Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
DPR dan pemerintah bertekad untuk segera menuntaskan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Semangat yang baik, sebenarnya.
Aturan di undang-undang yang berusia lebih dari 44 tahun itu tentunya sudah ketinggalan zaman. Ditambah lagi, hukum acara saat ini harus menyesuaikan diri dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku mulai Januari 2026 setelah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
Walhasil, KUHAP harus turut diperbarui untuk mengikuti paradigma baru di dalam KUHP. Sebab, KUHAP adalah rambu-rambu dan proses untuk menjalani KUHP selaku pedoman isi pidana.
Apalagi, pasal-pasal di dalam KUHAP produk 1981 dianggap tidak mampu melindungi hak warga negara. Aturan itu misalnya penyerahan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka hanya disebutkan diberikan segera setelah penangkapan. Tidak ada batas waktu yang rigid.
Komisi III DPR telah membahas total 1.676 daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam revisi RUU KUHAP. Perinciannya, sebanyak 1.091 pasal dipertahankan, 68 pasal diubah, 91 pasal lama dihapus, ada 131 pasal baru, dan 256 perubahan redaksional.
DPR juga mengeklaim telah melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) kurang lebih sebanyak 50 kali, termasuk dengan koalisi masyarakat sipil untuk pembaruan KUHAP. Tanpa berupaya mengerdilkan kerja anggota dewan yang terhormat, sejumlah kritik masih terlontar seputar pembahasan RUU itu. Kritik itu mulai dari pelibatan partisipasi masyarakat hingga persoalan isi dalam draf RUU.
Kelompok masyarakat banyak yang berharap dan menyerukan agar revisi UU KUHAP menjamin penghormatan hak asasi manusia lewat prinsip due process dan adanya pengawasan yudisial atas seluruh tindakan aparat penegak hukum. Dengan demikian, tidak ada lagi kesewenang-wenangan aparat terhadap rakyat.
Di sisi penegak hukum juga masih melontarkan sejumlah masukan. Termasuk, ketidaksinkronan dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kritik itu menyasar proses yang semestinya ada pengaturan lex specialis dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai extra ordinary crime.
Tidak ada yang membantah bahwa pembahasan RUU KUHAP urgen dilakukan. Hanya, proses akan menentukan hasil. Kecepatan tidak berarti harus tergesa-gesa. Seluruh tahapan dan proses harus berjalan secara baik dan benar tanpa mengada-ada.
Proses revisi KUHAP bisa diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Kecepatan proses harus tetap dijalankan dengan cara yang saksama. Mengebut menciptakan undang-undang tidak boleh mengabaikan kualitas dan mengorbankan keberpihakan kepada rakyat.
Beragam produk legislasi terbukti bermasalah justru ketika di tahap proses. Akhirnya, produk undang-undang hasil proses yang tergesa-gesa itu pun terbentur di Mahkamah Konstitusi (MK). Sudah sepantasnya, MK dilihat sebagai lembaga pengoreksi hasil kerja pilar legislatif dan eksekutif. Selain menimbang keselarasan undang-undang dengan konstitusi, sebuah undang-undang dibentuk pada hakikatnya bertujuan melindungi rakyat, bukan sekadar alat penguasa.
Dengan memperhatikan prinsip-prinsip itu, sudah seharusnya produk undang-undang memenuhi tiga prinsip dalam partisipasi bermakna, yaitu hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapat penjelasan. Jika prinsip itu tidak terpenuhi, sama saja menciptakan partisipasi formalitas atau bahkan manipulasi partisipasi.
Jika itu yang dilakukan, jangan salahkan kalau undang-undang tersebut rontok saat diuji di MK. Sebaliknya, jika digarap melalui proses yang baik dan benar, produk legislasi yang lahir juga akan solid. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi MK untuk membatalkan ketika ada yang menguji undang-undang itu.
PEMERINTAH yang bersih dan adil adalah permulaan dari segala sesuatu.
SEJARAH ditorehkan oleh bangsa ini saat DPR menyetujui pembentukan kementerian haji dan umrah, Selasa (26/8) lalu.
ADA yang aneh, tapi ini nyata. Produksi dan stok beras dikatakan melimpah, tetapi harganya terus naik, yang mulai mencekik konsumen.
Maka, berbahagialah Setya Novanto bersama ratusan koruptor atas keputusan yang dibuat Mahkamah Agung (MA) pada Oktober 2021 itu.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Immanuele 'Noel' Ebenezer Gerungan dan 10 orang lainnya sebagai tersangka.
DUA kasus besar yang terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) saat ini tidak bisa dianggap remeh.
PEMERINTAH mengalokasikan Rp757,8 triliun untuk anggaran pendidikan pada 2026, atau mengambil porsi 20% lebih APBN tahun depan.
SUDAH tiga kali rezim di Republik ini berganti, tetapi pengelolaan ibadah haji tidak pernah luput dari prahara korupsi.
KONSTITUSI telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu prinsip yang tak bisa ditawar ialah soal kepastian hukum.
UNGKAPAN tidak ada manusia yang sempurna menyiratkan bahwa tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan.
BERANI mengungkap kesalahan ialah anak tangga pertama menuju perbaikan.
DELAPAN dekade sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia telah menapaki perjalanan panjang yang penuh dinamika.
BERCANDA itu tidak dilarang. Bahkan, bercanda punya banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan mental serta mengurangi stres.
MULAI 2026, penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air memasuki era baru. K
BUKAN masuk penjara, malah jadi komisaris di BUMN. Begitulah nasib Silfester Matutina, seorang terpidana 1 tahun 6 bulan penjara yang sudah divonis sejak 2019 silam.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved