Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
BANYAK yang curiga telah terjadi permufakatan antara lembaga eksekutif dan legislatif untuk mengobok-obok Mahkamah Konstitusi. Kecurigaan itu mulai terkuak saat Komisi III DPR dan pemerintah bersepakat untuk kembali merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK).
Payung hukum tentang MK sebenarnya sudah tiga kali berubah. Yakni menjadi UU Nomor 8 Tahun 2011, UU Nomor 4 Tahun 2O14, dan UU Nomor 7 tahun 2020. Hanya saja, perubahan terakhir kali ini lebih menggelikan. Kesepakatan antara anggota Komisi III DPR dan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto seakan menjadi sebuah rapat permufakatan gelap.
Pihak pimpinan DPR memang membantah pembahasan berlangsung diam-diam. Akan tetapi, sejumlah anggota Komisi III DPR justru mengaku tidak mengetahui rapat yang menyepakati untuk membawa revisi UU MK ke rapat paripurna DPR.
Apalagi, rapat berlangsung di masa reses DPR. Sehingga, banyak anggota dewan masih berada di daerah pemilihan masing-masing atau melakukan kunjungan kerja. Rapat tertutup itu juga berjalan lancar secepat kilat. Hanya butuh sekitar 15 menit untuk melahirkan kesepakatan dua lembaga negara tersebut.
Selain proses yang tertutup, isi draf RUU itu juga tidak kalah menggelikan. Seperti, munculnya ketentuan masa jabatan hakim konstitusi selama 10 tahun dan dievaluasi tiap lima tahun oleh lembaga pengusul mereka, yakni presiden, DPR, dan Mahkamah Agung (MA). Sehingga, nasib dan keberlanjutan hakim konstitusi semakin bergantung pada kebaikan hati dari lembaga pengusul.
Selain itu, DPR dan pemerintah juga berupaya memasukkan unsur pemerintah dan DPR ke dalam Majelis Kehormatan MK (MKMK). Adapun saat ini, MKMK terdiri dari hakim MK, praktisi hukum, tokoh masyarakat, dan pakar hukum. Kekuatan politik di DPR yang mendukung pasti berupaya menarasikan revisi UU MK adalah hal wajar dan diperlukan demi perbaikan institusi MK. Akan tetapi, sangat sukit untuk tidak mengatakan revisi kali ini kental dengan adanya upaya menyandera para hakim konstitusi.
Apalagi, ada yurisprudensi pencopotan hakim MK Aswanto pada 29 September 2022. Kala itu, Ketua Komisi III DPR dari PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul dengan gagah berani mengungkapkan pencopotan Aswanto sebagai hakim konstitusi merupakan keputusan politik dan kinerja Aswanto dianggap mengecewakan.
Akan tetapi, kinerja mengecewakan bukan karena Aswanto sering bolos atau malas bekerja. Aswanto dianggap mengecewakan karena menganulir UU produk DPR, termasuk UU Cipta Kerja pada 2021.
DPR seakan memiliki logika seorang calon hakim konstitusi harus berutang budi terhadap lembaga pengusul. Sehingga, ketika sudah menjabat sebagai hakim konstitusi, mereka harus membalas jasa dengan membebek kepada ketiga lembaga pengusul, yakni DPR, pemerintah, dan MA.
Padahal, kemerdekaan dan independensi hakim konstitusi ialah nyawa MK. Sebagai pengawal dan penafsir tunggal konstitusi, bebas dari intervensi manapun merupakan syarat mutlak hakim MK. Maka, ketika MK membatalkan peraturan perundangan yang dianggap berlawanan dengan UUD 1945, itu artinya institusi MK memang bernyawa.
Kalau ada ketakutan bahwa MK akan melenceng dari garis ketentuan, bukankah sistem pengawasan terhadap hakim sudah ada? Bukankah kehadiran sejumlah lembaga, seperti MKMK, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lembaga lainnya bisa menjadi pagar hidup agar MK tetap berada di rel yang benar?
Sudah saatnya kekuatan politik mau ikhlas untuk berbagi kekuasaan. Biarkan lembaga-lembaga yang ada bekerja sesuai kewenangannya. Jangan sibuk mengurus lembaga lain, padahal kinerja diri sendiri masih bertumpuk masalah.
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.
SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.
UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.
PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.
DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.
DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.
PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.
JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.
PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.
CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.
PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.
SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.
Para guru besar fakultas kedokteran juga menganggap PPDS university-based tidak diperlukan mengingat saat ini pendidikan spesialis telah berbasis rumah sakit.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved