Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) sebagai sebuah kompetisi tidak melulu soal menang-kalah. Sekalipun di dalamnya mengandung upaya untuk menumbangkan kandidat lain, pilkada tetap harus berjalan di atas rel kebenaran dan keadilan.
Seluruh pihak yang terlibat mulai dari kandidat, tim sukses, para pendukung pasangan calon, bahkan pihak penyelenggara dituntut menjaga integritas, etika, dan kejujuran. Sekalipun kemenangan politik teramat penting, kita tentu bersepakat proses yang adil mestilah dikedepankan.
Kesepakatan itu lahir dari keinsafan bahwa pilkada sejatinya ajang untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi rakyat di daerah. Pemimpin yang memiliki segudang ide, konsep, maupun karya untuk membawa wilayahnya lebih maju, lebih tenteram, dan lebih sejahtera.
Ketika pilkada hanya dipandang sebagai ajang menang-kalah, maka sulit bagi masyarakat di daerah untuk hidup bersama dalam kebaikan. Kontestasi kepala daerah malah melahirkan mimpi buruk karena menjadi arena konflik dan ketidakadilan.
Sejalan dengan semangat tersebut, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengingatkan agar Pilkada 2024 dapat berjalan dengan adil. Pernyataan itu disampaikan Surya seusai memimpin apel pagi peringatan HUT ke-13 Partai NasDem sekaligus rapimnas di Jakarta, Senin (11/11).
Surya mendorong agar para peserta pilkada berkomitmen menjunjung tinggi fairness (keadilan). Tujuannya ialah demi menghadirkan kompetisi sehat, kompetisi yang tidak dihinggapi manipulasi atau kecurangan sehingga dapat merusak integritas pemilihan.
Permintaan Surya bisa diartikulasikan dengan cara-cara sederhana. Misalnya, dalam hal berkampanye. Pasangan calon berkampanye berdasarkan rekam jejak, fakta, dan program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar janji kosong.
Jangan pula menggunakan kampanye hitam yang hanya memfitnah lawan. Tidak salah bila ingin membongkar kelemahan lawan manakala program yang disodorkan terlalu bombastis, tapi jangan menyerang secara pribadi atau sampai menggunakan informasi yang tidak berdasar.
Cara lain untuk menjaga pilkada berjalan di rel berkeadilan ialah dengan menghindari money politics. Jangan pernah mengiming-imingi calon pemilih dengan uang karena praktik membeli suara mengaburkan prinsip dasar demokrasi.
Masyarakat yang tergiur oleh uang berpotensi mencoblos kandidat hanya demi keuntungan sesaat, bukan berdasarkan informasi yang benar tentang calon dan program mereka. Jika politik uang dibiasakan, pilkada akan menjadi ajang untuk mendapatkan imbalan berupa materi.
Ini tentu berdampak buruk pada kualitas demokrasi secara keseluruhan. Lama-kelamaan, orang tidak mau berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara (TPS) kalau tidak ada kandidat yang menyawer mereka dengan lembaran-lembaran rupiah.
Dalam dosis yang lebih tinggi, keranjingan politik uang akan dimaknai calon pemilih terhadap calon mana yang bisa membayar mereka lebih tinggi untuk mencoblos ke TPS. Pilkada tidak lagi menjadi ajang memilih pemimpin yang terbaik dan berkualitas.
Selain menghindari kampanye hitam dan politik uang, masih banyak cara yang bisa dilakukan agar Pilkada 2024 berlangsung jujur dan adil. Itu bukan hanya tugas penyelenggara, kontestan, tim kampanye, dan partai politik. Masyarakat juga harus dilibatkan untuk dapat berperan aktif.
Pilkada 2024 memang teramat penting sehingga harus dijaga betul penyelenggaraannya. Karena digelar secara serentak, maka akan terdapat 93 wali kota, 415 bupati, dan 37 gubernur yang dipilih secara bersamaan di 545 daerah.
Itu berarti Pilkada 2024 akan membawa dampak yang sangat besar terhadap kemajuan sosial, ekonomi, dan politik di tingkat lokal maupun nasional.
Pilkada 2024 menjadi momentum kritis apakah negeri ini akan melangkah menuju masa depan yang lebih cerah atau malah justru terperosok dalam praktik buram yang merusak tatanan sosial, politik, dan ekonomi Indonesia.
MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved