Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
UNTUK ke-8 kalinya, kita akan memperingati Hari Lahir Pancasila, hari ini. Peringatan itu semestinya tak sekadar ajang seremonial tahunan, tapi yang jauh lebih penting ialah bagaimana menjadikannya sebagai momentum untuk semakin paripurna mengimplementasikan nilai-nilai ideologi bangsa itu dalam kehidupan bangsa dan negara.
Usia Pancasila sejatinya sudah cukup tua. Ia ada sejak pertama kali disebut oleh Presiden pertama RI Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945. Namun, 1 Juni secara resmi baru ditetapkan sebagai hari lahir dasar negara kita itu lewat Keputusan Presiden No 24 Tahun 2016.
Peringatan ulang tahun jamak dijadikan refleksi perihal apa yang sudah dilakukan dan apa yang harus dilakukan di masa-masa mendatang. Peringatan ulang tahun lazim digunakan sebagai ajang instropeksi, arena koreksi, atas kesalahan dan kekurangan demi perbaikan di kemudian hari. Semangat itu pula yang seharusnya dikedepankan dalam peringatan Hari Lahir Pancasila, hari ini. Bukan cuma dengan menggelar upacara, bukan pula sebatas ucapan atau parade kata-kata.
Harus kita katakan, bangsa ini belum sepenuhnya menjalankan nilai-nilai luhur Pancasila. Dari lima sila yang ada, belum ada satu pun yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari secara sempurna, bahkan masih jauh dari paripurna. Apalagi, akhir-akhir ini kehidupan berbangsa dan bernegara justru diwarnai oleh praktik-praktik yang bertolak belakang dengan spirit Pancasila.
Pancasila, misalnya, mengajarkan persatuan. Akan tetapi, apa yang terjadi belakangan? Perpecahan di antara anak bangsa masih kerap terjadi. Mereka pecah, tersekat-sekat, karena perang kepentingan. Mereka terbelah lantaran ambisi kekuasaan.
Soal bagaimana memburu kekuasaan juga tak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Menghalalkan beragam cara yang sebenarnya haram, menabrak etika yang semestinya dimuliakan, merusak hukum yang seharusnya dijunjung adalah contoh nyata pengingkaran terhadap Pancasila. Di Pemilu 2024, semua itu terpampang gamblang.
Para pemburu kekuasaan tak sungkan melakukan praktik lancung dan lebih ironis lagi banyak rakyat yang mengamini. Demokrasi yang diperjuangkan dengan darah dan air mata bukannya dirawat agar semakin sehat, justru sebaliknya disakiti yang bisa membuatnya mati.
Pengingkaran terhadap nilai-nilai Pancasila juga kentara dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada. Apakah biaya supermahal yang harus dibayar rakyat untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi selaras dengan Pancasila? Jelas tidak. Apakah pemaksaan terhadap seluruh pekerja untuk menjadi peserta Tabungan Perumahan Rakyat alias Tapera mencerminkan semangat Pancasila? Juga tidak.
Perilaku sebagian rakyat demikian pula. Masih adanya praktik-praktik pelarangan ibadah bagi penganut agama lain, amsalnya, adalah bukti tak terbantahkan bahwa Pancasila belum seutuhnya menjiwai anak-anak bangsa.
Tema Hari Lahir Pancasila tahun ini sungguh apik. Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas Tahun 2045 kiranya bisa menjadi penambah semangat bagi seluruh elemen bangsa untuk berbuat lebih baik. Akan tetapi, sekali lagi, peringatan hari lahir pantang hanya menjadi ritual rutin saban tahun.
Para elite, para pengambil kebijakan, mereka yang tengah memangku kuasa, mutlak menunjukkan bahwa Pancasila bukan cuma lafalan kata-kata tapi dasar dan panduan utama dalam mengelola negara. Apalah artinya berpanas-panas mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tetapi masih saja suka berperilaku sebaliknya.
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, atau yang akrab disapa Gus Yaqut, dilaporkan mendapatkan status tahanan rumah.
RAMADAN telah berlalu dan kini seluruh umat Islam di dunia merayakan Hari Raya Idul Fitri.
PENGUNGKAPAN identitas terduga pelaku penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Andrie Yunus menjadi angin segar.
Ramadan dengan puasanya dan Nyepi dengan catur brata penyepiannya adalah dua jalan berbeda yang sama-sama menuju pada penguatan sikap pengendalian diri.
DALAM minggu ini, ada dua momentum besar ujian kematangan toleransi bangsa kita, yaitu Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1447 Hijriah.
TAK salah kiranya jika Transparency International menempatkan Indonesia di level rendah dalam pemberantasan korupsi sepanjang 2025.
Peristiwa itu merupakan ancaman serius terhadap demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indone
GELOMBANG mudik Lebaran selalu menjadi ujian besar bagi kapasitas negara dalam mengelola mobilitas manusia berskala besar.
BAGAIMANAPUN dampak situasi global saat ini, pemerintah harus bisa memastikan mudik Lebaran berlangsung aman dan lancar.
PEMERINTAH sejatinya lahir untuk melindungi, memberi kepastian, dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Stok BBM untuk 21 hari yang selama ini disebut sebagai standar buffer operasional semestinya tidak dipandang sebagai zona aman.
LAILA Fathiah, dengan nama panggung Fadia Arafiq, menjadi kepala daerah kedelapan hasil pilkada serentak pada 2024 lalu yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
NEGARA akhirnya menunjukkan taringnya di jagat digital yang kian sulit dikendalikan.
TEPAT sepekan lalu, negara superpower Amerika Serikat (AS) bersama sekondannya, Israel, membombardir Iran.
PENANGKAPAN Bupati Pekalongan Fadia Arafiq oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan satu hal, bahwa praktik korupsi di daerah bukanlah peristiwa tunggal
DUNIA kembali berdiri di tepi pusaran krisis. Ketidakpastian global menjelma menjadi badai yang sulit diprediksi arahnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved