Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
UNTUK ke-8 kalinya, kita akan memperingati Hari Lahir Pancasila, hari ini. Peringatan itu semestinya tak sekadar ajang seremonial tahunan, tapi yang jauh lebih penting ialah bagaimana menjadikannya sebagai momentum untuk semakin paripurna mengimplementasikan nilai-nilai ideologi bangsa itu dalam kehidupan bangsa dan negara.
Usia Pancasila sejatinya sudah cukup tua. Ia ada sejak pertama kali disebut oleh Presiden pertama RI Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945. Namun, 1 Juni secara resmi baru ditetapkan sebagai hari lahir dasar negara kita itu lewat Keputusan Presiden No 24 Tahun 2016.
Peringatan ulang tahun jamak dijadikan refleksi perihal apa yang sudah dilakukan dan apa yang harus dilakukan di masa-masa mendatang. Peringatan ulang tahun lazim digunakan sebagai ajang instropeksi, arena koreksi, atas kesalahan dan kekurangan demi perbaikan di kemudian hari. Semangat itu pula yang seharusnya dikedepankan dalam peringatan Hari Lahir Pancasila, hari ini. Bukan cuma dengan menggelar upacara, bukan pula sebatas ucapan atau parade kata-kata.
Harus kita katakan, bangsa ini belum sepenuhnya menjalankan nilai-nilai luhur Pancasila. Dari lima sila yang ada, belum ada satu pun yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari secara sempurna, bahkan masih jauh dari paripurna. Apalagi, akhir-akhir ini kehidupan berbangsa dan bernegara justru diwarnai oleh praktik-praktik yang bertolak belakang dengan spirit Pancasila.
Pancasila, misalnya, mengajarkan persatuan. Akan tetapi, apa yang terjadi belakangan? Perpecahan di antara anak bangsa masih kerap terjadi. Mereka pecah, tersekat-sekat, karena perang kepentingan. Mereka terbelah lantaran ambisi kekuasaan.
Soal bagaimana memburu kekuasaan juga tak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Menghalalkan beragam cara yang sebenarnya haram, menabrak etika yang semestinya dimuliakan, merusak hukum yang seharusnya dijunjung adalah contoh nyata pengingkaran terhadap Pancasila. Di Pemilu 2024, semua itu terpampang gamblang.
Para pemburu kekuasaan tak sungkan melakukan praktik lancung dan lebih ironis lagi banyak rakyat yang mengamini. Demokrasi yang diperjuangkan dengan darah dan air mata bukannya dirawat agar semakin sehat, justru sebaliknya disakiti yang bisa membuatnya mati.
Pengingkaran terhadap nilai-nilai Pancasila juga kentara dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada. Apakah biaya supermahal yang harus dibayar rakyat untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi selaras dengan Pancasila? Jelas tidak. Apakah pemaksaan terhadap seluruh pekerja untuk menjadi peserta Tabungan Perumahan Rakyat alias Tapera mencerminkan semangat Pancasila? Juga tidak.
Perilaku sebagian rakyat demikian pula. Masih adanya praktik-praktik pelarangan ibadah bagi penganut agama lain, amsalnya, adalah bukti tak terbantahkan bahwa Pancasila belum seutuhnya menjiwai anak-anak bangsa.
Tema Hari Lahir Pancasila tahun ini sungguh apik. Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas Tahun 2045 kiranya bisa menjadi penambah semangat bagi seluruh elemen bangsa untuk berbuat lebih baik. Akan tetapi, sekali lagi, peringatan hari lahir pantang hanya menjadi ritual rutin saban tahun.
Para elite, para pengambil kebijakan, mereka yang tengah memangku kuasa, mutlak menunjukkan bahwa Pancasila bukan cuma lafalan kata-kata tapi dasar dan panduan utama dalam mengelola negara. Apalah artinya berpanas-panas mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tetapi masih saja suka berperilaku sebaliknya.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Immanuele 'Noel' Ebenezer Gerungan dan 10 orang lainnya sebagai tersangka.
DUA kasus besar yang terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) saat ini tidak bisa dianggap remeh.
PEMERINTAH mengalokasikan Rp757,8 triliun untuk anggaran pendidikan pada 2026, atau mengambil porsi 20% lebih APBN tahun depan.
SUDAH tiga kali rezim di Republik ini berganti, tetapi pengelolaan ibadah haji tidak pernah luput dari prahara korupsi.
KONSTITUSI telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu prinsip yang tak bisa ditawar ialah soal kepastian hukum.
UNGKAPAN tidak ada manusia yang sempurna menyiratkan bahwa tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan.
BERANI mengungkap kesalahan ialah anak tangga pertama menuju perbaikan.
DELAPAN dekade sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia telah menapaki perjalanan panjang yang penuh dinamika.
BERCANDA itu tidak dilarang. Bahkan, bercanda punya banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan mental serta mengurangi stres.
MULAI 2026, penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air memasuki era baru. K
BUKAN masuk penjara, malah jadi komisaris di BUMN. Begitulah nasib Silfester Matutina, seorang terpidana 1 tahun 6 bulan penjara yang sudah divonis sejak 2019 silam.
PERSOALAN sengketa wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia kembali mencuat di tengah kian mesranya hubungan kedua negara.
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved