Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
MANGKIRNYA komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Gufron dalam beberapa kali sidang etik Dewan Pengawas KPK ialah tanda bahwa institusi itu kian porak-poranda. Berbagai aturan dan prosedur kian mudah untuk tidak diindahkan, bahkan oleh pimpinan yang mestinya menjadi teladan menyingkirkan segala kerikil, bahkan debu, yang bisa mengotori upaya menyapu korupsi.
Padahal, KPK adalah institusi terdepan di negeri ini dalam upaya pemberantasan korupsi. Sayangnya, lembaga ini seperti tidak bergigi menghadapi anggotanya sendiri. Disebut demikian karena KPK tidak berdaya untuk menyidangkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Nurul Ghufron, yang notabene merupakan wakil ketua institusi tersebut.
Dengan berbagai alasan, Gufron yang diduga melanggar etik dalam proses mutasi pegawai di Kementerian Pertanian (Kementan), berkali-kali tidak memenuhi panggilan Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
Tidak hanya itu, ia bahkan melayangkan gugatan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) dan mengajukan uji materi peraturan Dewas KPK ke Mahkamah Agung. Tidak hanya sampai di situ, Gufron juga melaporkan Dewas ke Bareskrim Polri.
Semua langkah yang dilakukan Gufron memang menjadi haknya untuk membela diri. Namun, sebagai pimpinan KPK, ia semestinya juga secara kesatria berani menghadapi sidang etik yang diupayakan Dewas. Justru forum sidang etik itu merupakan kesempatan baginya untuk membela diri jika memang merasa tidak bersalah. Jika terus main kucing-kucingan, apalagi membawa-bawa instititusi lain dalam kasus ini, justru publik jadi beritanya-tanya, ada apa sebenarnya di balik kasus ini?
Perseteruan Gufron dengan Dewas KPK yang kian berlarut-larut hanya menambah kekecewaan masyarakat terhadap lembaga antirasuah, yang selama periode ini sudah kadung tercemar oleh perilaku sebagian pimpinannya. Dewas semestinya berani bertindak tegas untuk menyidangkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Gufron, jika perlu secara in absentia. Toh, beberapa kali yang bersangkutan mangkir dan tidak memanfaatkan kesempatannya untuk membela diri.
Untuk mendapat kepercayaan tinggi dari publik, KPK harus dikembalikan muruahnya sebagai lembaga yang tegas dan berwibawa. Para pejabat atau pegawai KPK yang tidak lagi mengindahkan etika, sudah semestinya tidak lagi menghuni institusi ini. Ibarat pepatah, untuk membersihkan lantai yang kotor, sapunya harus bersih dulu. Bagaimana mau menuntaskan berbagai perkara rasuah jika etika saja tidak punya?
Tindakan pembangkangan yang dilakukan Ghufron tak ubahnya seperti para terduga atau tersangka korupsi yang selama ini kerap menghindar dari panggilan KPK dengan beragam dalih. Lagi pula gugatan ke PTUN dan uji materi ke MA, tidak menggugurkan kewajiban dia untuk menghadiri persidangan kode etik Dewas KPK. Harus kembali ditegaskan, KPK butuh pemimpin yang berintegritas bukan pemimpin pengecut dan menghibdari sidang etika lewat cara-cara yang tidak menjunjung etika.
Dewas pun jangan gentar dan mesti berani bertindak tegas. Drama perseteruan ini sudah kadung jadi sorotan publik dan perlu ada ending segera. Jangan biarkan berlarut-larut yang ujungnya hanya semakin memperlemah wibawa KPK.
MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved