Menanti Terobosan Pemimpin Daerah

PELANTIKAN kepala daerah secara serentak yang akan dilakukan Kamis (20/2) esok merupakan sejarah baru di Republik ini. Terdapat 481 dari total 505 kepala daerah terpilih hasil penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan dilantik Presiden secara serentak di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Namun, sejarah tak boleh berhenti sebatas dalam hal keserentakan pelantikan. Para kepala daerah itu nantinya diharapkan dapat meneruskannya dengan menciptakan sejarah-sejarah baru lain, utamanya terkait dengan kinerja, perumusan program dan kebijakan, serta keberpihakan yang lebih maksimal terhadap kepentingan rakyat.

Selama ini, cerita tentang banyaknya pemimpin daerah yang kurang mampu menjawab persoalan masyarakat daerah, yang tidak cakap menghadirkan solusi atas beragam masalah rakyat di akar rumput, bukanlah cerita fiksi. Pun, kisah kepala daerah yang alih-alih serius mengabdi kepada rakyat dan mengurus daerah dengan sebaik-baiknya tapi malah gemar menyalahgunakan wewenang dan jabatan, itu juga bukan kisah bualan.

Maka, sejarah yang harus diciptakan para pemimpin daerah yang besok akan dilantik itu, yang pertama ialah berubah dari paradigma lama. Mereka bukanlah raja-raja kecil yang bisa semaunya memimpin tanpa memedulikan kebutuhan masyarakat. Mereka adalah bagian dari organ birokrasi pemerintahan yang semestinya tidak bisa bertindak seenaknya dengan mengatasnamakan otonomi daerah.

Mesti diingat bahwa otonomi daerah punya tujuan mulia. Lewat otonomi atau desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan leluasa merumuskan kebijakan yang diperlukan untuk menyejahterakan rakyatnya. Namun, praktik penyelenggaraan pemerintahan di daerah seharusnya juga tak boleh melenceng dari koridor negara kesatuan. Dengan kata lain, pemda hendaknya tetap segaris dan selaras dengan pemerintah pusat.

Perubahan paradigma itulah kiranya yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto dari rencana pembekalan atau retreat kepada para kepala daerah selama seminggu, 21-28 Februari, di Akademi Militer Magelang. Spiritnya sama dengan retreat Kabinet Merah Putih, Oktober 2024 lalu, yaitu membangun kebersamaan, menyamakan persepsi, sekaligus menyatukan chemistry para kepala daerah. Bedanya, retreat kali ini akan lebih banyak difokuskan untuk memastikan pemda dapat inline dalam pelaksanaan visi, misi, dan kebijakan dengan pemerintah pusat.

Tentu, dengan melihat persoalan di daerah yang masih seabrek, dengan masih buruknya tata kelola pemerintahan di sejumlah daerah, pembekalan menjadi hal penting. Masalah seperti pengelolaan keuangan dan anggaran daerah yang belum efektif dan efisien, reformasi birokrasi yang masih majal, memang harus segera dibenahi. Retreat, sedikit banyak, bisa menjadi langkah awal untuk upaya pembenahan itu.

Akan tetapi, kita juga mesti ingatkan bahwa retreat semestinya tidak berjalan satu arah. Pemerintah pusat hendaknya jangan hanya berharap atau memaksa pemda memahami mereka. Harus ada timbal balik, pusat juga perlu memahami lokalitas yang dimiliki setiap daerah. Harmonisasi yang diharapkan akan terjadi antara pusat dan daerah tidak akan terwujud jika tidak muncul rasa saling memahami dan saling menghargai.

Meski cukup pahit untuk diakui, pembekalan kepada jajaran Kabinet Merah Putih lalu mesti jadi pelajaran. Sebab, faktanya setelah retreat itu pun masih ada sejumlah menteri yang bertindak melenceng dari garis kebijakan presiden.

Artinya, materi retreat, pembekalan, atau apa pun namanya, semestinya tidak yang biasa-biasa saja, tetapi harus out of the box, termasuk bagaimana merealisasikan clean government serta good governance. Jangan pula pembekalan di Akademi Militer cuma dijadikan ajang mempromosikan kepemimpinan model militeristik.

Retreat, sekali lagi, hendaknya dioptimalkan untuk memancing para kepala daerah membuat terobosan memakmurkan daerah. Seusai retreat, aksi mereka amat dinanti. Jangan biarkan harapan baru masyarakat di daerah yang disunggikan kepada para pemimpin daerah itu kembali layu seperti yang sudah-sudah.