Jangan Biarkan PHK Menjalar

NASIB buruh di negeri ini dirasa kian pahit. Saat menjelang kampanye politik, kerap mendapat janji dan pujian manis. Namun, selepas kampanye, buruh seakan menjadi layang-layang putus. Mereka harus berjuang sendirian menghadapi beratnya hidup.

Setidaknya, itulah nasib yang dialami dan dijalani belasan ribu buruh yang harus menelan pil pahit pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang tahun ini. Para buruh tersebut menjadi pengangguran terbuka di bulan Ramadan lantaran sejumlah pabrik tempat mereka bekerja ambruk.

Sebut saja, buruh Sanken Indonesia, PT Danbi Internasional, PT Bapintri, dan yang termasif ialah pemberhentian pekerja yang terjadi di PT Sri Rejeki Isman atau Sritex Tbk. Pabrik-pabrik tersebut tutup karena berbagai alasan. Ada yang karena kebijakan dari investor untuk menutup lini produksi di Indonesia dan ada yang karena kondisi pailit.

Negara memang sudah hadir di beberapa kasus tersebut. Sebagaimana aparat negara yang bernama pemerintah sudah berulang kali menggelar rapat, mengeluarkan instruksi, dan menebar janji terkait dengan Sritex. Hanya, kurang bukti.

Presiden Joko Widodo alias Jokowi sempat meresmikan perluasan pabrik Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah, pada 2017. Dan, di akhir masa jabatannya, tanda-tanda keambrukan pabrik tekstil terbesar di Asia Tenggara itu mulai mencuat. Jokowi sampai memanggil sejumlah pembantunya pada Juni 2024 untuk membahas keambrukan industri tekstil.

Di satu sisi, pemerintahan Jokowi berjanji mencegah kerontokan industri tekstil dalam negeri. Di sisi lain, tidak kunjung mengoreksi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang mempermudah impor tekstil dan produk tekstil di kala terjadi overproduksi di Tiongkok.

Rezim pun berganti. Beberapa hari setelah dilantik pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo memberikan instruksi dan langkah kepada empat menteri agar menjaga perusahaan bisa tetap berjalan.

Jajaran pembantunya pun beraksi. Mereka mendatangi lokasi pabrik di Jawa Tengah. Mereka meminta buruh percaya bahwa pemerintah akan memberikan solusi terbaik. Dengan gegap gempita negara berjanji berjuang bersama buruh.

Bahkan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel, di hadapan karyawan Sritex pada 15 November 2024, menyatakan lebih baik kehilangan jabatan daripada melihat ribuan karyawan PT Sritex di-PHK. Terbukti, usaha tekstil yang mulai berdiri pada 1966 itu akhirnya resmi pailit pada 1 Maret. Dan, Noel tidak kehilangan jabatannya.

Prabowo lagi-lagi memerintahkan bawahannya agar bisa memastikan para buruh bisa kembali bekerja. Selain itu, mengawal pemenuhan kompensasi PHK dan hak normatif lain kepada buruh yang terkena PHK. Kali ini, publik dan kaum buruh bisa menilai, apakah sekadar janji atau bukti.

Apa yang terjadi dengan gelombang PHK di berbagai industri adalah persoalan serius, sangat serius, lebih-lebih di tengah merosotnya daya beli masyarakat. Maka, menanggapi badai PHK dengan solusi janji bakal kian memukul pekerja. Karena itu, lakukan segera langkah radikal agar PHK tidak kian menjalar. Di sini janji negara hadir akan dibuktikan.