Headline

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.

Jangan Biarkan Kabinet Bersimpang Jalan

07/6/2025 05:00

DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan. Punggawa yang solid akan bisa saling memberi masukan dan gagasan yang saling menguatkan pemerintahan. Sinkronnya para pejabat pun akan melahirkan pemerintahan yang kuat.

Soliditas sangat dibutuhkan lantaran pemerintah saat ini tengah menghadapi tekanan ekonomi yang berat. Ada ancaman perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Menurut Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD), pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) global diproyeksikan bakal melambat dari 3,3% pada 2024 menjadi 2,9% di 2025 dan 2026.

Selain itu, juga ada ancaman badai pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dari kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah. Ancaman-ancaman itu tentu membutuhkan jawaban dan solusi yang jitu. Solusi tersebut hanya bisa muncul dari tim yang solid. Bukan para pejabat yang jalan sendiri-sendiri.

Ibarat sebuah orkestrasi musik, orkestrasi yang padu dan selaras akan menghasilkan simfoni yang merdu, bukan simfoni yang rusak. Namun, fakta yang kita lihat berbeda dengan yang semestinya. Sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih nyatanya tidak mampu melahirkan simfoni yang merdu. Mereka mengeluarkan pernyataan yang tidak sinkron satu sama lain dan bertabrakan.

Padahal, rakyat sangat menantikan kebijakan yang tepat dari pemerintah untuk meredam kecemasan mereka dengan kondisi perekonomian saat ini. Ada buruh yang terancam dipecat, ada pekerja yang sudah dirumahkan, ada usaha yang sudah kembang kempis, dan lainnya.

Ketidaksinkronan itu, misalnya, terlihat dalam rencana diskon tarif listrik pada Juni dan Juli yang kemudian dibatalkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan diskon tersebut beberapa pekan sebelumnya, tetapi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menangani teknis soal perlistrikan mengaku tidak dilibatkan dalam pembahasan rencana diskon itu. Bahlil pun berlepas tangan dengan pembatalan tersebut lantaran mengaku tidak terlibat.

Diskon tarif listrik itu sendiri sejatinya memang dibutuhkan dan merupakan bagian dari stimulus ekonomi nasional demi menjaga daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi domestik. Diskon tarif listrik sebesar 50% bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 1.300 volt ampere (VA) ke bawah sebenarnya juga cara jitu untuk menekan kebocoran bantuan pemerintah, jika dibandingkan dengan metode lainnya.

Ini adalah kasus kesekian dari ketidaksolidan di antara para pembantu presiden. Sebelumnya, ketidaksolidan terjadi antara Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan dalam kasus kepailitan Sritex. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku setuju dengan apa yang disampaikan Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Iwan S Lukminto bahwa Peraturan Menteri Perdangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi biang kerok kehancuran perusahaan tersebut. Sebaliknya Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso membantah Permendag No 8/2024 menjadi penyebab Sritex pailit.

Perbedaan sikap di antara para menteri Presiden Prabowo tersebut mencerminkan lemahnya dan buruknya koordinasi antarinstansi. Hal itu juga menunjukkan macetnya komunikasi di antara mereka. Ketidaksinkronan, miskomunikasi, dan miskoordinasi di antara para pembantu presiden harus segera diakhiri. Presiden harus memanggil dan menegur punggawa-punggawanya. Bahkan, jika perlu, bila memang sudah tidak segendang sepenarian dengan ritme dan misi Kepala Negara, reshuffle adalah jalan alternatif.

Ketidaksolidan para menteri bisa menggerus kepercayaan investor, juga kepercayaan publik. Saling bantah, beda kebijakan, merasa tidak terlibat, jelas akan mengganggu upaya pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. Jangankan berlari mengejar pertumbuhan 8%, melangkah pun bisa terseok-seok jika ketidaksolidan itu terus berlanjut. Karena itu, hentikan itu semua.

 

 



Berita Lainnya
  • Peradilan Koneksitas untuk Penyiram Air Keras

    20/3/2026 05:00

    PENGUNGKAPAN identitas terduga pelaku penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Andrie Yunus menjadi angin segar. 

  • Ujian Pengendalian Diri

    19/3/2026 05:10

    Ramadan dengan puasanya dan Nyepi dengan catur brata penyepiannya adalah dua jalan berbeda yang sama-sama menuju pada penguatan sikap pengendalian diri.

  • Kematangan Toleransi

    18/3/2026 05:00

    DALAM minggu ini, ada dua momentum besar ujian kematangan toleransi bangsa kita, yaitu Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1447 Hijriah.

  • Korupsi tak Kunjung Henti

    17/3/2026 05:00

    TAK salah kiranya jika Transparency International menempatkan Indonesia di level rendah dalam pemberantasan korupsi sepanjang 2025.

  • Ujian HAM dan Demokrasi untuk Negara

    16/3/2026 05:00

    Peristiwa itu merupakan ancaman serius terhadap demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indone

  • Antisipasi Tepat, Mudik Selamat

    14/3/2026 05:00

    GELOMBANG mudik Lebaran selalu menjadi ujian besar bagi kapasitas negara dalam mengelola mobilitas manusia berskala besar.

  • Merawat Optimisme Publik lewat Mudik

    13/3/2026 05:00

    BAGAIMANAPUN dampak situasi global saat ini, pemerintah harus bisa memastikan mudik Lebaran berlangsung aman dan lancar.

  • Negara Hadir untuk Menenangkan

    12/3/2026 05:00

    PEMERINTAH sejatinya lahir untuk melindungi, memberi kepastian, dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.

  • Napas Panjang Antisipasi Perang

    11/3/2026 05:00

    Stok BBM untuk 21 hari yang selama ini disebut sebagai standar buffer operasional semestinya tidak dipandang sebagai zona aman.

  • Menajamkan Sistem Pengawasan

    10/3/2026 05:00

    LAILA Fathiah, dengan nama panggung Fadia Arafiq, menjadi kepala daerah kedelapan hasil pilkada serentak pada 2024 lalu yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

  • Menjaga Tunas Bangsa

    09/3/2026 05:00

    NEGARA akhirnya menunjukkan taringnya di jagat digital yang kian sulit dikendalikan.

  • Cegah Panik Amankan Mudik

    07/3/2026 05:00

    TEPAT sepekan lalu, negara superpower Amerika Serikat (AS) bersama sekondannya, Israel, membombardir Iran.

  • Sanksi Korupsi yang Menjerakan

    06/3/2026 05:00

    PENANGKAPAN Bupati Pekalongan Fadia Arafiq oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan satu hal, bahwa praktik korupsi di daerah bukanlah peristiwa tunggal

  • Rapatkan Barisan Hadapi Guncangan

    05/3/2026 05:00

    DUNIA kembali berdiri di tepi pusaran krisis. Ketidakpastian global menjelma menjadi badai yang sulit diprediksi arahnya.

  • Menyiasati Krisis Energi

    04/3/2026 05:00

    PERANG di Timur Tengah telah berlangsung selama lebih dari tiga hari. Dampaknya mulai dirasakan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.

  • Mobil Mewah bukan Penentu Muruah

    03/3/2026 05:00

    SETELAH menjadi polemik, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud akhirnya mengembalikan mobil dinas mewah seharga Rp8,5 miliar ke kas daerah.

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik