Akhiri Konflik Antarlembaga

TEWASNYA tiga anggota kepolisian yang diduga ditembak oleh anggota TNI saat menggerebek tempat judi sabung ayam di Way Kanan, Lampung, Senin (17/3), sesungguhnya tidak hanya menorehkan luka bagi institusi Polri. Peristiwa itu kian menebalkan coreng perseteruan di antara kedua lembaga tersebut. Tidak bisa tidak, konflik dua insititusi tersebut harus segera diakhiri sebelum korban makin bertambah banyak.

Setara Institute tak ragu menyebut bahwa tragedi berdarah Way Kanan sebagai penegas bahwa konflik TNI-Polri bersifat laten. Pasalnya, mereka mencatat sepanjang 10 tahun terakhir saja (2014-2024) tidak kurang dari 37 konflik dan ketegangan terjadi di antara mereka. Tahun ini bahkan sudah terjadi dua kekerasan terbuka TNI-Polri, termasuk penembakan di Way Kanan.

Dalam setiap kasus kekerasan yang terjadi, narasi bahwa kasus tersebut diharapkan tidak memicu konflik lanjutan di antara kedua institusi selalu muncul. Baik diutarakan oleh pemerintah maupun parlemen. Namun, siapa yang bisa menjamin hal tersebut? Siapa yang tahu ketegangan-ketegangan yang terjadi secara tertutup yang mungkin saja lebih besar daripada yang mencuat ke permukaan?

Faktanya, seperti ditunjukkan oleh data Setara Institute tadi, konflik di antara keduanya justru tak pernah menyurut. Bahkan hal-hal sepele pun terkadang bisa dengan mudah menyulut emosi aparat dan memicu konflik antarlembaga. Slogan sinergitas yang rajin diteriakkan oleh level pimpinan TNI maupun Polri, mungkin terdengar seperti kata-kata saja buat anak buah mereka di lapangan.

Namun, sekali lagi, meski bakal terdengar klise, tragedi Way Kanan ini harus menjadi yang terakhir. TNI dan Polri adalah dua institusi penting penjaga negara. Mereka seharusnya memberi sumbangsih maksimal kepada negara. Tak sepatutnya mereka justru merepotkan negara dengan perseteruan yang tak penting, apalagi hanya untuk kepentingan beking-membeking.

Sebaliknya, negara juga tak boleh abai. Untuk memutus rantai konflik tersebut, yang pertama dan utama, negara mesti memastikan proses hukum yang tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu dalam kasus penembakan terhadap tiga polisi di Way Kanan. Pemerintah harus hadir menegakkan supremasi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kalaupun nanti terbukti bahwa yang menembak ketiga polisi itu ialah anggota TNI, mereka semestinya tetap diadili di peradilan umum karena kasusnya tidak berhubungan sama sekali dengan tugas militer. Hal tersebut penting karena selama ini supremasi anggota TNI yang sering tidak mau tunduk pada peradilan umum menjadi salah satu penyebab peristiwa konflik terus berulang.

Selain itu, kasus ini seharusnya juga menjadi cermin bahwa praktik keterlibatan aparat dalam lingkaran aktivitas melawan hukum seperti judi, peredaran narkoba, dan penyelundupan, entah sebagai beking, pengguna, ataupun bahkan pemodal, sudah sedemikian parah. Ini penyakit di dalam sistem, baik di TNI maupun Polri, yang mestinya segera disembuhkan.

Kasus Way Kanan menunjukkan pengawasan terhadap aktivitas mereka di luar dinas jauh dari optimal. Kejadian ini harus jadi momentum perbaikan serius. Tidak boleh ada lagi aparat yang gugur karena lemahnya sistem dan buruknya pengawasan. Negara ini butuh aparat yang terampil dan mampu mengayomi masyarakat. Kita tidak butuh aparat yang suka berkonflik, yang tak malu melakukan kekerasan, apalagi yang tega membunuh sesama anak bangsa lain, sesama aparat, dengan tangan dingin.