Headline
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) tengah bimbang. Biang keladinya putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah tafsir syarat usia minimal calon kepala daerah menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada menyebut calon kepala daerah harus memenuhi syarat berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota.
Lewat putusan uji materi terhadap Peraturan KPU (PKPU) No 9 Tahun 2020 pada 29 Mei 2024, MA mengubah tafsir tersebut. Usia minimal yang menurut PKPU dihitung sejak penetapan sebagai pasangan calon dinilai MA bertentangan dengan UU 10/2016. Karena itu, tafsir diubah bahwa usia minimal calon dihitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih sebagai kepala daerah.
Mata dan telinga publik kini mengarah ke KPU. Kebimbangan KPU tampak dari dalih hendak mengonsultasikannya dahulu dengan DPR selaku pembuat undang-undang. Itu berbeda dengan ketika Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan menurunkan batas usia minimal capres dan cawapres pada 16 Oktober 2023. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terbit hanya beberapa hari menjelang masa pendaftaran pasangan bakal capres dan cawapres dimulai pada 19 Oktober.
KPU ketika itu langsung menerapkan dan menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka yang bisa lolos dengan adanya putusan MK. PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang memuat ketentuan syarat usia bakal capres dan cawapres baru direvisi belakangan.
Dampaknya, jajaran komisioner KPU RI mendapat sanksi peringatan keras dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hasyim Asy'ari dan kawan-kawan terbukti melanggar etik karena menerima pendaftaran Gibran tanpa didahului mengubah PKPU.
Walau sudah terbiasa mendapatkan peringatan keras tanpa ada tanda-tanda sanksi berikutnya bakal lebih berat, kali ini ketua dan anggota KPU RI memilih berpikir lebih panjang. Mereka tampaknya ingin terhindar dari potensi sanksi serupa. Sebuah langkah yang cerdas sekaligus tahu malu.
Banyak kalangan mendesak KPU mengadopsi putusan MA baru pada pilkada berikutnya. Hal itu demi kepastian hukum sekaligus kepastian pelaksanaan Pilkada 2024 yang tahapan pencalonannya sudah berjalan. Terlebih, putusan MA tentang uji materi PKPU No 9/2020 yang diajukan Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) itu terindikasi begitu sarat akan kepentingan politik sesaat.
Seperti halnya putusan MK yang melenyapkan penghalang bagi yang belum berumur 40 tahun untuk melaju ke kontestasi pilpres, terutama Gibran Rakabuming Raka, putusan MA dicurigai untuk memuluskan jalan bakal calon yang belum genap 30 tahun, terutama adik Gibran, yakni Kaesang Pangarep. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang pada pemungutan suara November mendatang belum genap 30 tahun itu sedang digadang-gadang sejumlah pendukungnya menjadi calon kepala daerah.
Dalam perspektif berbeda, putusan MA-lah yang bertentangan dengan UU Pilkada. Pasalnya, UU itu berbicara tentang calon, bukan kepala daerah terpilih. Putusan MA juga membuat ketidakpastian hukum semakin tinggi karena waktu pelantikan belum ditentukan. Akan berbeda bila waktu pemungutan suara dipakai sebagai patokan penghitungan usia minimal.
Tidak bisa dimungkiri, Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 sebagaimana Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mencuatkan prasangka tentang intervensi tangan-tangan penguasa. Menunda pemberlakuan putusan MA bukan saja bisa dibenarkan karena tahapan Pilkada 2024 sudah dimulai, melainkan juga untuk menghapus prasangka-prasangka publik.
Selanjutnya, kita mendesak Majelis Kehormatan Hakim MA dan Komisi Yudisial (KY) menyelisik dugaan politisasi putusan majelis hakim yang diketuai Yulius dengan anggota Cerah Bangun dan Yodi Martono Wahyunadi itu. Hilangkan kecurigaan publik tentang adanya praktik putusan pesanan di lembaga peradilan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.
SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.
UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.
PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.
DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.
DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.
PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.
JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.
PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved