Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menyebut uang negara yang digarong para koruptor dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah mencapai Rp300 triliun, dari perkiraan semula Rp271 triliun. Fantastis, sebut Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam konferensi pers siang tadi.
Nilai baru itu didapat berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.
Dalam kurun waktu tujuh tahun, Rp300 triliun uang negara raib jadi bancakan para koruptor. Kejagung sudah menetapkan 21 tersangka dalam kasus itu, mulai dari perusahaan pengelola tambang, bekas direksi BUMN, hingga pejabat pemerintah Bangka Belitung. Bukan tak mungkin, kasus itu akan menyeret para petinggi di pusat mengingat jumlah duit yang dikeruk begitu fantastis. Itu baru dari sektor tambang, dan itu pun dari komoditas timah, belum dari komoditas tambang lainnya.
Tak salah jika Transparency International masih menempatkan Indonesia sebagai gudangnya koruptor. Dari skala nol (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih), Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mendapat skor 34 pada 2023, sama persis dengan skor yang didapat pada 2022.
Jika ditarik ke belakang, skor 34 adalah skor yang sama saat Joko Widodo pertama kali menjabat sebagai presiden pada 2014. Artinya, pemberantasan korupsi jalan di tempat selama hampir satu dekade.
Penurunan IPK itu turut menjatuhkan urutan IPK Indonesia secara global. Dari 180 negara yang disurvei, peringkat Indonesia dalam pemberantasan korupsi melorot pada 2023, ke posisi 115 dari 110 pada tahun sebelumnya.
Pengungkapan kasus korupsi timah yang saat ini sedang disidik Kejagung adalah bagian dari upaya memperbaiki IPK itu. Pastinya bukan sebuah pekerjaan ringan karena yang dihadapi adalah kasus yang sudah berlangsung selama tujuh tahun dan dengan nilai yang fantastis, bahkan teramat fantastis.
Pengungkapan kasus itu pun masih dibumbui drama dugaan penguntitan jaksa agung muda bidang pidana khusus (jampidsus) oleh anggota Densus 88. Pasukan terlatih milik Polri itu bukannya menangkap teroris malah tertangkap basah tengah menguntit gerak-gerik jampidsus.
Jika drama itu benar adanya, publik tentu bertanya-tanya, apa karena Densus 88 sedang kurang kerjaan atau justru lagi dapat tambahan kerjaan baru karena kasus timah terungkap ke publik?
Korps Adhyaksa tentu tak boleh gentar atas apa pun upaya intimidasi. Jika Kejagung menyurutkan langkah, koruptor yang bersorak.
Pemberantasan korupsi mesti disadari sejak awal tentu akan mendapatkan perlawanan dari pelaku korupsi. Jangan sampai lupa, korupsi hanya bisa dilakukan oleh pemegang kekuasaan bersama kroni-kroninya. Orang yang tak berada di lingkaran kekuasaan jangan bermimpi bisa korupsi, cukup jadi copet saja di pasar. Kita tunggu gebrakan Kejagung masuk ke lingkaran kekuasaan.
PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.
MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved