Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan. Punggawa yang solid akan bisa saling memberi masukan dan gagasan yang saling menguatkan pemerintahan. Sinkronnya para pejabat pun akan melahirkan pemerintahan yang kuat.
Soliditas sangat dibutuhkan lantaran pemerintah saat ini tengah menghadapi tekanan ekonomi yang berat. Ada ancaman perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Menurut Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD), pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) global diproyeksikan bakal melambat dari 3,3% pada 2024 menjadi 2,9% di 2025 dan 2026.
Selain itu, juga ada ancaman badai pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dari kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah. Ancaman-ancaman itu tentu membutuhkan jawaban dan solusi yang jitu. Solusi tersebut hanya bisa muncul dari tim yang solid. Bukan para pejabat yang jalan sendiri-sendiri.
Ibarat sebuah orkestrasi musik, orkestrasi yang padu dan selaras akan menghasilkan simfoni yang merdu, bukan simfoni yang rusak. Namun, fakta yang kita lihat berbeda dengan yang semestinya. Sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih nyatanya tidak mampu melahirkan simfoni yang merdu. Mereka mengeluarkan pernyataan yang tidak sinkron satu sama lain dan bertabrakan.
Padahal, rakyat sangat menantikan kebijakan yang tepat dari pemerintah untuk meredam kecemasan mereka dengan kondisi perekonomian saat ini. Ada buruh yang terancam dipecat, ada pekerja yang sudah dirumahkan, ada usaha yang sudah kembang kempis, dan lainnya.
Ketidaksinkronan itu, misalnya, terlihat dalam rencana diskon tarif listrik pada Juni dan Juli yang kemudian dibatalkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan diskon tersebut beberapa pekan sebelumnya, tetapi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menangani teknis soal perlistrikan mengaku tidak dilibatkan dalam pembahasan rencana diskon itu. Bahlil pun berlepas tangan dengan pembatalan tersebut lantaran mengaku tidak terlibat.
Diskon tarif listrik itu sendiri sejatinya memang dibutuhkan dan merupakan bagian dari stimulus ekonomi nasional demi menjaga daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi domestik. Diskon tarif listrik sebesar 50% bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 1.300 volt ampere (VA) ke bawah sebenarnya juga cara jitu untuk menekan kebocoran bantuan pemerintah, jika dibandingkan dengan metode lainnya.
Ini adalah kasus kesekian dari ketidaksolidan di antara para pembantu presiden. Sebelumnya, ketidaksolidan terjadi antara Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan dalam kasus kepailitan Sritex. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku setuju dengan apa yang disampaikan Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Iwan S Lukminto bahwa Peraturan Menteri Perdangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi biang kerok kehancuran perusahaan tersebut. Sebaliknya Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso membantah Permendag No 8/2024 menjadi penyebab Sritex pailit.
Perbedaan sikap di antara para menteri Presiden Prabowo tersebut mencerminkan lemahnya dan buruknya koordinasi antarinstansi. Hal itu juga menunjukkan macetnya komunikasi di antara mereka. Ketidaksinkronan, miskomunikasi, dan miskoordinasi di antara para pembantu presiden harus segera diakhiri. Presiden harus memanggil dan menegur punggawa-punggawanya. Bahkan, jika perlu, bila memang sudah tidak segendang sepenarian dengan ritme dan misi Kepala Negara, reshuffle adalah jalan alternatif.
Ketidaksolidan para menteri bisa menggerus kepercayaan investor, juga kepercayaan publik. Saling bantah, beda kebijakan, merasa tidak terlibat, jelas akan mengganggu upaya pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. Jangankan berlari mengejar pertumbuhan 8%, melangkah pun bisa terseok-seok jika ketidaksolidan itu terus berlanjut. Karena itu, hentikan itu semua.
SUDAH tiga kali rezim di Republik ini berganti, tetapi pengelolaan ibadah haji tidak pernah luput dari prahara korupsi.
KONSTITUSI telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu prinsip yang tak bisa ditawar ialah soal kepastian hukum.
UNGKAPAN tidak ada manusia yang sempurna menyiratkan bahwa tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan.
BERANI mengungkap kesalahan ialah anak tangga pertama menuju perbaikan.
DELAPAN dekade sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia telah menapaki perjalanan panjang yang penuh dinamika.
BERCANDA itu tidak dilarang. Bahkan, bercanda punya banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan mental serta mengurangi stres.
MULAI 2026, penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air memasuki era baru. K
BUKAN masuk penjara, malah jadi komisaris di BUMN. Begitulah nasib Silfester Matutina, seorang terpidana 1 tahun 6 bulan penjara yang sudah divonis sejak 2019 silam.
PERSOALAN sengketa wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia kembali mencuat di tengah kian mesranya hubungan kedua negara.
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.
BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.
MANTAN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi bebas dari tahanan.
Kebijakan itu berpotensi menciptakan preseden dalam pemberantasan korupsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved