Headline

Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.

Fokus

Pasukan Putih menyasar pasien dengan ketergantungan berat

Alarm dari Kotak Kosong

03/12/2024 05:00

DALAM Pilkada Serentak 2024 yang baru saja menyelesaikan tahap pemungutan suara, lakon soal kotak kosong menjadi fenomena tersendiri. Kotak kosong tidak sekadar ada, tapi benar-benar nyaring bunyinya.

Pertama, ia nyaring dalam hal jumlah. Di antara 545 daerah yang menggelar pilkada pada tahun ini, terdapat 37 pasangan calon tunggal yang melawan kotak kosong. Jumlah itu merupakan yang tertinggi sejak 2015, yakni setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang menetapkan pilkada tetap dilaksanakan meski hanya ada satu pasangan calon. Sebagai alternatif bagi pemilih disediakan kotak kosong sebagai pilihan.

Ia juga nyaring dalam hasil. Ada dua daerah, yaitu Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang, keduanya di Provinsi Bangka Belitung, yang dalam pilkada tahun ini menghasilkan kotak kosong sebagai pemenang. Bahkan dari penghitungan riil KPU setempat, kotak kosong di kedua daerah itu unggul cukup telak atas lawannya.

Berdasarkan catatan yang diperoleh hingga Kamis (28/11), pada Pilkada Kabupaten Bangka, paslon petahana Mulkan-Ramadian hanya bisa meraup 50.443 suara atau 42,75% dari 455 TPS, kalah dari kotak kosong yang mengumpulkan 67.546 suara atau 57,25%.

Kondisi serupa terjadi pada Pilkada Kota Pangkalpinang, paslon Aklil-Masagus Hakim hanya meraih 35.177 suara atau 42,02% dari jumlah 311 TPS, sedangkan kotak kosong menang dengan 48.528 suara atau 57,98%.

Dalam rekapitulasi tingkat kecamatan yang digelar kemarin, kotak kosong juga berhasil mengungguli pasangan calon tunggal tersebut.

Fenomena kemenangan kotak kosong ini jelas mesti dipandang serius, baik oleh penyelenggara pemilu maupun partai-partai politik. Ini sentilan keras bagi mereka. Kemenangan kotak kosong bisa dimaknai sebagai ekspresi perlawanan rakyat terhadap oligarki parpol yang tidak membaca arus keinginan publik.

Memilih kotak kosong adalah cara rakyat menyampaikan penolakan terhadap kandidat yang diajukan parpol karena tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Harus jujur dikatakan, fenomena ini merupakan alarm bagi parpol agar tidak sembrono dalam mengusung pasangan calon pada kontestasi pilkada.

Selama ini, sudah menjadi anggapan umum bahwa parpol hanya mengusulkan calon kepala daerah demi kepentingan politik. Bukan atas dasar suara para pemilih. Dengan dalih koalisi dan demi kepentingan bersama, mereka mengabaikan calon-calon potensial yang dikehendaki masyarakat setempat.

Bagi penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), fenomena kotak kosong dalam pilkada kali ini juga menjadi peringatan untuk segera memperbaiki sistem dan aturan pilkada demi mencegah maraknya calon tunggal. Sungguh tidak elok bila pilkada hanya menjadi alat bagi segelintir kelompok untuk melanggengkan kekuasaan dengan dalih koalisi.

KPU bersama dengan pemerintah dan DPR harus merumuskan aturan agar tidak ada lagi dukungan partai politik yang terkonsentrasi pada satu paslon di pilkada. Ambang batas atau threshold pengajuan calon kepala daerah memang sudah diturunkan sebagai hasil putusan MK No 60/PUU-XXII/2024. Namun, itu tidak cukup, mesti pula dibuka ruang yang lebih besar bagi pencalonan perseorangan.

Sejatinya pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah adalah mencari calon pemimpin terbaik melalui kompetisi yang jujur dan adil. Itu tidak akan terjadi jika rakyat hanya disediakan calon tunggal dan kotak kosong. Semakin sedikit alternatif, semakin sulit untuk mendapatkan pemimpin terbaik.

Kotak kosong sebenarnya berbahaya bagi kelanjutan demokrasi di Indonesia dalam jangka panjang. Dengan dampaknya yang kian menepikan pilihan alternatif pemimpin yang dapat dipilih rakyat, kotak kosong pelan-pelan akan membunuh demokrasi. Relakah kita bila demokrasi langsung yang bertahun-tahun diperjuangkan berdarah-darah, mati perlahan-lahan?

 



Berita Lainnya
  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.

  • Bersiap untuk Dunia yang Menggila

    23/6/2025 05:00

    ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.

  • Cegah Janji Palsu UU Perlindungan PRT

    21/6/2025 05:00

    PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.

  • Pisau Dapur Hakim Tipikor

    20/6/2025 05:00

    VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini

  • Menghadang Efek Domino Perang

    19/6/2025 05:00

    ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.

  • Jangan Memanipulasi Sejarah

    18/6/2025 05:00

    KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.

  • Jangan Gembos Hadapi Tannos

    17/6/2025 05:00

    GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

  • Berebut Empat Pulau

    16/6/2025 05:00

    PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.

  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik