Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
MENJELANG Ramadan 1446 Hijriah, harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisional kompak merangkak naik. Entah siapa yang memberi komando, cabai yang kini harganya naik Rp10.000-Rp20.000 per kilogram menjadi ‘motor penggerak’ naiknya harga bahan-bahan pokok lainnya. Dan, seperti biasa, kenaikan harga-harga itu masih akan terus berlanjut hingga mendekati Lebaran.
Belum lagi puasa, harga-harga sudah naik, bagaimana saat Lebaran nanti? Demikian gerutu publik di pasar yang turut diamini para pedagang karena khawatir jumlah pembeli juga akan ikut turun.
Inflasi menjelang Ramadan itu kerap terjadi pada beberapa komoditas pangan, di antaranya daging ayam ras, minyak goreng, beras, ayam hidup, daging sapi, telur ayam ras, dan gula pasir.
Fenomena naiknya harga bahan pokok jelang masuknya bulan puasa sudah menjadi kisah klasik di negeri agraris ini. Ibarat lagu yang bernada sumbang, jika lagu itu terus didengar, lama-lama akan kian akrab di telinga. Entah apa nikmatnya mendengar lagu bernada sumbang, apalagi jika sampai diputar ratusan kali. Namun, itulah fakta di negeri ini, yang masyarakatnya kerap disuguhi nada sumbang.
Kenaikan harga bahan pokok sudah menjadi pola yang selalu terjadi setiap tahun. Terjadi di tahun lalu, kembali berulang di tahun ini, dan terus berulang di tahun-tahun berikutnya.
Jika merujuk pada hukum ekonomi, naiknya harga pasti terjadi jika naiknya permintaan tak dibarengi dengan naiknya pasokan. Adapun soal pasokan, sudah dari jauh-jauh hari pemerintah menyatakan stok bahan pokok dalam status mencukupi. Bahkan beberapa komoditas disebut berlimpah, seperti beras. Akan tetapi, mengapa nyatanya harga-harga saat ini malah naik? Sungguh kenaikan harga itu tak masuk di nalar.
Jika pemerintah berani jujur mengoreksi diri, kenaikan harga itu jelas akibat kelengahan menjaga kestabilan harga. Bagaimana tidak? Di tengah daya beli masyarakat yang masih tertekan sejak awal 2024, bisa-bisanya harga bahan pokok malah naik. Naiknya harga bahan pokok itu karuan saja akan menjadi momok buat mereka. Dengan isi kantong yang makin cekak, kelompok masyarakat yang sudah turun kelas itu pasti akan menambah daya pengereman konsumsi mereka.
Karena sudah seperti siklus tahunan, naiknya harga bahan pokok mestinya bisa diantisipasi dari jauh-jauh hari oleh pemerintah. Tentunya hal itu bisa dicegah jika pemerintah punya kemampuan manajemen stok dan distribusi bahan pokok yang baik.
Pencegahan juga bisa dilakukan jika pemerintah punya kemampuan pengawasan yang mumpuni. Mudah sekali ditebak, naiknya harga bahan pokok di tengah stok yang mencukupi ialah akibat ulah spekulan yang sengaja menahan pasokan di gudang.
Sejatinya, mudah sekali dideteksi keberadaan para spekulan itu. Mereka biasanya berada di sentra-sentra produksi bahan pokok. Mereka sengaja menahan bahan pokok di gudang. Begitu harganya melambung, baru mereka melepasnya ke pasar.
Ketiadaan penegakan hukum yang tegas terhadap para spekulan itu jelas tak membuat mereka jera. Mereka akan kembali mengulangi perbuatan tersebut di Ramadan kali ini dan Ramadan-Ramadan berikutnya.
Mudah sekali bukan mendeteksinya? Hal yang sulit itu ialah menumbuhkan kesadaran pemerintah untuk segera mengakhiri kepandiran massal tersebut. Masa untuk mengatasi segelintir spekulan saja pemerintah tak mampu?
PEMERINTAH mengalokasikan Rp757,8 triliun untuk anggaran pendidikan pada 2026, atau mengambil porsi 20% lebih APBN tahun depan.
SUDAH tiga kali rezim di Republik ini berganti, tetapi pengelolaan ibadah haji tidak pernah luput dari prahara korupsi.
KONSTITUSI telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu prinsip yang tak bisa ditawar ialah soal kepastian hukum.
UNGKAPAN tidak ada manusia yang sempurna menyiratkan bahwa tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan.
BERANI mengungkap kesalahan ialah anak tangga pertama menuju perbaikan.
DELAPAN dekade sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia telah menapaki perjalanan panjang yang penuh dinamika.
BERCANDA itu tidak dilarang. Bahkan, bercanda punya banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan mental serta mengurangi stres.
MULAI 2026, penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air memasuki era baru. K
BUKAN masuk penjara, malah jadi komisaris di BUMN. Begitulah nasib Silfester Matutina, seorang terpidana 1 tahun 6 bulan penjara yang sudah divonis sejak 2019 silam.
PERSOALAN sengketa wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia kembali mencuat di tengah kian mesranya hubungan kedua negara.
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.
BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.
MANTAN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi bebas dari tahanan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved