Headline

Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.

Fokus

Pasukan Putih menyasar pasien dengan ketergantungan berat

Jangan Biarkan Kabinet Bersimpang Jalan

07/6/2025 05:00

DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan. Punggawa yang solid akan bisa saling memberi masukan dan gagasan yang saling menguatkan pemerintahan. Sinkronnya para pejabat pun akan melahirkan pemerintahan yang kuat.

Soliditas sangat dibutuhkan lantaran pemerintah saat ini tengah menghadapi tekanan ekonomi yang berat. Ada ancaman perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Menurut Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD), pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) global diproyeksikan bakal melambat dari 3,3% pada 2024 menjadi 2,9% di 2025 dan 2026.

Selain itu, juga ada ancaman badai pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dari kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah. Ancaman-ancaman itu tentu membutuhkan jawaban dan solusi yang jitu. Solusi tersebut hanya bisa muncul dari tim yang solid. Bukan para pejabat yang jalan sendiri-sendiri.

Ibarat sebuah orkestrasi musik, orkestrasi yang padu dan selaras akan menghasilkan simfoni yang merdu, bukan simfoni yang rusak. Namun, fakta yang kita lihat berbeda dengan yang semestinya. Sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih nyatanya tidak mampu melahirkan simfoni yang merdu. Mereka mengeluarkan pernyataan yang tidak sinkron satu sama lain dan bertabrakan.

Padahal, rakyat sangat menantikan kebijakan yang tepat dari pemerintah untuk meredam kecemasan mereka dengan kondisi perekonomian saat ini. Ada buruh yang terancam dipecat, ada pekerja yang sudah dirumahkan, ada usaha yang sudah kembang kempis, dan lainnya.

Ketidaksinkronan itu, misalnya, terlihat dalam rencana diskon tarif listrik pada Juni dan Juli yang kemudian dibatalkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan diskon tersebut beberapa pekan sebelumnya, tetapi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menangani teknis soal perlistrikan mengaku tidak dilibatkan dalam pembahasan rencana diskon itu. Bahlil pun berlepas tangan dengan pembatalan tersebut lantaran mengaku tidak terlibat.

Diskon tarif listrik itu sendiri sejatinya memang dibutuhkan dan merupakan bagian dari stimulus ekonomi nasional demi menjaga daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi domestik. Diskon tarif listrik sebesar 50% bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 1.300 volt ampere (VA) ke bawah sebenarnya juga cara jitu untuk menekan kebocoran bantuan pemerintah, jika dibandingkan dengan metode lainnya.

Ini adalah kasus kesekian dari ketidaksolidan di antara para pembantu presiden. Sebelumnya, ketidaksolidan terjadi antara Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan dalam kasus kepailitan Sritex. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku setuju dengan apa yang disampaikan Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Iwan S Lukminto bahwa Peraturan Menteri Perdangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi biang kerok kehancuran perusahaan tersebut. Sebaliknya Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso membantah Permendag No 8/2024 menjadi penyebab Sritex pailit.

Perbedaan sikap di antara para menteri Presiden Prabowo tersebut mencerminkan lemahnya dan buruknya koordinasi antarinstansi. Hal itu juga menunjukkan macetnya komunikasi di antara mereka. Ketidaksinkronan, miskomunikasi, dan miskoordinasi di antara para pembantu presiden harus segera diakhiri. Presiden harus memanggil dan menegur punggawa-punggawanya. Bahkan, jika perlu, bila memang sudah tidak segendang sepenarian dengan ritme dan misi Kepala Negara, reshuffle adalah jalan alternatif.

Ketidaksolidan para menteri bisa menggerus kepercayaan investor, juga kepercayaan publik. Saling bantah, beda kebijakan, merasa tidak terlibat, jelas akan mengganggu upaya pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. Jangankan berlari mengejar pertumbuhan 8%, melangkah pun bisa terseok-seok jika ketidaksolidan itu terus berlanjut. Karena itu, hentikan itu semua.

 

 



Berita Lainnya
  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.

  • Bersiap untuk Dunia yang Menggila

    23/6/2025 05:00

    ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.

  • Cegah Janji Palsu UU Perlindungan PRT

    21/6/2025 05:00

    PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.

  • Pisau Dapur Hakim Tipikor

    20/6/2025 05:00

    VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini

  • Menghadang Efek Domino Perang

    19/6/2025 05:00

    ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.

  • Jangan Memanipulasi Sejarah

    18/6/2025 05:00

    KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.

  • Jangan Gembos Hadapi Tannos

    17/6/2025 05:00

    GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

  • Berebut Empat Pulau

    16/6/2025 05:00

    PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.

  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik