Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
MANTAN Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang kini menjabat Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi tengah berada di pusaran skandal dugaan upaya melindungi seribu situs judi online (judol) yang melibatkan 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang dulu pernah dipimpinnya.
Disebut skandal besar karena orang-orang di institusi yang harusnya menjadi benteng melawan situs-situs judi daring, ternyata malah terungkap sebagai pelindung situs judol. Pola perlindungan itu berlangsung terorganisasi secara sistematis dan tertata.
Komplotan ini menggunakan kantor satelit di Bekasi, Jawa Barat, untuk menjalankan aksi mereka. Kantor yang seharusnya menjadi pusat pemblokiran situs ilegal, malah menjadi markas besar operasi perlindungan.
Tiap-tiap orang juga memiliki peran berbeda, tidak hanya sebagai ahli teknologi informasi, tetapi juga ada yang berperan sebagai penghubung dengan para bandar judol. Mereka bertugas menyusun daftar situs yang dilindungi dan menampung uang setoran dari para bandar judi daring ini.
Para bandar judi online diwajibkan membayar setoran sebesar Rp8,5 juta per situs setiap dua minggu melalui tempat penukaran uang, agar situs-situs mereka tetap berjalan tanpa gangguan. Adanya 'uang pengamanan' membuat komplotan ini meraup uang sekitar Rp8,5 miliar per bulan.
Mereka jelas telah menyalahgunakan kewenangan. Mereka seharusnya memberantas situs judi online, bukan malah menjadi beking. Parahnya, para komplotan ini justru bebas melakukan aksi mereka dari pusat komando pemberantasan judi online.
Para pegawai Kementerian Komdigi itu ditengarai sudah lama melindungi ribuan situs judi online, tetapi tak pernah ditindak oleh Budi Arie semasa menjabat Menkominfo, hingga akhirnya baru terungkap akhir-akhir ini.
Kondisi inilah yang membuat publik penasaran atas komitmen Budi Arie yang pernah menjabat sebagai Ketua Harian Bidang Pencegahan Satgas Pemberantasan Judi Online. Ia justru tidak mendeteksi aktivitas ilegal pengamanan judol di dalam instansinya.
Ditambah lagi, beredarnya sejumlah bukti yang menggambarkan kedekatan budi Arie dengan sejumlah tersangka makin menguatkan kecurigaan publik. Foto saat Budi Arie menghadiri pernikahan salah satu tersangka, Adhi Kismanto (AK), misalnya, kini beredar luas.
Karena itulah, aparat penegak hukum perlu segera memeriksa Budi Arie terkait dengan kasus pengamanan situs judol tersebut. Pemeriksaan Budi Arie wajib dilakukan, bukan hanya soal memastikan Budi terlibat atau tidak, melainkan juga untuk memastikan sejauh mana ia sebagai komandan pemblokiran situs judi online mengontrol dan mengawasi jajarannya.
Satu hal yang pasti, Budi mengaku telah ceroboh merekrut AK dan memberikan kewenangan besar dalam tim pemblokiran konten. Perekrutan yang diambilnya atas rekomendasi dari T, yang kini juga jadi tersangka. Kedua orang itu, menurut Budi Arie, telah mengkhianati kepercayaan yang ia berikan.
Budi juga melempar bola panas bahwa T merupakan aktivis politik dan dekat dengan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Tentu terhadap Budi Arie, daripada berpolemik dengan beragam bantahan, lebih pas dan terang bila pernyataan dan pengetahuannya soal itu ia sampaikan kepada aparat. Hal itu untuk mengurai lebih jelas keterlibatan orang-orang kuat yang menyebabkan suburnya judol di negeri ini.
Rakyat di negeri ini telah menderita karena candu judi online. Kasus ini bisa menjadi momentum untuk memberangus ekosistem judi online dari hulunya. Dari para tersangka ini sangat-sangat bisa digunakan untuk membongkar para bandar dan para beking yang selama ini disebut-sebut memberikan setoran.
Tanpa menelusuri bandar sekaligus beking, maka situs-situs judi online akan kembali merebak. Seperti halnya penutupan jutaan konten dan situs judi, akhirnya bermunculan situs baru yang berlipat ganda jumlahnya dan korban-korban akan terus berjatuhan tanpa ada perlindungan negara.
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.
SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.
UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.
PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.
DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.
DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.
PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.
JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.
PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.
CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved