Headline

Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.

Fokus

Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.

Akhiri Bungkam Kritik dengan Represi

12/5/2025 05:00

SOROTAN publik hari-hari ini kembali mengarah ke institusi kepolisian. Itu terjadi setelah lembaga tersebut menangkap dan menersangkakan mahasiswi ITB yang mengunggah meme Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Ketujuh RI Joko Widodo. Polisi dinilai telah memberikan respons represif terhadap ekspresi kritik yang disampaikan publik kepada penguasa.

Ruang publik yang sejatinya baru saja mendapat angin segar pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyatakan keributan di media sosial tidak tergolong tindak pidana, seketika menjadi kembali pengap. Polri seolah memunggungi putusan MK yang bahkan belum setengah bulan dibacakan itu.

Tidak cuma itu, polisi juga dianggap berlebihan. Mengapa? Karena dengan tindakan penangkapan tersebut, seolah-olah polisi memandang bahwa yang menjadi objek kritikan lewat meme tersebut, yaitu Prabowo dan Jokowi, mewakili pribadi atau individu. Padahal, semestinya keduanya ditempatkan menyatu sebagai institusi publik, bukan sebagai pribadi.

Lagi-lagi putusan MK terkait dengan uji materi UU ITE yang dikangkangi. Sebab, pada putusan tersebut, MK juga telah mengoreksi pemaknaan frasa 'orang lain' dalam Pasal 27A sehingga tidak mencakup lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan. Dengan demikian, jelas, lembaga negara atau pejabat publik bukanlah entitas yang dilindungi UU ITE.

Dalam konteks tersebut, tindakan terhadap mahasiswi ITB itu bisa dikategorikan sebagai praktik pembungkaman atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, terutama yang disalurkan lewat ruang-ruang digital. Sebuah praktik yang seharusnya dihindari karena kualitas demokrasi di Indonesia terus merosot, bahkan dilabeli sebagai negara dengan demokrasi cacat (flawed democracy).

Namun, di sisi lain, kita tidak bisa menutup mata bawa ada juga pihak yang mendukung langkah Polri menangkap mahasiswi pengunggah meme Prabowo dan Jokowi tersebut karena menganggap perbuatan itu memenuhi unsur tindak pidana. Meme tersebut dinilai mengandung muatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Artinya, ada dua kutub pandangan yang bersilang pendapat, dan itu harus kita hormati.

Karena itulah, kita layak memberi aplaus terhadap respons Istana yang disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi. Meskipun menggarisbawahi bahwa ruang ekspresi semestinya diisi dengan hal-hal yang bertanggung jawab dan bukan dengan hal-hal yang menjurus pada penghinaan atau kebencian, Hasan tetap menghargai penyampaian pendapat.

Ia menekankan Indonesia adalah negara demokrasi. Ia menyebut mahasiswa yang selama ini bersemangat memberikan kritik harus diberi pemahaman dan pembinaan, kecuali ada indikasi melakukan perbuatan pidana. Pada intinya, Istana pun meminta agar mahasiswi pengunggah meme tersebut cukup dibina, bukan dihukum.

Respons seperti inilah yang sejatinya ditunggu publik dari pemerintah, penguasa, atau apa pun lembaga yang menjadi sasaran kritik. Bukan respons yang agresif, reaktif, represif, apalagi bila sampai menunjukkan keotoriteran.

Istana yang merupakan representasi Presiden telah memberi contoh bagus. Jika seluruh lembaga di bawah Presiden memiliki pemahaman dan kehendak yang sama untuk memperkuat kebebasan sipil, hak menyampaikan pendapat, serta perlindungan terhadap kritik publik, ada secercah asa untuk masa depan demokrasi di negeri ini.  
 

 



Berita Lainnya
  • Jangan Memanipulasi Sejarah

    18/6/2025 05:00

    KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.

  • Jangan Gembos Hadapi Tannos

    17/6/2025 05:00

    GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

  • Berebut Empat Pulau

    16/6/2025 05:00

    PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.

  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

  • Upaya Kuat Jaga Raja Ampat

    11/6/2025 05:00

    SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.

  • Vonis Ringan Koruptor Dana Pandemi

    10/6/2025 05:00

    UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.

  • Membagi Uang Korupsi

    09/6/2025 05:00

    PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.

  • Jangan Biarkan Kabinet Bersimpang Jalan

    07/6/2025 05:00

    DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.

  • Jangan Lengah Hadapi Covid-19

    05/6/2025 05:00

    DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.

  • Merawat Politik Kebangsaan

    04/6/2025 05:00

    PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.

  • Obral Nyawa di Tambang Rakyat

    03/6/2025 05:00

    JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.

  • Melantangkan Pancasila

    02/6/2025 05:00

    PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.

  • Penegak Hukum Tonggak Kepercayaan

    31/5/2025 05:00

    CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.

  • Palestina Merdeka Tetap Syarat Mutlak

    30/5/2025 05:00

    PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.