Waspada Inflasi Rendah

BADAN Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi 2024 sebesar 1,57% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi yang terendah sejak 1958. Inflasi rendah ini sejatinya tidak untuk dibangga-banggakan, tidak pula patut membuat terlena. Ia bukan prestasi, melainkan sebuah alarm bagi pemangku kepentingan.

Inflasi yang rendah, meskipun terdengar positif, di sisi lain menandakan adanya masalah fundamental dalam perekonomian bangsa. Indonesia sedang tidak baik-baik saja karena dihinggapi tantangan besar dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tantangan itu muncul akibat melemahnya permintaan masyarakat. Daya beli penduduk, utamanya kelompok kelas menengah, terpotret terus turun dalam setahun terakhir. Bahkan, konsumsi rumah tangga cenderung tumbuh di bawah 5%. Pada kuartal I 2024, pertumbuhan konsumsi rumah tangga ialah 4,91%. Pada kuartal berikutnya naik tipis menjadi 4,93% dan kembali turun ke 4,91% di kuartal III 2024.

Ada banyak faktor yang membuat daya beli kelompok kelas menengah menjadi rendah. Mulai dari tidak adanya kenaikan pendapatan, besarnya beban utang, tingginya harga-harga kebutuhan pokok, hingga ketidakpastian arah kebijakan, khususnya dinamika rencana penaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%. Untungnya, PPN 12% hanya diterapkan untuk barang mewah.

Kondisi tersebut di atas tentu harus mendapat perhatian besar lantaran jumlah kelas menengah dan menuju kelas menengah pada 2024 ialah 66,35% dari total populasi Indonesia. Amatlah berbahaya ketika lebih dari separuh masyarakat mengalami kesulitan ekonomi.

Sektor-sektor ekonomi yang bergantung pada konsumsi domestik akan kesulitan untuk berkembang. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan ekonomi yang lebih proaktif untuk merangsang konsumsi dan menjaga daya beli masyarakat.

Publik tentu mengapresiasi kerja keras Bank Indonesia (BI), pemerintah, dan semua pihak terkait. Bank sentral, misalnya, mengeklaim inflasi inti terjaga rendah sebagai buah konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara BI dan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai capaian inflasi sepanjang 2024 yang rendah tidak terlepas dari berbagai faktor, baik dari eksternal maupun domestik, serta keberhasilan kebijakan pengendalian inflasi yang dikoordinasikan oleh Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN).

Inflasi 2024 sebesar 1,57% juga dinilai masih masuk target pemerintah yakni di kisaran 2,5% plus minus 1% atau 1,5% terendah dan 3,5% tertinggi.

Salah satu faktor yang menyebabkan inflasi 2024 terbilang rendah ialah harga pangan yang sempat melonjak pada 2022-2023 cenderung melandai tahun lalu. Kestabilan harga pangan ini mengurangi tekanan terhadap anggaran rumah tangga, yang sebelumnya tertekan akibat mahalnya harga bahan makanan.

Beberapa komoditas seperti cabai merah yang mengalami deflasi 46,53% dan cabai rawit dengan deflasi 39,74% ikut meredam inflasi. Begitu pula bensin yang turut mengalami deflasi sebesar 1,86% dan tarif angkutan udara dengan deflasi 7,26%.

Berbagai upaya yang dilakukan BI dan pemerintah tentu tidak boleh dikesampingkan, apalagi terjadi stabilitas harga secara keseluruhan. Namun, publik sekali lagi mendesak agar persoalan mendasar yakni perbaikan daya beli masyarakat, khususnya pada kelompok menengah, jangan sampai dilupakan.

Apalagi, BPS melihat ada potensi pelemahan daya beli bakal berlanjut di 2025 jika pemerintah belum mampu mendorong konsumsi rumah tangga untuk kelas menengah ke bawah. Maka, tidak perlu membanggakan inflasi rendah. Jangan silau oleh sesuatu yang serbaterlalu. Terlalu tinggi buruk, terlalu rendah juga bisa bermasalah. Maka, jangan lengah, waspadalah.