Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
KENDATI status ibu kota negara yang kini disandangnya sebentar lagi bakal dilepaskan dan berpindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Jakarta tetap tak kehilangan daya tarik dan daya magis. Nyawa Jakarta sebagai sentral perekonomian maupun perpolitikan nasional kiranya tak bakal berubah, belum tergantikan.
Pada posisi itu jugalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) atau Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta selalu ditempatkan. Pilkada Jakarta adalah barometer pilkada di wilayah lain. Sukses atau tidaknya pelaksanaan pilkada di Ibu Kota, dengan seluruh proses tahapannya, sedikit atau banyak akan menjadi acuan penyelenggaraan pilkada di daerah lain.
Dalam konteks itu kita patut bersyukur bahwa proses Pilkada Jakarta 2024, setidaknya sampai tahap pemungutan suara pada Rabu (27/11), telah berhasil menciptakan atmosfer yang teduh, sejuk, tanpa timbul gejolak yang berarti. Kiranya keteduhan itu akan terus terjaga hingga final hasil putusan pilkada pada Desember nanti dan syukur-syukur menular ke proses tahapan pilkada yang serupa di daerah lain.
Tanpa bermaksud menegasikan masih adanya sejumlah pelanggaran dan upaya kecurangan yang dilakukan kontestan pilkada maupun pendukung mereka, juga masih belum optimalnya kerja penyelenggara maupun pengawas pilkada, secara umum Pilkada Jakarta 2024 bisa dinilai telah berjalan baik. Prinsip-prinsip utama pilkada, yakni bebas, jujur, dan adil, relatif sudah berjalan sesuai garis yang ditentukan.
Dengan kondisi tersebut, kiranya kita layak memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat Jakarta sebagai aktor utama dari episode Pilkada Jakarta yang menyejukkan sekaligus menggembirakan. Pun, kita mesti memberi hormat kepada KPU Jakarta, Bawaslu Jakarta, aparat TNI/Polri, dan aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta yang sudah taat asas menjalankan prinsip dalam kompetisi demokrasi. Di tengah kritik besar dan gugatan terhadap netralitas, Pilkada Jakarta bisa menegasikan itu semua.
Publik tentu berharap suasana sejuk, damai, dan minim kegaduhan tersebut akan dapat berlanjut dan terjaga hingga tahap akhir pelaksanaan pilkada, yang dalam klaim salah satu pasangan bakal berlangsung dalam satu putaran.
Saat ini, berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei ataupun real count versi form C-1, Pilkada Jakarta sepertinya akan berlangsung satu putaran saja. Dari dua metode penghitungan sementara itu, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno sudah mendapatkan suara 50% + 1 suara, yang artinya suara mereka sudah di atas syarat untuk memenangi Pilkada Jakarta dalam satu putaran.
Kendati demikian, publik, kontestan, dan para pendukung hendaknya tidak terburu-buru menarik kesimpulan. Semua pihak mesti menghormati setiap proses yang ada, termasuk menunggu hasil akhir penghitungan yang sah dan resmi dari KPU Jakarta pada pertengahan Desember nanti. Dalam ketentuan yang ada, KPU setiap daerah akan mengumumkan hasil resmi pilkada paling lambat pada 15 Desember 2024.
Karena itu, pengawalan proses pilkada hingga hari H pengumuman hasil resmi tersebut harus pula dikuatkan. Jangan sampai ada pihak mana pun yang berusaha untuk, misalnya, mengakal-akali proses penghitungan berjenjang yang dilakukan KPU demi kepentingan kemenangan kandidat tertentu.
Kita tak boleh terlena karena berdasarkan pengalaman pemilu dan pilkada sebelum-sebelumnya, pada proses penghitungan suara berjenjang itulah justru kerap muncul kecurangan dan manipulasi suara. Transfer suara acap kali terjadi pada penghitungan suara mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, hingga provinsi.
Rangkaian proses yang baik tentunya akan memunculkan produk yang baik pula. Dengan proses pilkada yang tak hanya sejuk dan damai tapi juga akuntabel, siapa pun pemenang Pilkada Jakarta nanti diharapkan mampu membawa Jakarta ke arah yang jauh lebih baik. Tidak hanya menjadi kota global yang semakin maju, tapi juga menjadi kota yang mampu memanusiakan dan membahagiakan warganya.
PEMERINTAH mengalokasikan Rp757,8 triliun untuk anggaran pendidikan pada 2026, atau mengambil porsi 20% lebih APBN tahun depan.
SUDAH tiga kali rezim di Republik ini berganti, tetapi pengelolaan ibadah haji tidak pernah luput dari prahara korupsi.
KONSTITUSI telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu prinsip yang tak bisa ditawar ialah soal kepastian hukum.
UNGKAPAN tidak ada manusia yang sempurna menyiratkan bahwa tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan.
BERANI mengungkap kesalahan ialah anak tangga pertama menuju perbaikan.
DELAPAN dekade sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia telah menapaki perjalanan panjang yang penuh dinamika.
BERCANDA itu tidak dilarang. Bahkan, bercanda punya banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan mental serta mengurangi stres.
MULAI 2026, penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air memasuki era baru. K
BUKAN masuk penjara, malah jadi komisaris di BUMN. Begitulah nasib Silfester Matutina, seorang terpidana 1 tahun 6 bulan penjara yang sudah divonis sejak 2019 silam.
PERSOALAN sengketa wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia kembali mencuat di tengah kian mesranya hubungan kedua negara.
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.
BERAGAM cara dapat dipakai rakyat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mulai dari sekadar keluh kesah, pengaduan, hingga kritik sosial kepada penguasa.
MANTAN Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan mantan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto telah resmi bebas dari tahanan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved