAN di antara para kepala daerah sebenarnya positif bagi Indonesia. Asal, persaingan itu berupa perlombaan menjadi yang terbaik bagi rakyat di daerah masing-masing.
DALAM dunia pendidikan di negeri ini, ada ungkapan yang telah tertanam berpuluh-puluh tahun dan tidak berubah hingga kini, yakni ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum, ganti buku.
JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.
Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved