Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie. Namun, ungkapan tersebut tidak berhenti begitu saja. Angka bisa disalahgunakan bahkan dimanipulasi untuk menghadirkan kesan yang amat jauh dari kenyataan.
Angka ibarat senjata, semua ditentukan oleh siapa yang menggunakannya. Di tangan orang jujur, angka akan mampu menjelaskan realitas. Sebaliknya, di tangan manusia culas, angka bisa dibengkokkan untuk mengamini kebohongan.
Namun, angka tidak selalu ditentukan hanya dalam posisi binari antara orang jujur dan orang culas. Bisa saja orang jujur yang tidak memiliki motivasi jahat tapi kurang cermat dalam mengolah angka sehingga berakibat salah memaknai realitas yang begitu kompleks.
Itu berarti pemahaman bahwa angka tidak pernah berbohong mensyaratkan pula ketelitian, pemahaman metodologi, dan kecermatan melihat konteks. Sebab, angka yang benar secara hitungan belum tentu benar dalam menggambarkan kenyataan.
Hal itulah yang menjadi harapan publik terhadap Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dengan penerapan standar kemiskinan di Indonesia. Terdapat jurang yang begitu menganga antara data BPS dan Bank Dunia mengenai jumlah orang miskin di Republik ini.
Data resmi BPS menunjukkan tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024 sebesar 8,57% atau sekitar 24,06 juta jiwa dari total 285,1 juta penduduk Indonesia. Sebaliknya, Bank Dunia menyebutkan jumlah orang miskin di Indonesia 68% lebih penduduk atau 194,4 juta.
Data Bank Dunia membuat mata terbelalak. Betapa mengerikan ternyata dua dari tiga penduduk Indonesia berdasarkan standar global hidup dalam kemiskinan. Jumlahnya bukan sekadar besar, melainkan sangatlah tambun dan teramat mengejutkan.
Perbedaan data antara BPS dan Bank Dunia ini terjadi setelah organisasi internasional itu resmi mengadopsi penghitungan purchasing power parity (PPP atau paritas daya beli) 2021 dalam menentukan garis kemiskinan. Bank Dunia sebelumnya masih menggunakan penghitungan PPP 2017.
Dalam dokumen Update to the Poverty and Inequality Platform (PIP) edisi Juni 2025, Bank Dunia secara resmi merevisi ke atas tiga lini garis kemiskinan. Pertama ialah standar tingkat kemiskinan ekstrem US$2,15 per kapita per hari dinaikkan menjadi US$3 per kapita per hari.
Kedua, revisi tingkat kemiskinan lower middle income country (LMIC). Standar awal Bank Dunia US$3,65 per kapita per hari diubah ke angka US$4,20 per kapita per hari. Terakhir perubahan garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income country (UMIC), dari US$6,85 menjadi US$8,30 per kapita per hari. Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas, masuk kategori terakhir.
Penerapan PPP 2021 jelas berimplikasi pada revisi garis kemiskinan global. Oleh karena itu, kita mendorong agar pemerintah dan BPS tidak takut untuk menaikkan standar atau ukuran kemiskinan agar mendekati standar Bank Dunia.
Tujuannya agar penanganan dan program-program mengentaskan masyarakat dari kemiskinan bisa lebih tepat sasaran dan terarah. Meningkatkan ambang batas kemiskinan bukan berarti mengakui kegagalan, melainkan sebuah lompatan besar dalam melihat realitas secara lebih jujur dan adil.
Pada akhirnya menjadi orang jujur terhadap angka dan cermat dalam melihat konteks memang membutuhkan keberanian. Tidak usah malu mengaku miskin, asalkan kemudian ada sederet kebijakan tepat yang diambil dari data yang akurat. Dengan begitu, ikhtiar untuk menghilangkan kemiskinan setelah hampir 80 tahun kemerdekaan bukan sekadar kenyataan di atas kertas, tapi fakta di lapangan secara jelas dan tuntas.
Berbagai unsur pemerintah pun sontak berusaha mengklarifikasi keterangan dari AS soal data itu.
EKS marinir TNI-AL yang kini jadi tentara bayaran Rusia, Satria Arta Kumbara, kembali membuat sensasi.
SEJAK dahulu, koperasi oleh Mohammad Hatta dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia.
MUSIBAH bisa datang kapan pun, menimpa siapa saja, tanpa pernah diduga.
MEGAPROYEK pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada awalnya adalah sebuah mimpi indah.
PROSES legislasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Pidana menunjukkan lagi-lagi DPR dan pemerintah mengabaikan partisipasi publik.
DIBUKANYA keran bagi rumah sakit asing beroperasi di Indonesia laksana pedang bermata dua.
AKHIRNYA Indonesia berhasil menata kembali satu per satu tatanan perdagangan luar negerinya di tengah ketidakpastian global yang masih terjadi.
BARANG oplosan bukanlah fenomena baru di negeri ini. Beragam komoditas di pasaran sudah akrab dengan aksi culas itu.
DPR dan pemerintah bertekad untuk segera menuntaskan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Semangat yang baik, sebenarnya.
PERSAINGAN di antara para kepala daerah sebenarnya positif bagi Indonesia. Asal, persaingan itu berupa perlombaan menjadi yang terbaik bagi rakyat di daerah masing-masing.
DALAM dunia pendidikan di negeri ini, ada ungkapan yang telah tertanam berpuluh-puluh tahun dan tidak berubah hingga kini, yakni ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum, ganti buku.
JULUKAN ‘permata dari timur Indonesia’ layak disematkan untuk Pulau Papua.
Indonesia perlu bersikap tegas, tapi bijaksana dalam merespons dengan tetap menjaga hubungan baik sambil memperkuat fondasi industri dan diversifikasi pasar.
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) bukan lembaga yang menakutkan. Terkhusus bagi rakyat, terkecuali bagi penjahat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved