Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
MENJELANG Ramadan 1446 Hijriah, harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisional kompak merangkak naik. Entah siapa yang memberi komando, cabai yang kini harganya naik Rp10.000-Rp20.000 per kilogram menjadi ‘motor penggerak’ naiknya harga bahan-bahan pokok lainnya. Dan, seperti biasa, kenaikan harga-harga itu masih akan terus berlanjut hingga mendekati Lebaran.
Belum lagi puasa, harga-harga sudah naik, bagaimana saat Lebaran nanti? Demikian gerutu publik di pasar yang turut diamini para pedagang karena khawatir jumlah pembeli juga akan ikut turun.
Inflasi menjelang Ramadan itu kerap terjadi pada beberapa komoditas pangan, di antaranya daging ayam ras, minyak goreng, beras, ayam hidup, daging sapi, telur ayam ras, dan gula pasir.
Fenomena naiknya harga bahan pokok jelang masuknya bulan puasa sudah menjadi kisah klasik di negeri agraris ini. Ibarat lagu yang bernada sumbang, jika lagu itu terus didengar, lama-lama akan kian akrab di telinga. Entah apa nikmatnya mendengar lagu bernada sumbang, apalagi jika sampai diputar ratusan kali. Namun, itulah fakta di negeri ini, yang masyarakatnya kerap disuguhi nada sumbang.
Kenaikan harga bahan pokok sudah menjadi pola yang selalu terjadi setiap tahun. Terjadi di tahun lalu, kembali berulang di tahun ini, dan terus berulang di tahun-tahun berikutnya.
Jika merujuk pada hukum ekonomi, naiknya harga pasti terjadi jika naiknya permintaan tak dibarengi dengan naiknya pasokan. Adapun soal pasokan, sudah dari jauh-jauh hari pemerintah menyatakan stok bahan pokok dalam status mencukupi. Bahkan beberapa komoditas disebut berlimpah, seperti beras. Akan tetapi, mengapa nyatanya harga-harga saat ini malah naik? Sungguh kenaikan harga itu tak masuk di nalar.
Jika pemerintah berani jujur mengoreksi diri, kenaikan harga itu jelas akibat kelengahan menjaga kestabilan harga. Bagaimana tidak? Di tengah daya beli masyarakat yang masih tertekan sejak awal 2024, bisa-bisanya harga bahan pokok malah naik. Naiknya harga bahan pokok itu karuan saja akan menjadi momok buat mereka. Dengan isi kantong yang makin cekak, kelompok masyarakat yang sudah turun kelas itu pasti akan menambah daya pengereman konsumsi mereka.
Karena sudah seperti siklus tahunan, naiknya harga bahan pokok mestinya bisa diantisipasi dari jauh-jauh hari oleh pemerintah. Tentunya hal itu bisa dicegah jika pemerintah punya kemampuan manajemen stok dan distribusi bahan pokok yang baik.
Pencegahan juga bisa dilakukan jika pemerintah punya kemampuan pengawasan yang mumpuni. Mudah sekali ditebak, naiknya harga bahan pokok di tengah stok yang mencukupi ialah akibat ulah spekulan yang sengaja menahan pasokan di gudang.
Sejatinya, mudah sekali dideteksi keberadaan para spekulan itu. Mereka biasanya berada di sentra-sentra produksi bahan pokok. Mereka sengaja menahan bahan pokok di gudang. Begitu harganya melambung, baru mereka melepasnya ke pasar.
Ketiadaan penegakan hukum yang tegas terhadap para spekulan itu jelas tak membuat mereka jera. Mereka akan kembali mengulangi perbuatan tersebut di Ramadan kali ini dan Ramadan-Ramadan berikutnya.
Mudah sekali bukan mendeteksinya? Hal yang sulit itu ialah menumbuhkan kesadaran pemerintah untuk segera mengakhiri kepandiran massal tersebut. Masa untuk mengatasi segelintir spekulan saja pemerintah tak mampu?
PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.
SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.
UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.
PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.
DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.
DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.
PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.
JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.
PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.
CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.
PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.
SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.
Para guru besar fakultas kedokteran juga menganggap PPDS university-based tidak diperlukan mengingat saat ini pendidikan spesialis telah berbasis rumah sakit.
BAHASAN tentang perlunya Indonesia punya aturan untuk mendapatkan kembali kekayaan negara yang diambil para koruptor kembali mengemuka.
Sesungguhnya, problem di sektor pajak masih berkutat pada persoalan-persoalan lama.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan sudah berkali-kali merekomendasikan penaikan banpol.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved