Headline

Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.

Fokus

Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.

Sudahi Kebobrokan Lembaga Negara

08/7/2024 05:00

PERSOALAN yang mendera sebuah bangsa tidak akan pernah putus dan berhenti. Sepanjang perjalanan bangsa itu merajut mimpi, ragam permasalahan bakal selalu datang silih berganti. Situasi tersebut jelas membutuhkan konsolidasi dari penyelenggara negara yang kuat.

Itu adalah sesuatu yang tidak boleh ditawar, tidak bisa dikompromi. Sekali saja penyelenggara negara menunjukkan kelemahan, apalagi kebobrokan, masa depan bangsa yang akan dipertaruhkan. Sedikit saja ada cacat dari punggawa pengelola negara, terlebih jika itu dilakukan oleh level pimpinan, maka kemampuan bangsa mengarungi gelombang persoalan bakal menemui banyak hambatan, bahkan diragukan.

Celakanya, itulah yang sekarang terjadi di negeri kita tercinta, Republik Indonesia. Ketika begitu banyak deraan permasalahan bangsa belum terselesaikan, mental para penyelenggara negara justru menjadi kendala. Persoalan yang menyangkut integritas, etika, dan moral sejumlah pemimpin lembaga negara terus mencuat tiada henti hingga meruntuhkan kepercayaan publik.

Mereka yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat malah menjadi benalu negara karena tindakan dan perilaku yang boleh kita sebut memalukan. Mereka semestinya menjadi bagian dari lokomotif perjuangan bangsa ini menuju kemajuan dan kemakmuran, tetapi pada praktiknya justru tanpa malu mempertontonkan contoh yang teramat buruk.

Sungguh sangat disayangkan, tiga lembaga tinggi negara yang seharusnya sangat terhormat berturut-turut terserang virus kebobrokan yang diakibatkan oleh pudarnya integritas pimpinan tertinggi mereka. Pun, amat memprihatinkan karena ketiga lembaga itu, yakni Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), sejatinya merupakan pilar penting dari penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia.

Sampai saat ini publik masih belum percaya pemimpin lembaga sekelas MK bisa melakukan pelanggaran etika berat saat memutus perkara syarat usia capres-cawapres pada Pemilu 2024 lalu. Pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh Ketua MK pada saat itu, Anwar Usman, tidak semata mencoreng integritas lembaga, tetapi juga kian menebalkan praduga publik bahwa etika memang nyaris terpinggirkan sebagai pijakan para pimpinan lembaga negara. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akhirnya memberhentikan Anwar dari jabatannya sebagai Ketua MK.

Begitu pula ketika KPK yang punya tugas utama memberangus praktik korupsi, malah dirusak oleh kelakuan korup ketuanya saat itu, Firli Bahuri. Saat ini, status Firli ialah tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau gratifikasi atau suap terkait dengan penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian.

Kita bisa bayangkan ketika lembaga antirasuah dipimpin oleh orang yang rupanya doyan duit suap, bahkan memeras. Pimpinan yang harusnya berada di garda terdepan untuk menumpas rasuah justru seperti ikut menggembosi pemberantasan korupsi. Apa lagi namanya itu kalau bukan memalukan sekaligus memprihatinkan? Presiden Jokowi pada akhirnya memecat Firli sebagai Ketua KPK.

Saat kemarahan publik belum mereda, fakta berikutnya semakin membuat jengkel. Biang masalahnya ialah perilaku Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang sarat dengan kerendahan moral dan integritas. Berulang kali Hasyim mendapatkan sanksi peringatan keras atas pelanggaran etik yang ia lakukan selama memimpin KPU. Puncaknya, ia dipecat DKPP setelah terbukti bersalah melakukan tindak asusila kekerasan seksual terhadap anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda.

Muncul pertanyaan, ada apa dengan negeri ini sampai 'dianugerahi' pemimpin-pemimpin berwatak dan bertabiat kotor seperti itu? Tiga kasus yang melibatkan pemimpin tiga lembaga tinggi negara seharusnya sudah cukup. Bahkan lebih dari cukup. Harus ada ruang bagi orang-orang bersih, bermoral, serta punya integritas dan kualitas tinggi untuk mengambil alih kepemimpinan di lembaga-lembaga teramat penting itu.

Kuncinya ada di pemimpin tertinggi negara. Kalau tidak ingin bangsa ini runtuh, jangan sekali-kali membiarkan perilaku-perilaku kotor semacam itu terus-menerus merasuki lembaga negara. Kiranya, revolusi mental harus dimulai dari pengelola negara terlebih dahulu.



Berita Lainnya
  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.

  • Bersiap untuk Dunia yang Menggila

    23/6/2025 05:00

    ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.

  • Cegah Janji Palsu UU Perlindungan PRT

    21/6/2025 05:00

    PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.

  • Pisau Dapur Hakim Tipikor

    20/6/2025 05:00

    VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini

  • Menghadang Efek Domino Perang

    19/6/2025 05:00

    ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.

  • Jangan Memanipulasi Sejarah

    18/6/2025 05:00

    KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.

  • Jangan Gembos Hadapi Tannos

    17/6/2025 05:00

    GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

  • Berebut Empat Pulau

    16/6/2025 05:00

    PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.

  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik