Headline

Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa. 

Kejaksaan di Puncak Kepercayaan

23/7/2024 05:00

ADA pepatah populer bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Dari usaha yang keras akan dipanen hasil yang memuaskan. Kalimat ini kerap digunakan di tengah masyarakat kita sebagai motivasi dalam berusaha dan bekerja.

Kiranya pepatah itu sangat cocok untuk menggambarkan capaian yang diraih Kejaksaan Agung, yang pada awal pekan ini berulang tahun ke-64. Dalam beberapa tahun terakhir, Korps Adhyaksa menorehkan kinerja signifikan. Sejumlah kasus kakap seperti penyelewengan dana di PT ASABRI (persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (persero) dengan jumlah kerugian uang amat jumbo dibongkar aparat kejaksaan.

Yang terbaru, megakasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk juga tak luput dari jerat kejaksaan. Penyelewengan yang diduga terjadi pada periode 2015-2022 itu disebut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menimbulkan kerugian negara yang fantastis, senilai Rp300 triliun. Nominal kerugian terbesar terletak pada dampak berupa kerusakan lingkungan yang ditaksir mencapai Rp271,069 triliun.

Kerja mentereng jajaran Korps Adhyaksa pun mendapat apresiasi publik lewat tingkat kepercayaan terhadap institusi kejaksaan yang melonjak. Tahun ini, Kejaksaan Agung menjadi lembaga yang paling dipercaya publik di antara institusi-institusi penegak hukum.

Berdasarkan survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilaksanakan pada 7-9 April 2024, Kejaksaan Agung meraup kepercayaan dari 74% responden. Di bawah Kejagung ada Mahkamah Konstitusi (MK), pengadilan, dan Polri, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berada di posisi buncit.

Survei LSI memperkuat hasil yang dilaporkan Indikator Politik Indonesia. Dalam survei yang digelar hanya beberapa hari lebih awal, 4-5 April, Kejagung menempati peringkat teratas lembaga penegak hukum paling tepercaya, dengan raihan 74,7%.

Keberanian Jaksa Agung Sanitiar Buhanuddin dan jajarannya dalam membongkar kasus-kasus besar korupsi dengan pelaku sampai sosok-sosok high profile, seperti menteri dan anggota BPK, membuat publik terpincut. Korps Adhyaksa bahkan memberikan definisi baru 'megakorupsi' dalam hal nilai kerugian.

Publik dahulu dibuat terperangah oleh kasus korupsi pengadaan KTP-E yang disebut merugikan negara Rp2,3 triliun. Kasus yang hingga kini belum tuntas dibongkar KPK itu kerap dilabeli megakorupsi. Kini, nilai kerugian itu ternyata kalah jauh oleh kasus korupsi pengelolaan dana Jiwasraya dan ASABRI yang masing-masing mencatatkan Rp16,8 triliun dan Rp22,78 triliun.

Dari sisi nilai kerugian, kedua kasus yang sudah tuntas itu bahkan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kasus dugaan korupsi di PT Timah yang saat ini tengah bergulir. Kasus ini juga menjadi ajang unjuk kepiawaian penegak hukum untuk membuktikan unsur kerusakan lingkungan yang dominan dalam tuntutan kerugian negara.

Sederet prestasi di bidang penindakan korupsi itu patut diapresiasi. Akan tetapi, segala penghargaan tersebut tidak boleh membuat Kejagung cepat berpuas diri, apalagi sampai mabuk kepayang. Kita ingatkan pula bahwa penegakan hukum tidak hanya terkait dengan tindak pidana korupsi. Masih banyak tantangan yang menanti dalam menjalankan tugas kejaksaan secara profesional.

Hal yang paling sering disoroti dalam kerja penegak hukum ialah perilaku tebang pilih akibat lemahnya independensi. Selain itu, ketidaktegasan ketika menindak pelaku tindak pidana yang merupakan anggota mereka sendiri, juga kerap menjadi sorotan luas dari publik. Korps Adhyaksa pun tidak luput dari kedua tantangan itu.

Kita dorong kejaksaan untuk konsisten menjaga segala capaian dan prestasi dengan profesionalisme tinggi. Hari Bhakti Adyaksa hendaknya selalu diperingati dengan rasa pengabdian kepada masyarakat yang kental dan menjunjung tinggi keadilan.

Kejaksaan mestinya pantang menyia-nyiakan kepercayaan publik yang kian terkerek naik. Berbagai langkah krusial tetap harus dilakukan karena penegakan hukum di negeri ini masih berjarak dengan keadilan. Kita angkat topi untuk kejaksaan, tapi tugas profesional masih jauh dari kata selesai.



Berita Lainnya
  • Makin Puas, makin Tancap Gas

    12/2/2026 05:00

    INGGINYA tingkat kepuasan masyarakat merupakan hal yang diidam-idamkan pemimpin.

  • Mewujudkan Kedaulatan Emas

    11/2/2026 05:00

    LONJAKAN harga emas dunia seharusnya menjadi kabar baik bagi Indonesia.

  • Kembalikan Hak Sehat Rakyat

    10/2/2026 05:00

    SEBELAS juta jiwa tentu bukan angka yang kecil.

  • Gaji Naik, Moral Menukik

    09/2/2026 05:00

    WAJAH peradilan negeri ini sungguh menyedihkan. Kasus rasuah lagi-lagi memberikan tamparan keras.

  • Timnas Futsal di Titik Awal Menuju Puncak

    07/2/2026 05:00

    KEBERHASILAN tim nasional futsal Indonesia menembus final Piala Asia Futsal 2026 menandai sebuah babak penting dalam sejarah olahraga nasional.

  • Ekonomi Mulai di Zona Terang

    06/2/2026 05:00

    KABAR cerah datang dari Badan Pusat Statistik (BPS), kemarin.

  • Alarm Pengelolaan Sampah

    05/2/2026 05:00

    BALI, kata Presiden Prabowo Subianto, merupakan etalase Indonesia di mata dunia. Etalase itu mestinya bersih, indah, dan sedap dipandang.

  • Jaga Regenerasi Bulu Tangkis Kita

    04/2/2026 05:00

    SEJAK Olimpiade dihidupkan lagi pada 1859, dunia sudah melihat bahwa menang di pertandingan olahraga antarnegara punya arti amat besar.

  • Meneruskan Ambang Batas Parlemen

    03/2/2026 05:00

    KUALITAS demokrasi suatu bangsa selalu berbanding lurus dengan kesehatan partai politik.

  • Tindak Aksi Kemplang Pajak

    02/2/2026 05:00

    DI saat gonjang-ganjing yang terjadi di pasar modal Indonesia belum tertangani secara tuntas, kita kembali disuguhi berita buruk lain di sektor ekonomi.

  • Benahi Bursa Efek Indonesia

    31/1/2026 05:00

    KEPUTUSAN mengundurkan diri Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman, Jumat (30/1), pantas diapresiasi.

  • Jangan Ulangi Kasus Hogi

    30/1/2026 05:00

    DALAM beberapa hari terakhir, ruang publik kembali diharubirukan oleh dua kasus yang melibatkan aparat penegak hukum.

  • Memangkas BBM Subsidi Berbasis Keadilan

    29/1/2026 05:00

    PEMERINTAHAN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mulai menyentuh bola panas, yakni mengutak-atik bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

  • Menunggu Bukti Aksi Purbaya

    28/1/2026 05:00

    BEA cukai dan pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Dari sanalah roda pemerintahan dan negara mendapatkan bahan bakar untuk bergerak.

  • Gaji Kecil bukan Pembenar Aksi Korup

    27/1/2026 05:00

    Jika dihitung secara sederhana, gaji bupati Rp5,7 juta per bulan selama lima tahun masa jabatan hanya menghasilkan sekitar Rp342 juta.

  • Lalai Mencegah Bencana

    26/1/2026 05:00

    NEGERI ini agaknya sudah berada pada kondisi normalisasi bencana. Banjir setinggi perut orang dewasa? Normal. Tanah longsor menimbun satu kampung? Normal.