Pilkada Bergerak di Rel Keadilan

PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) sebagai sebuah kompetisi tidak melulu soal menang-kalah. Sekalipun di dalamnya mengandung upaya untuk menumbangkan kandidat lain, pilkada tetap harus berjalan di atas rel kebenaran dan keadilan.

Seluruh pihak yang terlibat mulai dari kandidat, tim sukses, para pendukung pasangan calon, bahkan pihak penyelenggara dituntut menjaga integritas, etika, dan kejujuran. Sekalipun kemenangan politik teramat penting, kita tentu bersepakat proses yang adil mestilah dikedepankan.

Kesepakatan itu lahir dari keinsafan bahwa pilkada sejatinya ajang untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi rakyat di daerah. Pemimpin yang memiliki segudang ide, konsep, maupun karya untuk membawa wilayahnya lebih maju, lebih tenteram, dan lebih sejahtera.

Ketika pilkada hanya dipandang sebagai ajang menang-kalah, maka sulit bagi masyarakat di daerah untuk hidup bersama dalam kebaikan. Kontestasi kepala daerah malah melahirkan mimpi buruk karena menjadi arena konflik dan ketidakadilan.

Sejalan dengan semangat tersebut, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengingatkan agar Pilkada 2024 dapat berjalan dengan adil. Pernyataan itu disampaikan Surya seusai memimpin apel pagi peringatan HUT ke-13 Partai NasDem sekaligus rapimnas di Jakarta, Senin (11/11).

Surya mendorong agar para peserta pilkada berkomitmen menjunjung tinggi fairness (keadilan). Tujuannya ialah demi menghadirkan kompetisi sehat, kompetisi yang tidak dihinggapi manipulasi atau kecurangan sehingga dapat merusak integritas pemilihan.

Permintaan Surya bisa diartikulasikan dengan cara-cara sederhana. Misalnya, dalam hal berkampanye. Pasangan calon berkampanye berdasarkan rekam jejak, fakta, dan program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar janji kosong.

Jangan pula menggunakan kampanye hitam yang hanya memfitnah lawan. Tidak salah bila ingin membongkar kelemahan lawan manakala program yang disodorkan terlalu bombastis, tapi jangan menyerang secara pribadi atau sampai menggunakan informasi yang tidak berdasar.

Cara lain untuk menjaga pilkada berjalan di rel berkeadilan ialah dengan menghindari money politics. Jangan pernah mengiming-imingi calon pemilih dengan uang karena praktik membeli suara mengaburkan prinsip dasar demokrasi.

Masyarakat yang tergiur oleh uang berpotensi mencoblos kandidat hanya demi keuntungan sesaat, bukan berdasarkan informasi yang benar tentang calon dan program mereka. Jika politik uang dibiasakan, pilkada akan menjadi ajang untuk mendapatkan imbalan berupa materi.

Ini tentu berdampak buruk pada kualitas demokrasi secara keseluruhan. Lama-kelamaan, orang tidak mau berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara (TPS) kalau tidak ada kandidat yang menyawer mereka dengan lembaran-lembaran rupiah.

Dalam dosis yang lebih tinggi, keranjingan politik uang akan dimaknai calon pemilih terhadap calon mana yang bisa membayar mereka lebih tinggi untuk mencoblos ke TPS. Pilkada tidak lagi menjadi ajang memilih pemimpin yang terbaik dan berkualitas.

Selain menghindari kampanye hitam dan politik uang, masih banyak cara yang bisa dilakukan agar Pilkada 2024 berlangsung jujur dan adil. Itu bukan hanya tugas penyelenggara, kontestan, tim kampanye, dan partai politik. Masyarakat juga harus dilibatkan untuk dapat berperan aktif.

Pilkada 2024 memang teramat penting sehingga harus dijaga betul penyelenggaraannya. Karena digelar secara serentak, maka akan terdapat 93 wali kota, 415 bupati, dan 37 gubernur yang dipilih secara bersamaan di 545 daerah.

Itu berarti Pilkada 2024 akan membawa dampak yang sangat besar terhadap kemajuan sosial, ekonomi, dan politik di tingkat lokal maupun nasional.

Pilkada 2024 menjadi momentum kritis apakah negeri ini akan melangkah menuju masa depan yang lebih cerah atau malah justru terperosok dalam praktik buram yang merusak tatanan sosial, politik, dan ekonomi Indonesia.