Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
HARI ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperingati hari jadi yang ke-78. Meski HUT lembaga tersebut terpaut setahun dari hari lahir Republik ini, kepolisian turut mengiringi terbentuknya Republik Indonesia.
Dua hari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, Badan Kepolisian Negara (BKN) dibentuk. Selanjutnya berubah menjadi Djawatan Kepolisian Negara yang bekerja di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri dan Jaksa Agung.
Baru per 1 Juli 1946, kepolisian yang dahulu bernama BKN itu bertanggung jawab langsung kepada kepala negara. Tanggal itu pula kemudian ditetapkan sebagai Hari Bhayangkara.
Selama 78 tahun, kepolisian berkembang dan berinovasi untuk melayani masyarakat. Tidak bisa dimungkiri, perjalanan Polri diwarnai kinerja yang ada kalanya surut. Namun, publik pun dapat menilai betapa Bhayangkara tidak segan memperbaiki diri untuk meningkatkan kinerja sekaligus mengangkat citra di mata masyarakat.
Pada awal tahun ini, hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan pemulihan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri yang cukup signifikan. Tingkat kepercayaan itu sempat terpuruk pada November 2022 karena kasus pembunuhan yang dilakukan salah satu petinggi mereka, Ferdy Sambo.
Hasil survei Indikator pada periode 30 Desember 2023 sampai dengan 6 Januari 2024 memperlihatkan sebanyak 75% responden menyatakan cukup percaya dan sangat percaya pada institusi Polri. Survei itu diperkuat hasil survei serupa yang digelar Litbang Kompas. Jika pada Agustus 2023 tingkat kepercayaan kepada Polri sebesar 66%, pada Desember 2023 kembali meningkat ke angka 71,6%.
Terbaru, pada Juni 2024, tingkat kepercayaan itu naik lagi menjadi 73%. Polri bahkan menempati posisi kedua teratas setelah TNI dalam peringkat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara.
Tren kenaikan kepercayaan publik yang cukup ajek tersebut tentu saja tidak terlepas dari kinerja Polri dalam setahun terakhir. Dalam catatan Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Polri tampil dengan berbagai terobosan. Ada program Jumat Curhat dan Minggu Kasih untuk menyerap aspirasi masyarakat secara lebih intens.
Polri juga mampu mengungkap kasus-kasus besar yang menyangkut keamanan dan perlindungan kepada masyarakat. Mulai upaya pemberantasan narkoba, kejahatan siber, judi daring, perdagangan manusia, hingga kejahatan-kejahatan lintas negara.
Dalam kasus perdagangan orang, misalnya, sepanjang 2023 Polri berhasil meringkus 1.361 pelaku. Jumlah tersebut meningkat 691% jika dibandingkan dengan pada 2022. Itu sekaligus menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang cukup besar dalam penyelesaian perkara.
Prestasi yang juga patut diacungi jempol meski dalam penglihatan tidak menonjol ialah nihilnya serangan terorisme sejak 2023. Upaya Polri bersama para pemangku kepentingan terkait untuk menangkal serangan terorisme terbukti efektif. Tingkat kepuasan publik terhadap pengaturan lalu lintas Lebaran dan hari-hari besar keagamaan juga sangat tinggi.
Sederet prestasi Polri itu diganjar dengan menguatnya kepercayaan publik. Namun, kita perlu mengingatkan kepolisian agar jangan cepat puas oleh raihan tersebut. Masih banyak ruang untuk lebih memacu kinerja dalam melayani dan melindungi masyarakat.
Publik juga berharap Korps Bhayangkara tidak berhenti mengindahkan aspirasi publik agar kerja yang sudah presisi akan semakin rancak. Respons cepat, solusi cermat atas perkara-perkara yang membetot perhatian publik, serta sikap tahan terhadap godaan kepentingan di luar kepentingan kepolisian ialah hal-hal yang mesti terus diikhtiarkan.
Yang tidak kalah penting, Polri mesti terus memastikan masyarakat merasa aman dari ancaman berbagai kejahatan dan gangguan ketertiban. Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia.
DUA kasus besar yang terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) saat ini tidak bisa dianggap remeh.
PEMERINTAH mengalokasikan Rp757,8 triliun untuk anggaran pendidikan pada 2026, atau mengambil porsi 20% lebih APBN tahun depan.
SUDAH tiga kali rezim di Republik ini berganti, tetapi pengelolaan ibadah haji tidak pernah luput dari prahara korupsi.
KONSTITUSI telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu prinsip yang tak bisa ditawar ialah soal kepastian hukum.
UNGKAPAN tidak ada manusia yang sempurna menyiratkan bahwa tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan.
BERANI mengungkap kesalahan ialah anak tangga pertama menuju perbaikan.
DELAPAN dekade sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia telah menapaki perjalanan panjang yang penuh dinamika.
BERCANDA itu tidak dilarang. Bahkan, bercanda punya banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan mental serta mengurangi stres.
MULAI 2026, penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air memasuki era baru. K
BUKAN masuk penjara, malah jadi komisaris di BUMN. Begitulah nasib Silfester Matutina, seorang terpidana 1 tahun 6 bulan penjara yang sudah divonis sejak 2019 silam.
PERSOALAN sengketa wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia kembali mencuat di tengah kian mesranya hubungan kedua negara.
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
EKONOMI Indonesia melambung di tengah pesimisme yang masih menyelimuti kondisi perekonomian global maupun domestik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved