Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan. Punggawa yang solid akan bisa saling memberi masukan dan gagasan yang saling menguatkan pemerintahan. Sinkronnya para pejabat pun akan melahirkan pemerintahan yang kuat.
Soliditas sangat dibutuhkan lantaran pemerintah saat ini tengah menghadapi tekanan ekonomi yang berat. Ada ancaman perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Menurut Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD), pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) global diproyeksikan bakal melambat dari 3,3% pada 2024 menjadi 2,9% di 2025 dan 2026.
Selain itu, juga ada ancaman badai pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dari kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah. Ancaman-ancaman itu tentu membutuhkan jawaban dan solusi yang jitu. Solusi tersebut hanya bisa muncul dari tim yang solid. Bukan para pejabat yang jalan sendiri-sendiri.
Ibarat sebuah orkestrasi musik, orkestrasi yang padu dan selaras akan menghasilkan simfoni yang merdu, bukan simfoni yang rusak. Namun, fakta yang kita lihat berbeda dengan yang semestinya. Sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih nyatanya tidak mampu melahirkan simfoni yang merdu. Mereka mengeluarkan pernyataan yang tidak sinkron satu sama lain dan bertabrakan.
Padahal, rakyat sangat menantikan kebijakan yang tepat dari pemerintah untuk meredam kecemasan mereka dengan kondisi perekonomian saat ini. Ada buruh yang terancam dipecat, ada pekerja yang sudah dirumahkan, ada usaha yang sudah kembang kempis, dan lainnya.
Ketidaksinkronan itu, misalnya, terlihat dalam rencana diskon tarif listrik pada Juni dan Juli yang kemudian dibatalkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan diskon tersebut beberapa pekan sebelumnya, tetapi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menangani teknis soal perlistrikan mengaku tidak dilibatkan dalam pembahasan rencana diskon itu. Bahlil pun berlepas tangan dengan pembatalan tersebut lantaran mengaku tidak terlibat.
Diskon tarif listrik itu sendiri sejatinya memang dibutuhkan dan merupakan bagian dari stimulus ekonomi nasional demi menjaga daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi domestik. Diskon tarif listrik sebesar 50% bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 1.300 volt ampere (VA) ke bawah sebenarnya juga cara jitu untuk menekan kebocoran bantuan pemerintah, jika dibandingkan dengan metode lainnya.
Ini adalah kasus kesekian dari ketidaksolidan di antara para pembantu presiden. Sebelumnya, ketidaksolidan terjadi antara Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan dalam kasus kepailitan Sritex. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku setuju dengan apa yang disampaikan Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Iwan S Lukminto bahwa Peraturan Menteri Perdangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi biang kerok kehancuran perusahaan tersebut. Sebaliknya Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso membantah Permendag No 8/2024 menjadi penyebab Sritex pailit.
Perbedaan sikap di antara para menteri Presiden Prabowo tersebut mencerminkan lemahnya dan buruknya koordinasi antarinstansi. Hal itu juga menunjukkan macetnya komunikasi di antara mereka. Ketidaksinkronan, miskomunikasi, dan miskoordinasi di antara para pembantu presiden harus segera diakhiri. Presiden harus memanggil dan menegur punggawa-punggawanya. Bahkan, jika perlu, bila memang sudah tidak segendang sepenarian dengan ritme dan misi Kepala Negara, reshuffle adalah jalan alternatif.
Ketidaksolidan para menteri bisa menggerus kepercayaan investor, juga kepercayaan publik. Saling bantah, beda kebijakan, merasa tidak terlibat, jelas akan mengganggu upaya pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. Jangankan berlari mengejar pertumbuhan 8%, melangkah pun bisa terseok-seok jika ketidaksolidan itu terus berlanjut. Karena itu, hentikan itu semua.
PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.
MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved