Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
RAPAT Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP menjadi topik politik yang paling hangat akhir pekan kemarin. Pada pembukaan rakernas, Jumat (24/5), Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan rakernas akan menetapkan sikap politik partai.
Sikap yang paling dinantikan ialah apakah PDIP akan memilih berada di luar pemerintahan alias memainkan peran sebagai oposisi, atau bergabung dengan koalisi presiden terpilih Prabowo Subianto. PDIP telah berulang kali mengkritik keras proses Pemilu 2024 dan hasilnya yang dianggap penuh kecurangan. Namun, belum ada ketegasan sikap partai untuk menjadi oposisi.
Dalam pidato politik pembukaan rakernas, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dinilai telah memberi kode keras agar partainya memilih menjadi oposisi. Salah satunya karena ucapan Megawati yang menegaskan demokrasi membutuhkan mekanisme checks and balances, yakni ada kontrol dan penyeimbang.
Megawati menyoroti adanya anomali dalam penerapan sistem demokrasi di Tanah Air. Anomali seperti itu, Megawati menyitir para pakar, telah melahirkan kepemimpinan paradoks berwatak otoriter populis. Dengan kritik-kritik kerasnya, Megawati lantas memproklamasikan dirinya sebagai ‘provokator’. "Demi kebenaran dan keadilan," cetusnya.
Langkah penentuan sikap politik dijalankan forum rakernas. Plot twist muncul saat pembacaan rekomendasi hasil rakernas, kemarin. Di situ, Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan rakernas V partai memberi kewenangan penuh kepada Megawati selaku ketua umum untuk menentukan sikap politik partai kepada pemerintah. Satu langkah mundur.
Giliran Megawati yang menyampaikan pidato politik, mengayunkan langkah maju. Presiden ke-5 RI itu mengkritik praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari kebijakan utang, impor, ketidaksinambungan pembangunan, hingga kembali lagi ke soal penyelenggaraan pemilu.
Ketika sampai pada soal sikap politik, memilih di luar atau di dalam pemerintahan, Megawati menyatakan tidak bisa mengungkapkan hari itu. "Harus ada hitungan politik," kata dia. Mundur lagi.
PDIP seperti sedang melakukan tari Poco-Poco oposisi. Megawati juga memakai analogi tarian dengan gerak langkah maju-mundur asal Maluku tersebut dalam pidatonya. Ia menyebut Poco-Poco sebagai dampak ketidaksinambungan pembangunan nasional seiring pergantian kepemimpinan. Kiranya analogi serupa tepat pula menggambarkan kebimbangan sikap politik PDIP.
Peran oposisi secara ketatanegaraan di Indonesia memang tidak dikenal. Alhasil, sebetulnya tidak ada kewajiban bagi partai politik untuk memilih antara menjadi oposisi atau bergabung ke koalisi pemerintahan.
Namun, ada semacam norma tidak tertulis bahwa hanya partai yang bergabung ke koalisi pemerintahan yang mendapat bagian kursi di kabinet. Mereka juga harus senantiasa mendukung kebijakan pemerintah. Setidaknya, kalau menegur, tidak keras-keras lah. Peran partai pendukung penting agar penyelenggaraan pemerintahan tidak mandek.
Di sisi lain, jika semua partai ikut gerbong pemerintahan, fungsi kontrol dan penyeimbang bakal tumpul. Demokrasi melemah. Di sini perlunya peran oposisi yang mampu memberikan koreksi kritis.
Sebagai peraih kursi terbanyak di parlemen, PDIP sangat tepat menjadi penyeimbang. Suara oposisi akan lebih lantang, bukan hanya sayup-sayup. Maka, kita terus mendorong PDIP menegaskan sikap. Syukur-syukur memilih berada di luar pemerintahan agar kehidupan demokrasi menjadi sehat lewat tumbuhnya fungsi checks and balances yang kuat.
PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.
MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved