Headline
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin menampakkan keakraban di tengah beredarnya kabar panas Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dikuntit oleh personel sejumlah anggota Densus 88 Antiteror Polri.
Kedua pucuk pimpinan institusi penegak hukum itu melakukan aksi jabat tangan dan juga berangkulan saat menghadiri peluncuran Govtech di Istana Negara, Senin (27/5/) lalu. Seusai acara, Sigit dan Burhanuddin terlihat menaiki mobil golf yang sama.
Mereka juga kompak menepis kabar terjadi perseteruan yang melibatkan kedua institusi. Namun, kecemasan publik malah semakin menjadi-jadi karena peristiwa yang begitu menyita perhatian66 tidak dijawab secara terang-benderang.
Perihal pertama ialah untuk apa sejumlah anggota Densus 88 Polri menguntit Jampidsus Febrie Adriansyah di sebuah restoran di Jakarta Selatan, Minggu (19/5) lalu? Penguntitan itu jelas menyimpang dari tugas utama Densus 88 yakni menangani masalah terorisme.
Lalu, apakah anggota Densus 88 yang diduga Bripda IM sudah dikenakan sanksi? Pertanyaan selanjutnya ialah siapa yang memerintahkan? Ini penting untuk dijawab mengingat Densus 88 memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang ketat dalam penugasan.
Publik juga bertanya-tanya tentang viralnya video yang memperlihatkan tujuh sepeda motor dan dua mobil rantis berlogo Brimob lalu-lalang menyalakan sirine di depan Gedung Kejaksaan Agung. Video itu beredar pada Senin (20/5) malam atau sehari setelah penguntitan Jampidsus.
Berbagai pertanyaan itu hanya dijawab singkat oleh Kapolri dan Jaksa Agung, yakni tidak ada masalah sama sekali. Namun, jawaban keduanya justru semakin menimbulkan spekulasi liar seolah-olah Densus 88 boleh menguntit jaksa yang saat ini sedang mengusut berbagai kasus kakap.
Berbagai spekulasi tersebut tentu harus dihentikan agar tidak menyulut kegaduhan. Apalagi, Polri dan Korps Adhyaksa merupakan dua pilar utama dalam sistem hukum yang bekerja untuk melindungi hak-hak dan melayani kepentingan warga negara.
Caranya sederhana, cukup dengan bersikap transparan. Jawab semua pertanyaan publik secara terang-benderang, jangan ada yang ditutup-tutupi. Kebohongan demi kebohongan hanya akan merobohkan kepercayaan masyarakat.
Kita juga ingatkan kepada kedua institusi penegak hukum untuk bersatu dan jangan mau diadu domba. Sungguh suatu ironi ketika dua lembaga yang seharusnya menjunjung tinggi hukum malah bertikai dan mengangkangi hukum.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.
SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.
UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.
PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.
DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.
DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.
PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.
JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.
PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.
CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.
PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.
SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.
Para guru besar fakultas kedokteran juga menganggap PPDS university-based tidak diperlukan mengingat saat ini pendidikan spesialis telah berbasis rumah sakit.
BAHASAN tentang perlunya Indonesia punya aturan untuk mendapatkan kembali kekayaan negara yang diambil para koruptor kembali mengemuka.
Sesungguhnya, problem di sektor pajak masih berkutat pada persoalan-persoalan lama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved