Jakarta masih Banjir Juga

PERSOALAN banjir di Jakarta masih menjadi masalah klasik. Dari tahun ke tahun, banjir terus mengancam mantan ibu kota Republik Indonesia itu. Penanganan banjir menjadi program prioritas setiap pergantian gubernur. Triliunan rupiah dana digelontorkan Pemerintah Provinsi Jakarta untuk menangani banjir setiap tahun.

Namun, nyatanya, banjir besar masih juga datang. Dana triliunan rupiah itu belum berbanding lurus dengan terbebasnya warga Jakarta dari banjir secara permanen. Pada tahun ini, Pemprov Jakarta menganggarkan Rp5,6 triliun untuk penanganan banjir. Sementara itu, untuk 2024, Pemprov Jakarta menganggarkan Rp2,85 triliun atau 4% dari total belanja daerah yang sebesar Rp72,6 triliun.

Namun, apa hasilnya? Banjir kembali merendam sejumlah wilayah di Jakarta. Hujan ekstrem yang mengguyur Jakarta sepanjang Selasa (28/1) hingga Rabu (29/1) dini hari mengakibatkan sejumlah wilayah terendam. Saluran air yang ada tidak mampu menampung air yang turun. Akibatnya, sebanyak 53 rukun tetangga (RT) terdampak dan sedikitnya 2.000 warga harus mengungsi.

Curah hujan kali ini sebenarnya belum terlalu tinggi. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), curah hujan pada Selasa mencapai 150 milimeter (mm)/hari. Itu sebenarnya masih jauh dari curah hujan yang memicu banjir besar di Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek) pada 2020 lalu, yang menurut catatan BNPB menewaskan lebih dari 65 orang. Curah hujan kala itu mencapai 377 mm.

Pasalnya, kemampuan infrastruktur pengendali banjir Jakarta hanya mampu menangani hujan dengan intensitas 120 mm/hari. Sementara itu, hujan yang turun mengguyur Jakarta kerap melampaui kemampuan tersebut.

Karena itu, tidak mengherankan jika banjir terus menjadi ancaman bagi Jakarta. Persoalan banjir Jakarta juga bukan disebabkan infrastrukturnya yang tidak mampu menampung curah hujan yang tinggi. Banjir Jakarta ialah persoalan kompleks dan membutuhkan penanganan lintas bidang.

Jakarta menjadi penampung air bagi 13 sungai yang melaluinya. Tentu pada setiap musim hujan, sungai-sungai itu membawa air kiriman dalam jumlah besar. Belum lagi persoalan lingkungan. Seluruh pesisir Jakarta yang seharusnya menjadi penampung air telah penuh dengan bangunan.

Bahkan, kawasan pesisir di wilayah-wilayah tetangga seperti Tangerang dan Bekasi yang bisa menjadi penampung air juga kini terancam hilang. Kawasan tersebut telah dikuasai pengembang. Pembangunan kini tengah berlangsung.

Pengaveling-ngavelingan wilayah pesisir Tangerang dan Bekasi untuk pembangunan kawasan perumahan di kawasan tersebut bisa berpotensi semakin menenggelamkan Jakarta. Apalagi jika wilayah laut di kawasan tersebut diuruk.

Itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi Gubernur-Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno yang bakal dilantik pada 7 Februari mendatang. Pasangan Gubernur-Wakil Gubernur baru Jakarta harus bisa menyusun program banjir yang mampu mengatasi persoalan curah hujan yang tinggi tersebut.

Dengan dana penanganan banjir yang mencapai triliunan rupiah, mereka semestinya mampu meningkatkan kapasitas infrastruktur Jakarta.

Penanganan banjir Jakarta butuh solusi yang ajek, bukan sekadar proyek. Setop banjir besar Jakarta bukan ketika pemimpin memulai memerintah di awal-awal saja.