Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
BERBAGAI data dan fakta peristiwa mengerikan akibat judi daring terus bermunculan. Datanya sangat membuat miris. Dari sisi demografi, candu judi online menyerang masyarakat Indonesia dari usia anak-anak hingga lanjut usia (lansia). Dari sisi profesi, jebakan judi daring telah menjerat hampir semua kalangan, dari polisi, tentara, dokter, wartawan, aparatur sipil negara (ASN), hingga legislator.
Menurut data Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring (Satgas Judi Daring), ada sekitar 4 juta orang yang terdeteksi melakukan judi secara daring di Indonesia. Pemain judi terbanyak berasal dari kelompok usia 31-50 tahun dengan jumlah 1,64 juta orang. Di bawahnya ada pemain lansia (di atas 50 tahun) sebanyak 1,35 juta orang.
Namun, yang paling memprihatinkan, sebanyak 80 ribu anak berusia kurang dari 10 tahun pun sudah terpapar oleh judi online. Internet yang seharusnya dimanfaatkan anak-anak sebagai media pendukung kegiatan belajar kiranya sudah digunakan secara salah. Di sini, minimnya literasi digital dan kurangnya pengawasan terhadap penggunaan internet oleh anak-anak menjadi persoalan serius.
Data lain tak kalah membuat geleng kepala. Salah satu yang paling krusial diungkap Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana saat rapat kerja dengan Komisi III DPR, Rabu (26/6). Ivan menyebut ada 1.000 orang lebih legislator, yaitu anggota DPR dan DPRD, terlibat judi online. Deposit transaksinya mencapai Rp25 miliar, sedangkan untuk perputarannya bisa sampai ratusan miliar rupiah. Luar biasa.
Jika data-data itu dikompilasi dengan fakta-fakta mengenaskan yang terjadi akibat masifnya penetrasi judi daring, seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan, hingga bunuh diri yang belakangan banyak terungkap, semakin tegaslah bahwa racun dari permainan judi lewat platform digital itu betul-betul sudah menyebar tanpa ampun.
Mereka, semua yang terkena dampak itu, ialah korban sindikat besar yang mengendalikan dan menggerakkan permainan mematikan tersebut. Para pemain judi bisa saja bangkrut gara-gara kecanduan judi online dan memang faktanya nyaris tidak ada dari mereka yang hidupnya berubah menjadi sejahtera setelah main judi. Sementara itu, di sisi lain, para bandar, mafia, atau para sindikat menangguk untung berlipat-lipat.
Hulu masalah itulah yang semestinya menjadi target operasi Satgas Judi Daring. Harus diakui, kesan yang tertangkap saat ini satgas hanya menyasar sisi hilir, mereka lebih banyak mempersoalkan pemain alias korban. Pada saat yang sama, satgas justru seperti membiarkan aktor utama dari judi online, yaitu sindikat dan para beking mereka, duduk manis sambil 'menikmati' jatuhnya korban.
Jika ekosistem judi daring diibaratkan pohon yang ingin dimatikan, mestinya jangan cuma daun atau ranting yang dipotong, tetapi juga seakar-akarnya harus dicabut. Kalaupun masih dirasa sulit, setidaknya batang utamanya ditebang dulu sembari terus menggali untuk menjangkau dan mencabut ujung akarnya. Kalau hanya daun dan ranting yang disasar, niscaya dalam waktu dekat akan tumbuh lagi.
Kiranya itulah pekerjaan rumah terberat satgas yang harus diselesaikan dengan tegas dan cepat. Tanpa bertele-tele, tanpa kompromi, tanpa lobi-lobi. Fokus dan konsentrasi mereka harus mulai diarahkan untuk memberantas judi online dari hulunya, dari akarnya. Penyelidikan, termasuk tracing aliran dana dalam rangkaian jaringan judi online, mesti diperkuat untuk menggali di mana dan bagaimana sindikat memainkan kendali.
Namun, mesti diingat pula, ketegasan dan kecepatan itu hendaknya dibarengi konsistensi dan persistensi. Jangan seperti pengalaman yang lalu-lalu, terkesan tegas dan sangat berkomitmen di awal, tapi kemudian melempem ketika isunya mulai meredup. Publik ingin ketegasan dengan level yang sama bisa dijaga seterusnya.
Itu penting untuk menjaga agar jangan sampai korban dari rakyat terus berjatuhan, sementara di seberang sana, sindikat dan para beking mereka tertawa bahagia.
PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.
MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved