Merawat Politik Kebangsaan

PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini. Tidak hanya dalam cita-cita dan ideologi, tetapi suasana peringatan kelahiran dasar negara ini juga telah menjelma menjadi panggung rekonsiliasi tokoh-tokoh bangsa.

Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam suasana peringatan Hari Lahir Pancasila memberikan harapan bahwa meski berbeda jalur politik, para elite negeri ini tetap bisa menjaga ruang dialog dan kesantunan dalam bernegara.

Hari Lahir Pancasila bukan sekadar momen sejarah, melainkan juga panggung ideologis yang kuat. Bagi Megawati, Pancasila bukan hanya warisan ayahandanya. Pancasila adalah inti dari perjuangan politik PDI Perjuangan. Adapun bagi Prabowo, Pancasila merupakan fondasi legitimasi politik yang harus dikukuhkan di tengah dinamika nasional dan global.

Tidak salah jika banyak pihak yang membaca kehadiran Megawati dan Prabowo dalam satu forum sebagai gestur simbolis bahwa perbedaan politik, bahkan oposisi, tetap tunduk pada nilai-nilai dasar kebangsaan. Pertemuan itu merupakan wujud kenegarawanan kedua tokoh bangsa tersebut yang melampaui urusan pragmatis politik.

Inilah yang tentu diharapkan rakyat, sikap politik berbeda bahkan berseberangan adalah hal biasa dalam demokrasi, tetapi kesejukan dan keakraban antarelite harus mampu melampaui kepentingan politik praktis.

Gestur keduanya yang hangat dan terbuka juga telah mencairkan residu rivalitas dan menurunkan tensi politik pasca-Pilpres 2024. Gandengan tangan Prabowo untuk Megawati menggambarkan bahwa keakraban mereka telah terjalin lama, bukan sekadar kedekatan seremonial.

Ketika elite bangsa menebarkan kesejukan, tentu diharapkan bisa memberikan efek domino ke kalangan alit untuk melupakan rivalitas politik dan fokus bagi pembangunan bangsa di tengah tekanan global yang tidak baik-baik saja.

Tentu kita perlu angkat topi untuk Prabowo yang bersedia menyampingkan rivalitas politik kekuasaan demi menonjolkan politik kebangsaan.

Selain itu, apresiasi tinggi bagi pemerintah yang bersedia memundurkan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2025 ke tanggal 2 Juni demi menyesuaikan dengan agenda Megawati, menjadi poin penting terlaksananya panggung rekonsiliasi ini.

Namun, di balik simbolisme kebangsaaan itu, setiap pertemuan tokoh politik juga tidak bisa dilepaskan dari sudut pandang politik praktis. Apalagi realitas politik, batas antara politik kebangsaan dan politik kekuasaan sering kali kabur. Sering kali pertemuan elite yang dibungkus dengan narasi kebangsaan, di balik layar merupakan bagian dari kalkulasi untuk membagi atau menjaga akses terhadap kekuasaan negara. Dalam konteks ini, pertemuan tersebut membuka ruang tafsir baru terhadap relasi antara dua tokoh sentral dan partai yang mereka pimpin.

Di samping itu, pertemuan ini juga telah menempatkan Prabowo sebagai tokoh pemersatu, membuka ruang dialog bahkan dengan partai yang secara formal menjadi oposisi. Di sisi lain, pendekatan Prabowo ini juga bisa dibaca sebagai strategi untuk melunakkan oposisi politik, berupaya menetralkan potensi oposisi dengan pelukan simbolis.

Apa pun tafsirnya, apakah pertemuan ini bentuk komitmen politik kebangsaan ataukah strategi politik, yang jelas, pertemuan Megawati dan Prabowo menjadi penanda penting bahwa dalam politik Indonesia, perbedaan bukan akhir, dan dialog antarkekuatan adalah bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.