Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
PELANTIKAN kepala daerah secara serentak yang akan dilakukan Kamis (20/2) esok merupakan sejarah baru di Republik ini. Terdapat 481 dari total 505 kepala daerah terpilih hasil penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan dilantik Presiden secara serentak di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Namun, sejarah tak boleh berhenti sebatas dalam hal keserentakan pelantikan. Para kepala daerah itu nantinya diharapkan dapat meneruskannya dengan menciptakan sejarah-sejarah baru lain, utamanya terkait dengan kinerja, perumusan program dan kebijakan, serta keberpihakan yang lebih maksimal terhadap kepentingan rakyat.
Selama ini, cerita tentang banyaknya pemimpin daerah yang kurang mampu menjawab persoalan masyarakat daerah, yang tidak cakap menghadirkan solusi atas beragam masalah rakyat di akar rumput, bukanlah cerita fiksi. Pun, kisah kepala daerah yang alih-alih serius mengabdi kepada rakyat dan mengurus daerah dengan sebaik-baiknya tapi malah gemar menyalahgunakan wewenang dan jabatan, itu juga bukan kisah bualan.
Maka, sejarah yang harus diciptakan para pemimpin daerah yang besok akan dilantik itu, yang pertama ialah berubah dari paradigma lama. Mereka bukanlah raja-raja kecil yang bisa semaunya memimpin tanpa memedulikan kebutuhan masyarakat. Mereka adalah bagian dari organ birokrasi pemerintahan yang semestinya tidak bisa bertindak seenaknya dengan mengatasnamakan otonomi daerah.
Mesti diingat bahwa otonomi daerah punya tujuan mulia. Lewat otonomi atau desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan leluasa merumuskan kebijakan yang diperlukan untuk menyejahterakan rakyatnya. Namun, praktik penyelenggaraan pemerintahan di daerah seharusnya juga tak boleh melenceng dari koridor negara kesatuan. Dengan kata lain, pemda hendaknya tetap segaris dan selaras dengan pemerintah pusat.
Perubahan paradigma itulah kiranya yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto dari rencana pembekalan atau retreat kepada para kepala daerah selama seminggu, 21-28 Februari, di Akademi Militer Magelang. Spiritnya sama dengan retreat Kabinet Merah Putih, Oktober 2024 lalu, yaitu membangun kebersamaan, menyamakan persepsi, sekaligus menyatukan chemistry para kepala daerah. Bedanya, retreat kali ini akan lebih banyak difokuskan untuk memastikan pemda dapat inline dalam pelaksanaan visi, misi, dan kebijakan dengan pemerintah pusat.
Tentu, dengan melihat persoalan di daerah yang masih seabrek, dengan masih buruknya tata kelola pemerintahan di sejumlah daerah, pembekalan menjadi hal penting. Masalah seperti pengelolaan keuangan dan anggaran daerah yang belum efektif dan efisien, reformasi birokrasi yang masih majal, memang harus segera dibenahi. Retreat, sedikit banyak, bisa menjadi langkah awal untuk upaya pembenahan itu.
Akan tetapi, kita juga mesti ingatkan bahwa retreat semestinya tidak berjalan satu arah. Pemerintah pusat hendaknya jangan hanya berharap atau memaksa pemda memahami mereka. Harus ada timbal balik, pusat juga perlu memahami lokalitas yang dimiliki setiap daerah. Harmonisasi yang diharapkan akan terjadi antara pusat dan daerah tidak akan terwujud jika tidak muncul rasa saling memahami dan saling menghargai.
Meski cukup pahit untuk diakui, pembekalan kepada jajaran Kabinet Merah Putih lalu mesti jadi pelajaran. Sebab, faktanya setelah retreat itu pun masih ada sejumlah menteri yang bertindak melenceng dari garis kebijakan presiden.
Artinya, materi retreat, pembekalan, atau apa pun namanya, semestinya tidak yang biasa-biasa saja, tetapi harus out of the box, termasuk bagaimana merealisasikan clean government serta good governance. Jangan pula pembekalan di Akademi Militer cuma dijadikan ajang mempromosikan kepemimpinan model militeristik.
Retreat, sekali lagi, hendaknya dioptimalkan untuk memancing para kepala daerah membuat terobosan memakmurkan daerah. Seusai retreat, aksi mereka amat dinanti. Jangan biarkan harapan baru masyarakat di daerah yang disunggikan kepada para pemimpin daerah itu kembali layu seperti yang sudah-sudah.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.
SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.
UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.
PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.
DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.
DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.
PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.
JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.
PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.
CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.
PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.
SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.
Para guru besar fakultas kedokteran juga menganggap PPDS university-based tidak diperlukan mengingat saat ini pendidikan spesialis telah berbasis rumah sakit.
BAHASAN tentang perlunya Indonesia punya aturan untuk mendapatkan kembali kekayaan negara yang diambil para koruptor kembali mengemuka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved