Headline

Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.

Fokus

F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.

Tidak Usah Malu Miskin

13/6/2025 05:00

ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie. Namun, ungkapan tersebut tidak berhenti begitu saja. Angka bisa disalahgunakan bahkan dimanipulasi untuk menghadirkan kesan yang amat jauh dari kenyataan.

Angka ibarat senjata, semua ditentukan oleh siapa yang menggunakannya. Di tangan orang jujur, angka akan mampu menjelaskan realitas. Sebaliknya, di tangan manusia culas, angka bisa dibengkokkan untuk mengamini kebohongan.

Namun, angka tidak selalu ditentukan hanya dalam posisi binari antara orang jujur dan orang culas. Bisa saja orang jujur yang tidak memiliki motivasi jahat tapi kurang cermat dalam mengolah angka sehingga berakibat salah memaknai realitas yang begitu kompleks.

Itu berarti pemahaman bahwa angka tidak pernah berbohong mensyaratkan pula ketelitian, pemahaman metodologi, dan kecermatan melihat konteks. Sebab, angka yang benar secara hitungan belum tentu benar dalam menggambarkan kenyataan.

Hal itulah yang menjadi harapan publik terhadap Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dengan penerapan standar kemiskinan di Indonesia. Terdapat jurang yang begitu menganga antara data BPS dan Bank Dunia mengenai jumlah orang miskin di Republik ini.

Data resmi BPS menunjukkan tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024 sebesar 8,57% atau sekitar 24,06 juta jiwa dari total 285,1 juta penduduk Indonesia. Sebaliknya, Bank Dunia menyebutkan jumlah orang miskin di Indonesia 68% lebih penduduk atau 194,4 juta.

Data Bank Dunia membuat mata terbelalak. Betapa mengerikan ternyata dua dari tiga penduduk Indonesia berdasarkan standar global hidup dalam kemiskinan. Jumlahnya bukan sekadar besar, melainkan sangatlah tambun dan teramat mengejutkan.

Perbedaan data antara BPS dan Bank Dunia ini terjadi setelah organisasi internasional itu resmi mengadopsi penghitungan purchasing power parity (PPP atau paritas daya beli) 2021 dalam menentukan garis kemiskinan. Bank Dunia sebelumnya masih menggunakan penghitungan PPP 2017.

Dalam dokumen Update to the Poverty and Inequality Platform (PIP) edisi Juni 2025, Bank Dunia secara resmi merevisi ke atas tiga lini garis kemiskinan. Pertama ialah standar tingkat kemiskinan ekstrem US$2,15 per kapita per hari dinaikkan menjadi US$3 per kapita per hari.

Kedua, revisi tingkat kemiskinan lower middle income country (LMIC). Standar awal Bank Dunia US$3,65 per kapita per hari diubah ke angka US$4,20 per kapita per hari. Terakhir perubahan garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income country (UMIC), dari US$6,85 menjadi US$8,30 per kapita per hari. Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas, masuk kategori terakhir.

Penerapan PPP 2021 jelas berimplikasi pada revisi garis kemiskinan global. Oleh karena itu, kita mendorong agar pemerintah dan BPS tidak takut untuk menaikkan standar atau ukuran kemiskinan agar mendekati standar Bank Dunia.

Tujuannya agar penanganan dan program-program mengentaskan masyarakat dari kemiskinan bisa lebih tepat sasaran dan terarah. Meningkatkan ambang batas kemiskinan bukan berarti mengakui kegagalan, melainkan sebuah lompatan besar dalam melihat realitas secara lebih jujur dan adil.

Pada akhirnya menjadi orang jujur terhadap angka dan cermat dalam melihat konteks memang membutuhkan keberanian. Tidak usah malu mengaku miskin, asalkan kemudian ada sederet kebijakan tepat yang diambil dari data yang akurat. Dengan begitu, ikhtiar untuk menghilangkan kemiskinan setelah hampir 80 tahun kemerdekaan bukan sekadar kenyataan di atas kertas, tapi fakta di lapangan secara jelas dan tuntas.

 



Berita Lainnya
  • Jaga Kedaulatan Digital Nasional

    25/7/2025 05:00

    Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.

  • Ini Soal Kesetiaan, Bung

    24/7/2025 05:00

    EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.

  • Koperasi Desa versus Serakahnomics

    23/7/2025 05:00

    SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia. 

  • Laut bukan untuk Menjemput Maut

    22/7/2025 05:00

    MUSIBAH bisa datang kapan pun, menimpa siapa saja, tanpa pernah diduga.

  • Mengkaji Ulang IKN

    21/7/2025 05:00

    MEGAPROYEK pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada awalnya adalah sebuah mimpi indah.

  • Suporter Koruptor

    19/7/2025 05:00

    PROSES legislasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Pidana menunjukkan lagi-lagi DPR dan pemerintah mengabaikan partisipasi publik.

  • Rumah Sakit Asing bukan Ancaman

    18/7/2025 05:00

    DIBUKANYA keran bagi rumah sakit asing beroperasi di Indonesia laksana pedang bermata dua.

  • Kerja Negosiasi belum Selesai

    17/7/2025 05:00

    AKHIRNYA Indonesia berhasil menata kembali satu per satu tatanan perdagangan luar negerinya di tengah ketidakpastian global yang masih terjadi.

  • Setop Penyakit Laten Aksi Oplosan

    16/7/2025 05:00

    BARANG oplosan bukanlah fenomena baru di negeri ini. Beragam komoditas di pasaran sudah akrab dengan aksi culas itu.

  • Revisi KUHAP tanpa Cacat

    15/7/2025 05:00

    DPR dan pemerintah bertekad untuk segera menuntaskan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Semangat yang baik, sebenarnya.

  • Cari Solusi, bukan Cari Panggung

    14/7/2025 05:00

    PERSAINGAN di antara para kepala daerah sebenarnya positif bagi Indonesia. Asal, persaingan itu berupa perlombaan menjadi yang terbaik bagi rakyat di daerah masing-masing.

  • Awas Ledakan Pengangguran Sarjana

    12/7/2025 05:00

    DALAM dunia pendidikan di negeri ini, ada ungkapan yang telah tertanam berpuluh-puluh tahun dan tidak berubah hingga kini, yakni ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum, ganti buku.

  • Mencurahkan Hati untuk Papua

    11/7/2025 05:00

    JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.

  • Bukan Bangsa Pelanduk

    10/7/2025 05:00

    Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.

  • Bansos bukan untuk Judol

    09/7/2025 05:00

    IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).

  • Dicintai Rakyat Dibenci Penjahat

    08/7/2025 05:00

    KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.