Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan. Punggawa yang solid akan bisa saling memberi masukan dan gagasan yang saling menguatkan pemerintahan. Sinkronnya para pejabat pun akan melahirkan pemerintahan yang kuat.
Soliditas sangat dibutuhkan lantaran pemerintah saat ini tengah menghadapi tekanan ekonomi yang berat. Ada ancaman perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Menurut Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD), pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) global diproyeksikan bakal melambat dari 3,3% pada 2024 menjadi 2,9% di 2025 dan 2026.
Selain itu, juga ada ancaman badai pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dari kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah. Ancaman-ancaman itu tentu membutuhkan jawaban dan solusi yang jitu. Solusi tersebut hanya bisa muncul dari tim yang solid. Bukan para pejabat yang jalan sendiri-sendiri.
Ibarat sebuah orkestrasi musik, orkestrasi yang padu dan selaras akan menghasilkan simfoni yang merdu, bukan simfoni yang rusak. Namun, fakta yang kita lihat berbeda dengan yang semestinya. Sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih nyatanya tidak mampu melahirkan simfoni yang merdu. Mereka mengeluarkan pernyataan yang tidak sinkron satu sama lain dan bertabrakan.
Padahal, rakyat sangat menantikan kebijakan yang tepat dari pemerintah untuk meredam kecemasan mereka dengan kondisi perekonomian saat ini. Ada buruh yang terancam dipecat, ada pekerja yang sudah dirumahkan, ada usaha yang sudah kembang kempis, dan lainnya.
Ketidaksinkronan itu, misalnya, terlihat dalam rencana diskon tarif listrik pada Juni dan Juli yang kemudian dibatalkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan diskon tersebut beberapa pekan sebelumnya, tetapi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menangani teknis soal perlistrikan mengaku tidak dilibatkan dalam pembahasan rencana diskon itu. Bahlil pun berlepas tangan dengan pembatalan tersebut lantaran mengaku tidak terlibat.
Diskon tarif listrik itu sendiri sejatinya memang dibutuhkan dan merupakan bagian dari stimulus ekonomi nasional demi menjaga daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi domestik. Diskon tarif listrik sebesar 50% bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 1.300 volt ampere (VA) ke bawah sebenarnya juga cara jitu untuk menekan kebocoran bantuan pemerintah, jika dibandingkan dengan metode lainnya.
Ini adalah kasus kesekian dari ketidaksolidan di antara para pembantu presiden. Sebelumnya, ketidaksolidan terjadi antara Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan dalam kasus kepailitan Sritex. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku setuju dengan apa yang disampaikan Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Iwan S Lukminto bahwa Peraturan Menteri Perdangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi biang kerok kehancuran perusahaan tersebut. Sebaliknya Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso membantah Permendag No 8/2024 menjadi penyebab Sritex pailit.
Perbedaan sikap di antara para menteri Presiden Prabowo tersebut mencerminkan lemahnya dan buruknya koordinasi antarinstansi. Hal itu juga menunjukkan macetnya komunikasi di antara mereka. Ketidaksinkronan, miskomunikasi, dan miskoordinasi di antara para pembantu presiden harus segera diakhiri. Presiden harus memanggil dan menegur punggawa-punggawanya. Bahkan, jika perlu, bila memang sudah tidak segendang sepenarian dengan ritme dan misi Kepala Negara, reshuffle adalah jalan alternatif.
Ketidaksolidan para menteri bisa menggerus kepercayaan investor, juga kepercayaan publik. Saling bantah, beda kebijakan, merasa tidak terlibat, jelas akan mengganggu upaya pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. Jangankan berlari mengejar pertumbuhan 8%, melangkah pun bisa terseok-seok jika ketidaksolidan itu terus berlanjut. Karena itu, hentikan itu semua.
Korupsi tersebut adalah gejala dari penyakit sistemik yang belum juga disembuhkan, yakni politik berbiaya tinggi.
PEMBERANTASAN korupsi di Republik ini seolah berjalan di tempat, bahkan cenderung mundur.
PERTENGAHAN minggu ini, satu lagi kebijakan agresif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai berlaku. Mulai 21 Januari, Trump menghentikan proses visa dari 75 negara.
PASAR keuangan Indonesia sedang mengirimkan sinyal bahaya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami tekanan hebat sejak pergantian tahun.
SECERCAH harapan tentang akan hadirnya undang-undang tentang perampasan aset kembali datang.
TATANAN dunia yang selama puluhan tahun menjadi fondasi hubungan antarnegara kini berada dalam ujian terberat sejak berakhirnya Perang Dunia II.
POINT of no return, alias maju terus meski tantangan dan risiko yang akan dihadapi sangat besar.
KEBEBASAN berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi menghadapi tantangan serius akhir-akhir ini.
BELUM dua pekan menjalani 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dua kali unjuk taring.
KABAR yang dinanti-nanti dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang penetapan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 akhirnya datang juga.
HAKIM karier dan hakim ad hoc secara esensial memiliki beban dan tanggung jawab yang sama.
Meski berdalih memberikan rasa aman kepada jaksa, kehadiran tiga personel TNI itu justru membawa vibes intimidasi bagi masyarakat sipil di ruang sidang tersebut.
SERANGAN Amerika Serikat (AS) ke Venezuela bukan sekadar eskalasi konflik bilateral atau episode baru dari drama panjang Amerika Latin.
DI awal tahun ini, komitmen wakil rakyat dalam memperjuangkan pemberantasan korupsi sejatinya dapat diukur dengan satu hal konkret
DALAM sebuah negara yang mengeklaim dirinya demokratis, perbedaan pendapat sesungguhnya merupakan keniscayaan.
REKONSTRUKSI dan rehabilitasi pascabencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara kembali menempatkan negara pada ujian penting.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved