Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
DUA peristiwa tragis terkait dengan percobaan bunuh diri satu keluarga yang terjadi pada saat hampir berbarengan di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten dan di Kediri, Jawa Timur, kiranya tak cukup direspons hanya dengan mengelus dada atau sebatas kata prihatin. Sama sekali tidak cukup.
Kejadian itu harus menjadi peringatan keras bagi negara dan masyarakat bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat di akar rumput sudah sedemikian menggumpal lantaran beban kehidupan yang mesti mereka pikul semakin hari semakin berat. Fenomena yang sebetulnya bukan baru kali ini terjadi itu kian mengonfirmasi bahwa tangan-tangan negara yang seharusnya mengayomi, faktanya tak sepenuhnya mampu menjangkau mereka.
Dugaan sementara, yang menjadi pemicu terjadinya dua kasus percobaan bunuh diri sekeluarga tersebut ialah jeratan pinjaman online atau pinjol. Artinya, jika dugaan itu kelak terbukti, akar masalah utamanya pasti tekanan ekonomi yang kian tak mampu mereka tahan. Ketika tidak ada jalan keluar lain untuk lepas dari impitan ekonomi, pinjol kerap menjadi pilihan.
Pinjol memang menjadi pemicu tindak percobaan bunuh diri tersebut. Bahkan sebelum dua peristiwa itu pun, kasus bunuh diri yang disebabkan oleh jeratan pinjol sudah banyak terjadi. Menurut data lembaga Center for Financial and Digital Literacy yang dirilis akhir 2023, jumlah orang yang meninggal bunuh diri akibat terjerat utang pinjol pada tahun itu mencatat angka tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Akan tetapi, mestinya kita, negara dan masyarakat, tak boleh melokalisasi penyebab fenomena bunuh diri satu keluarga itu hanya berhenti di pinjol. Akar masalahnya yang harus digali, mengapa orang-orang itu sampai harus mengambil pinjaman ke lembaga pemberi pinjol, bahkan ke pinjol ilegal?
Sekali lagi, jika dirunut dengan saksama, permasalahannya pasti akan berpangkal pada sulitnya kondisi perekonomian para korban itu. Kebuntuan ekonomi itulah, ditambah dengan minimnya edukasi serta literasi terkait dengan keuangan dan digital, yang membawa mereka terjebak dalam jerat pinjol yang ujungnya mematikan.
Karena itu, jelas negara tak boleh abai. Sudah terlalu banyak korban berjatuhan, bahkan anak-anak kecil tak berdosa pun ikut menanggung akibatnya. Harus ada intervensi negara untuk menyasar inti masalahnya, yakni soal tekanan ekonomi yang membuat mereka harus terperangkap pinjol dan pada akhirnya memicu pilihan mengakhiri hidup, karena ternyata pinjol juga bukan solusi, malah menambah berat beban mereka.
Pemerintah melalui semua perangkat dan aparat tak boleh diam. Fenomena bunuh diri lantaran impitan ekonomi adalah cerminan dari keputusasaan masyarakat atas apa yang mereka hadapi. Kiranya juga sangat tidak pantas apabila dalam keabaian mereka selama ini, pemerintah justru kerap menciptakan kebijakan-kebijakan yang menambah beban masyarakat.
Entah kebetulan atau tidak, dua peristiwa percobaan bunuh diri sekeluarga itu terjadi di waktu yang berdekatan dengan pengumuman resmi rencana pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% mulai awal tahun depan. Boleh jadi sesungguhnya itu merupakan sinyal bagi pemerintah untuk tidak memaksakan kebijakan yang berpotensi bakal menambah berat beban masyarakat.
Namun, sangat disayangkan, keputusan sudah diambil. PPN akan tetap dinaikkan meskipun suara-suara penolakan terus bergaung kencang. Pun, penambahan bermacam pungutan lain yang diambil dari masyarakat untuk negara tampaknya tetap akan diberlakukan di waktu-waktu mendatang.
Sejujurnya kita jadi takut membayangkan situasi di tahun depan ketika yang ditawarkan pemerintah bukan solusi untuk meringankan beban rakyat, malah memunculkan beban-beban baru. Suka tidak suka harus kita katakan, apa yang dilakukan pemerintah itu merupakan bentuk pengabaian negara atas fenomena bunuh diri karena alasan ekonomi itu.
Kita tentu tidak menginginkan peristiwa serupa dengan yang terjadi di Ciputat dan Kediri itu terulang. Namun, jika respons pemerintah terus seperti itu, siapa yang bisa menjamin hal tersebut tidak terjadi lagi? Negara semestinya menyetop keputusasaan masyarakat, bukan justru memperparah keputusasaan.
PELEMAHAN nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir bukan sekadar fenomena singkat.
Korupsi tersebut adalah gejala dari penyakit sistemik yang belum juga disembuhkan, yakni politik berbiaya tinggi.
PEMBERANTASAN korupsi di Republik ini seolah berjalan di tempat, bahkan cenderung mundur.
PERTENGAHAN minggu ini, satu lagi kebijakan agresif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai berlaku. Mulai 21 Januari, Trump menghentikan proses visa dari 75 negara.
PASAR keuangan Indonesia sedang mengirimkan sinyal bahaya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus mengalami tekanan hebat sejak pergantian tahun.
SECERCAH harapan tentang akan hadirnya undang-undang tentang perampasan aset kembali datang.
TATANAN dunia yang selama puluhan tahun menjadi fondasi hubungan antarnegara kini berada dalam ujian terberat sejak berakhirnya Perang Dunia II.
POINT of no return, alias maju terus meski tantangan dan risiko yang akan dihadapi sangat besar.
KEBEBASAN berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi menghadapi tantangan serius akhir-akhir ini.
BELUM dua pekan menjalani 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dua kali unjuk taring.
KABAR yang dinanti-nanti dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang penetapan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 akhirnya datang juga.
HAKIM karier dan hakim ad hoc secara esensial memiliki beban dan tanggung jawab yang sama.
Meski berdalih memberikan rasa aman kepada jaksa, kehadiran tiga personel TNI itu justru membawa vibes intimidasi bagi masyarakat sipil di ruang sidang tersebut.
SERANGAN Amerika Serikat (AS) ke Venezuela bukan sekadar eskalasi konflik bilateral atau episode baru dari drama panjang Amerika Latin.
DI awal tahun ini, komitmen wakil rakyat dalam memperjuangkan pemberantasan korupsi sejatinya dapat diukur dengan satu hal konkret
DALAM sebuah negara yang mengeklaim dirinya demokratis, perbedaan pendapat sesungguhnya merupakan keniscayaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved