Headline
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Perluasan areal preservasi diikuti dengan keharusan bagi setiap pemegang hak untuk melepaskan hak atas tanah mereka.
DARI hari ke hari kian bertambah mereka yang meragukan prospek perekonomian negeri ini ke depan. Sikap itu wajar, amat wajar, karena sejumlah indikator ekonomi kita belum menunjukkan geliat yang sangat berarti. Bahkan, sejumlah indikator ekonomi justru masih bertahan di zona merah.
Seperti peristiwa di Bursa Efek Indonesia (BEI) kemarin, ketika sempat terjadi penghentian perdagangan atau trading halt yang dipicu penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) lebih dari 5%. Dalam beberapa pekan IHSG memang cenderung turun, tetapi sepanjang perdagangan sesi pertama kemarin merupakan penurunan paling tajam di tahun ini.
Mekanisme penghentian perdagangan seperti itu sebelumnya pernah diterapkan saat pandemi covid-19. Bahkan, pada perdagangan sesi pertama kemarin, IHSG ditutup turun 6,12% di level 6.078. Angka itu merupakan yang terendah dalam empat tahun terakhir.
Pemerintah dan pihak BEI angkat bicara. Mereka seakan memiliki kesepahaman bahwa biang kerok memerahnya bursa saham dalam negeri disebabkan oleh kondisi global. Kondisi itu seperti pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal atau Federal Open Market Committee (FOMC) yang rutin digelar oleh bank sentral Amerika Serikat atau The Fed, juga investor yang dianggap memilih wait and see atas kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Bila benar bahwa kondisi global menjadi faktor utama rontoknya IHSG, pertanyaan berikutnya bisa diajukan, yakni mengapa indeks saham di berbagai belahan dunia lainnya berada di zona hijau? Mengapa hanya IHSG yang jatuh di zona merah?
Bahkan, di saat IHSG rontok, bursa saham regional Asia justru menguat. Hal itu sebagaimana diperlihatkan berbagai indeks seperti Nikkei, Shanghai, Kuala Lumpur, dan Straits Times yang semuanya menguat. Rontoknya IHSG dibarengi dengan kaburnya modal asing dari negeri ini.
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) pada 10-13 Maret, investor asing tercatat menarik modal melalui aksi jual hingga Rp10,15 triliun. Itu menunjukkan di awal tahun ini, investor asing sudah menarik dana sebesar Rp26,92 triliun dari pasar saham secara tahun berjalan (year to date/ytd).
Kondisi perekonomian global dipastikan memang berpengaruh terhadap bursa saham dalam negeri. Akan tetapi, bila kenyataannya saham-saham di tempat lain justru menghijau dan dana-dana asing masuk ke tempat mereka, apa yang mesti dilakukan?
Pertanyaan seperti itu tidak bisa hanya dijawab dengan kalimat yang cenderung menghibur diri. Ketimbang mencari kambing hitam bahwa faktor eksternal menjadi penyebab utama rontoknya harga saham, lebih bijaksana bila para pemangku kebijakan mengevaluasi berbagai kebijakan ekonomi yang ditelurkan hingga memicu respons pasar saham negatif.
Pemerintah harus segera memitigasi kondisi itu. Perbaiki kepercayaan pasar dengan mengurangi produksi pernyataan-pernyataan yang memicu keragu-raguan, bahkan menyulut kepanikan. IHSG, begitu juga dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, adalah salah satu indikator awal untuk mengukur tingkat kepercayaan pelaku ekonomi terhadap kebijakan pemerintah.
Maka, jaga dan kembalikan kepercayaan itu. Tidak cukup memulihkan kepercayaan pasar dengan sekadar beramai-ramai mendatangi bursa. Pasar tentu membutuhkan tindakan nyata lahirnya kebijakan-kebijakan yang lebih terukur, menenangkan, dan pasti.
SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.
UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.
PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.
DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.
DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.
PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.
JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.
PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.
CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.
PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.
SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.
Para guru besar fakultas kedokteran juga menganggap PPDS university-based tidak diperlukan mengingat saat ini pendidikan spesialis telah berbasis rumah sakit.
BAHASAN tentang perlunya Indonesia punya aturan untuk mendapatkan kembali kekayaan negara yang diambil para koruptor kembali mengemuka.
Sesungguhnya, problem di sektor pajak masih berkutat pada persoalan-persoalan lama.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan sudah berkali-kali merekomendasikan penaikan banpol.
SUDAH jatuh tertimpa tangga, masih lagi tertabrak mobil.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved