Headline

Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.

Fokus

Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.

Memitigasi Trump Effect

10/2/2025 05:00

GEBRAKAN kebijakan yang dilakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di awal-awal pemerintahannya langsung memunculkan kontroversi baru di berbagai sektor, baik politik, ekonomi, maupun kebijakan luar negeri. Kebijakan ekstrem berbasis nasionalisme yang dibungkus dengan slogan America first itu dikhawatirkan bakal mengubah tatanan global hampir di segala sektor.

Ekonomi diyakini menjadi salah satu sektor yang bakal paling terdampak akibat kebijakan tarif perdagangan Trump yang dilandasi satu niat egois dan populis, yakni merundung dan menjegal lawan. Nyaris tidak terlihat iktikad baik Trump untuk merangkul warga dunia.

Dalam kebijakan tarif perdagangan itu, Trump sebetulnya juga tidak konsisten. Awalnya, dia mengumumkan tarif impor 25% bagi Kanada dan Meksiko, serta pungutan bea masuk 10% untuk Tiongkok. Pengenaan tarif tinggi itu dikeluarkan dengan dalih ada peran negara-negara tersebut dalam aliran obat-obatan terlarang dan imigran ilegal ke AS.

Namun, hanya beberapa jam sebelum diberlakukan, Trump mengumumkan penundaan tarif untuk Meksiko dan Kanada setelah berbicara dengan para pemimpin kedua negara. Hanya bea masuk atas Tiongkok yang tetap diberlakukan. Keputusan itu diyakini bakal mendapat serangan balasan dari Beijing sehingga memicu kekhawatiran akan perang dagang 2.0.

Ketegangan perdagangan antara AS dan Tiongkok tersebut bakal berimbas negatif pula kepada Indonesia. Namun, jika kita jeli melihat celah, peluang-peluang di balik ketegangan kedua negara adidaya itu pun cukup terpampang. Karena itu, kecermatan sangat diperlukan bagi Indonesia untuk bisa menangkap peluang sekaligus memitigasi dampak negatif yang berpotensi muncul.

Risiko bagi perekonomian Tanah Air dengan kebijakan tarif tinggi Trump, khususnya kepada Tiongkok yang merupakan mitra dagang utama Indonesia, sama sekali tak bisa dianggap remeh. Yang pertama, kinerja perdagangan Indonesia dengan 'Negeri Tirai Bambu' itu bakal terdampak, salah satunya akibat risiko ekspor yang melambat.

Risiko berikutnya, lantaran produk Tiongkok tidak bisa dijual ke AS, ada potensi produk-produk tersebut bakal semakin membanjiri pasar Indonesia. Ini jelas akan memberi ancaman yang kian hebat bagi masa depan industri manufaktur domestik yang sekarang saja masih dalam situasi kepayahan.

Tantangan lain, di sektor keuangan, kebijakan ekonomi Trump diprediksi mengerek angka inflasi AS yang diyakini bakal membuat bank sentral AS atau The Fed mempertahankan suku bunga tinggi atau bahkan menaikkannya. Di saat sama, Trump policy effect juga akan mendorong penguatan dolar AS. Kondisi tersebut bisa berdampak pada nilai tukar rupiah dan stabilitas ekonomi Indonesia.

Kendati demikian, celah peluang tetap ada, dengan syarat Indonesia harus mengupayakan sendiri peluang itu secara cermat dan serius. Pemerintah mesti pintar mengambil langkah strategis menghadapi ketidakpastian yang diciptakan kebijakan Trump tersebut.

Salah satunya dengan mengisi celah pasokan barang ke AS yang amat mungkin ditinggalkan Tiongkok karena tidak kompetitif dari segi harga. Selain itu, diversifikasi atau perluasan pasar ekspor ke negara-negara di luar AS dan Eropa juga mesti dilakukan.

Tujuannya ialah mengurangi ketergantungan terhadap pasar yang terdampak perang dagang. Dalam hal ini Indonesia semestinya bisa memanfaatkan jalinan kerja sama dalam BRICS untuk memperluas peluang perdagangan dan investasi tersebut.

Peluang lain boleh jadi juga akan datang dari relokasi produksi ataupun investasi para investor yang ingin menghindari risiko di AS dan Eropa. Namun, demi bisa menggaet peluang-peluang itu, Indonesia punya pekerjaan rumah berat untuk mereformasi kebijakan ekonomi domestik.

Kepastian hukum, kemudahan berusaha, dan rupa-rupa syarat lain untuk meningkatkan daya saing ekonomi mesti diupayakan maksimal. Tanpa itu, Indonesia akan sulit mendapatkan 'buah' dan hanya kebagian 'getah' dari kebijakan Trump.

 



Berita Lainnya
  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

  • Upaya Kuat Jaga Raja Ampat

    11/6/2025 05:00

    SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.

  • Vonis Ringan Koruptor Dana Pandemi

    10/6/2025 05:00

    UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.

  • Membagi Uang Korupsi

    09/6/2025 05:00

    PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.

  • Jangan Biarkan Kabinet Bersimpang Jalan

    07/6/2025 05:00

    DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.

  • Jangan Lengah Hadapi Covid-19

    05/6/2025 05:00

    DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.

  • Merawat Politik Kebangsaan

    04/6/2025 05:00

    PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.

  • Obral Nyawa di Tambang Rakyat

    03/6/2025 05:00

    JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.

  • Melantangkan Pancasila

    02/6/2025 05:00

    PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.

  • Penegak Hukum Tonggak Kepercayaan

    31/5/2025 05:00

    CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.

  • Palestina Merdeka Tetap Syarat Mutlak

    30/5/2025 05:00

    PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.

  • Keadilan Pendidikan tanpa Diskriminasi

    29/5/2025 05:00

    SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.

  • Meredakan Sengkarut Dunia Kesehatan

    28/5/2025 05:00

    Para guru besar fakultas kedokteran juga menganggap PPDS university-based tidak diperlukan mengingat saat ini pendidikan spesialis telah berbasis rumah sakit.

  • Rampas Aset tanpa Langgar Hak

    27/5/2025 05:00

    BAHASAN tentang perlunya Indonesia punya aturan untuk mendapatkan kembali kekayaan negara yang diambil para koruptor kembali mengemuka.

  • Sektor Pajak Butuh Digebrak

    26/5/2025 05:00

    Sesungguhnya, problem di sektor pajak masih berkutat pada persoalan-persoalan lama.