Headline

Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.

Fokus

Pasukan Putih menyasar pasien dengan ketergantungan berat

Babak Baru Kasus KTP Elektronik

25/1/2025 05:00

PENANGKAPAN Paulus Tannos menandai babak baru dalam cerita panjang perjuangan menuntaskan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E). Setelah lebih dari lima tahun menjadi tersangka dan menyandang status buron, Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menyatakan mampu menangkap Tannos di Singapura.

Bekas Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra ini bersama tersangka lainnya diduga melakukan kongkalikong demi menguntungkan mereka dalam proyek KTP-E. PT Sandipala Arthaputra bertanggung jawab atas pembuatan, personalisasi, dan distribusi blangko KTP-E.

Hasil penyidikan KPK, negara dirugikan sekitar Rp2,3 triliun dalam kasus ini. KPK juga menduga perusahaan Tannos diperkaya Rp145 miliar dari proyek KTP-E itu.

Penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi proyek pengadaan KTP-E oleh KPK telah dilakukan sejak 2012. Penangkapan Tannos jelas akan menjadi pintu untuk membongkar tuntas kasus tersebut, yang melibatkan sejumlah petinggi negara baik di eksekutif maupun legislatif.

Kasus korupsi KTP-E pada 2011-2012 ini dianggap sebagai kejahatan yang hampir sempurna karena tindak rasuah sudah terjadi sejak tahap perencanaan proyek. Selain itu, kasus ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari anggota legislatif, eksekutif, badan usaha milik negara (BUMN), hingga pihak swasta.

KPK juga telah menetapkan sejumlah mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri sebagai tersangka, serta mantan Ketua DPR Setya Novanto dan eks anggota DPR Markus Nari. Bahkan, mantan Mendagri Gamawan Fauzi dan mantan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo pun pernah diperiksa untuk tersangka Paulus Tannos.

Sebelum ditangkap di Singapura, Tannos pernah diendus berada di Thailand oleh KPK. Komisi antirasuah mengatakan ada persoalan administrasi karena Tannos ternyata telah berganti nama. KPK saat itu mengatakan hal tersebut yang memicu telatnya red notice hingga gagalnya Tannos ditangkap di Thailand.

Paulus Tannos diketahui mengganti identitasnya menjadi Tjhin Thian Po dan telah mengganti kewarganegaraannya. Di samping itu, upaya penangkapan pun sempat terkendala belum adanya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura. Namun, setelah Indonesia dan Singapura resmi menandatangani perjanjian ekstradisi pada 25 Januari 2022, upaya penangkapan Tannos kembali digencarkan.

Tannos yang ditahan pihak berwenang Singapura sejak Jumat (17/1) akan menjadi buron pertama yang dipulangkan ke Tanah Air sejak penandatanganan kesepakatan ekstradisi antara Indonesia dan Singapura.

Penangkapan ini menjadi angin segar bagi perjuangan pemberantasan korupsi di Indonesia. Ini adalah bukti bahwa tidak ada tempat yang benar-benar aman bagi buron korupsi. Ini mestinya menjadi momentum untuk segera menyeret buron lainnnya ke dalam negeri.

Masih ada banyak nama lain yang juga perlu dibawa ke meja hijau. Masih ada sejumlah DPO lain yang tengah dicari KPK. Kirana Kotama, tersangka kasus korupsi pengadaan Kapal Strategic Sealift Vessel (SSV) untuk pemerintah Filipina pada 2014-2017, salah satunya. Lalu ada Emylia Said dan Herwansyah, tersangka pemberi suap kepada AKB Bambang Kayun Bagus Panji Sugiharto. Juga ada Harun Masiku yang merupakan tersangka kasus penyuapan mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan.

Khusus pencarian Masiku, ini akan menjadi beban berat bagi KPK untuk segera menemukan dan menyeretnya ke meja hijau. Dengan ditemukannya Masiku, tidak hanya akan memperterang kasus korupsinya, tapi juga sekaligus menepis tudingan politisasi kasus korupsi terhadap sejumlah pihak, termasuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Satu pintu sudah mulai terbuka. Saatnya serius membuka pintu-pintu selanjutnya.

 

 



Berita Lainnya
  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.

  • Bersiap untuk Dunia yang Menggila

    23/6/2025 05:00

    ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.

  • Cegah Janji Palsu UU Perlindungan PRT

    21/6/2025 05:00

    PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.

  • Pisau Dapur Hakim Tipikor

    20/6/2025 05:00

    VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini

  • Menghadang Efek Domino Perang

    19/6/2025 05:00

    ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.

  • Jangan Memanipulasi Sejarah

    18/6/2025 05:00

    KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.

  • Jangan Gembos Hadapi Tannos

    17/6/2025 05:00

    GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

  • Berebut Empat Pulau

    16/6/2025 05:00

    PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.

  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik