Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
DUA peristiwa tragis terkait dengan percobaan bunuh diri satu keluarga yang terjadi pada saat hampir berbarengan di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten dan di Kediri, Jawa Timur, kiranya tak cukup direspons hanya dengan mengelus dada atau sebatas kata prihatin. Sama sekali tidak cukup.
Kejadian itu harus menjadi peringatan keras bagi negara dan masyarakat bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat di akar rumput sudah sedemikian menggumpal lantaran beban kehidupan yang mesti mereka pikul semakin hari semakin berat. Fenomena yang sebetulnya bukan baru kali ini terjadi itu kian mengonfirmasi bahwa tangan-tangan negara yang seharusnya mengayomi, faktanya tak sepenuhnya mampu menjangkau mereka.
Dugaan sementara, yang menjadi pemicu terjadinya dua kasus percobaan bunuh diri sekeluarga tersebut ialah jeratan pinjaman online atau pinjol. Artinya, jika dugaan itu kelak terbukti, akar masalah utamanya pasti tekanan ekonomi yang kian tak mampu mereka tahan. Ketika tidak ada jalan keluar lain untuk lepas dari impitan ekonomi, pinjol kerap menjadi pilihan.
Pinjol memang menjadi pemicu tindak percobaan bunuh diri tersebut. Bahkan sebelum dua peristiwa itu pun, kasus bunuh diri yang disebabkan oleh jeratan pinjol sudah banyak terjadi. Menurut data lembaga Center for Financial and Digital Literacy yang dirilis akhir 2023, jumlah orang yang meninggal bunuh diri akibat terjerat utang pinjol pada tahun itu mencatat angka tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Akan tetapi, mestinya kita, negara dan masyarakat, tak boleh melokalisasi penyebab fenomena bunuh diri satu keluarga itu hanya berhenti di pinjol. Akar masalahnya yang harus digali, mengapa orang-orang itu sampai harus mengambil pinjaman ke lembaga pemberi pinjol, bahkan ke pinjol ilegal?
Sekali lagi, jika dirunut dengan saksama, permasalahannya pasti akan berpangkal pada sulitnya kondisi perekonomian para korban itu. Kebuntuan ekonomi itulah, ditambah dengan minimnya edukasi serta literasi terkait dengan keuangan dan digital, yang membawa mereka terjebak dalam jerat pinjol yang ujungnya mematikan.
Karena itu, jelas negara tak boleh abai. Sudah terlalu banyak korban berjatuhan, bahkan anak-anak kecil tak berdosa pun ikut menanggung akibatnya. Harus ada intervensi negara untuk menyasar inti masalahnya, yakni soal tekanan ekonomi yang membuat mereka harus terperangkap pinjol dan pada akhirnya memicu pilihan mengakhiri hidup, karena ternyata pinjol juga bukan solusi, malah menambah berat beban mereka.
Pemerintah melalui semua perangkat dan aparat tak boleh diam. Fenomena bunuh diri lantaran impitan ekonomi adalah cerminan dari keputusasaan masyarakat atas apa yang mereka hadapi. Kiranya juga sangat tidak pantas apabila dalam keabaian mereka selama ini, pemerintah justru kerap menciptakan kebijakan-kebijakan yang menambah beban masyarakat.
Entah kebetulan atau tidak, dua peristiwa percobaan bunuh diri sekeluarga itu terjadi di waktu yang berdekatan dengan pengumuman resmi rencana pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% mulai awal tahun depan. Boleh jadi sesungguhnya itu merupakan sinyal bagi pemerintah untuk tidak memaksakan kebijakan yang berpotensi bakal menambah berat beban masyarakat.
Namun, sangat disayangkan, keputusan sudah diambil. PPN akan tetap dinaikkan meskipun suara-suara penolakan terus bergaung kencang. Pun, penambahan bermacam pungutan lain yang diambil dari masyarakat untuk negara tampaknya tetap akan diberlakukan di waktu-waktu mendatang.
Sejujurnya kita jadi takut membayangkan situasi di tahun depan ketika yang ditawarkan pemerintah bukan solusi untuk meringankan beban rakyat, malah memunculkan beban-beban baru. Suka tidak suka harus kita katakan, apa yang dilakukan pemerintah itu merupakan bentuk pengabaian negara atas fenomena bunuh diri karena alasan ekonomi itu.
Kita tentu tidak menginginkan peristiwa serupa dengan yang terjadi di Ciputat dan Kediri itu terulang. Namun, jika respons pemerintah terus seperti itu, siapa yang bisa menjamin hal tersebut tidak terjadi lagi? Negara semestinya menyetop keputusasaan masyarakat, bukan justru memperparah keputusasaan.
PEMERINTAH mengalokasikan Rp757,8 triliun untuk anggaran pendidikan pada 2026, atau mengambil porsi 20% lebih APBN tahun depan.
SUDAH tiga kali rezim di Republik ini berganti, tetapi pengelolaan ibadah haji tidak pernah luput dari prahara korupsi.
KONSTITUSI telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu prinsip yang tak bisa ditawar ialah soal kepastian hukum.
UNGKAPAN tidak ada manusia yang sempurna menyiratkan bahwa tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan.
BERANI mengungkap kesalahan ialah anak tangga pertama menuju perbaikan.
DELAPAN dekade sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia telah menapaki perjalanan panjang yang penuh dinamika.
BERCANDA itu tidak dilarang. Bahkan, bercanda punya banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan mental serta mengurangi stres.
MULAI 2026, penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air memasuki era baru. K
BUKAN masuk penjara, malah jadi komisaris di BUMN. Begitulah nasib Silfester Matutina, seorang terpidana 1 tahun 6 bulan penjara yang sudah divonis sejak 2019 silam.
PERSOALAN sengketa wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia kembali mencuat di tengah kian mesranya hubungan kedua negara.
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.
BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.
MANTAN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi bebas dari tahanan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved