Headline

Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.

Fokus

Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.

Alarm Bahaya dari Lonjakan Korupsi

21/5/2024 05:00

MAKIN jelas mengapa korupsi sulit diberantas di negeri ini. Bukan semata lantaran jiwa busuk para pelakunya, tetapi juga karena upaya pemberangusan korupsi tidak terlalu menjadi prioritas dari para pemangku kepentingan.

Nasib Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana (RUU PATP) menjadi buktinya. Pembahasan RUU itu mangkrak lebih dari satu dekade. Pada Mei 2023 lalu, ketika Presiden berupaya mendorong pembahasannya di DPR dengan mengirimkan surat perintah presiden (supres) mengenai RUU itu, tetap saja pimpinan dewan bergeming.

Nasib RUU yang sebenarnya masuk Prolegnas 2023 ini pun tersalip RUU lainnya, yang bahkan tidak masuk prolegnas dan prioritas tapi dekat dengan kepentingan para elite. Contohnya RUU Desa yang diselundupkan di tengah jalan dan langsung melesat disahkan pada 28 Maret 2024.

Contoh lainnya ialah revisi UU Kementerian Negara yang juga bukan prolegnas prioritas, tetapi sudah disetujui Badan Legislasi DPR pada 17 Mei lalu. Mereka juga sesumbar RUU itu bakal disahkan sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran, pada 20 Oktober mendatang.

Revisi UU Penyiaran juga menyalip di tikungan. Rencana mengubah beleid tentang penyiaran yang belakangan drafnya memunculkan kontroversi dan gelombang penolakan dari komunitas pers itu bukannya tidak penting. Namun, bila dilihat dari sisi urgensinya, RUU Perampasan Aset semestinya lebih tinggi dan lebih genting mengingat tindak kejahatan korupsi di negeri ini yang tak pernah surut, malah sebaliknya kian meningkat.

Hal itu bisa dilihat dari hasil pemantauan yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak 2019 hingga 2023. Kesimpulan yang didapatkan, tren perkara korupsi di Indonesia terus meningkat dalam lima tahun terakhir tersebut. Pun, jumlah tersangkanya makin bertambah.

Menurut ICW, pada 2019 angka korupsi sebanyak 271 kasus, lalu melejit menjadi 444 kasus pada 2020. Pada 2021 naik lagi menjadi 533 kasus, dan di 2022 sebanyak 579 kasus. Selanjutnya, pada 2023 terjadi lonjakan perkara rasuah hingga mencapai 791.

Kenaikan kasus dan tersangka yang konsisten itu harus menjadi alarm sekaligus peringatan bagi penegak hukum dan pemerintah. Tak bosan-bosan kita mendesak hukuman bagi para koruptor harus dimaksimalkan sehingga menimbulkan efek jera.

Pada titik itulah sesungguhnya siapa pun tidak boleh membiarkan RUU Perampasan Aset terus mangkrak. Penerapan RUU inilah yang diharapkan dapat benar-benar menimbulkan efek jera bagi koruptor. Dengan beleid itu, singkatnya, koruptor dapat dimiskinkan. Begitu pula dengan semua orang yang terciprat uang haram itu, mereka harus mengembalikannya kepada negara.

Tanpa UU Perampasan Aset, upaya pemiskinan terhadap terpidana korupsi lebih bergantung pada subjektivitas hakim. Ketika di satu kasus hakim tidak cukup jeli ataupun kurang teguh memaksa untuk pengembalian uang negara, maka memiskinkan koruptor hanya angan-angan.

Lagi-lagi, koruptor yang tetap jadi pemenang. Sudah hukuman kurungan dikorting hampir tiap tahun, saat keluar dari penjara, mereka masih bergelimang harta. Tidak ada efek jera sama sekali. Lebih menyedihkan lagi, banyak otak utama kasus korupsi tidak tersentuh. Para aktor utama dapat bersembunyi karena sulitnya pembuktian tindak pidana.

Semestinya, jika sudah ada UU Perampasan Aset, pembuktian tindak pidana tidak lagi diperlukan. Meski para pelaku tidak dapat diseret atas tindak korupsi, aset tetap dapat disita jika tidak dapat dibuktikan kesahihannya. Selain itu, penyitaan aset bisa dilakukan meski sang pemilik buron atau tidak diketahui rimbanya.

Karena itu, sejatinya tidak ada alasan logis untuk memperlama atau menunda-nunda pembahasan RUU Perampasan Aset. Di akhir masa bakti yang tinggal beberapa bulan lagi, DPR sepatutnya cepat tersadar bahwa membuang waktu dengan berbasa-basi soal pemberantasan korupsi, tapi di sisi lain enggan menyelesaikan RUU Perampasan Aset, sama saja akan menjerumuskan bangsa ini ke kubangan korupsi yang lebih dalam.



Berita Lainnya
  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

  • Upaya Kuat Jaga Raja Ampat

    11/6/2025 05:00

    SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.

  • Vonis Ringan Koruptor Dana Pandemi

    10/6/2025 05:00

    UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.

  • Membagi Uang Korupsi

    09/6/2025 05:00

    PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.

  • Jangan Biarkan Kabinet Bersimpang Jalan

    07/6/2025 05:00

    DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.

  • Jangan Lengah Hadapi Covid-19

    05/6/2025 05:00

    DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.

  • Merawat Politik Kebangsaan

    04/6/2025 05:00

    PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.

  • Obral Nyawa di Tambang Rakyat

    03/6/2025 05:00

    JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.

  • Melantangkan Pancasila

    02/6/2025 05:00

    PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.

  • Penegak Hukum Tonggak Kepercayaan

    31/5/2025 05:00

    CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.

  • Palestina Merdeka Tetap Syarat Mutlak

    30/5/2025 05:00

    PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.

  • Keadilan Pendidikan tanpa Diskriminasi

    29/5/2025 05:00

    SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.

  • Meredakan Sengkarut Dunia Kesehatan

    28/5/2025 05:00

    Para guru besar fakultas kedokteran juga menganggap PPDS university-based tidak diperlukan mengingat saat ini pendidikan spesialis telah berbasis rumah sakit.

  • Rampas Aset tanpa Langgar Hak

    27/5/2025 05:00

    BAHASAN tentang perlunya Indonesia punya aturan untuk mendapatkan kembali kekayaan negara yang diambil para koruptor kembali mengemuka.

  • Sektor Pajak Butuh Digebrak

    26/5/2025 05:00

    Sesungguhnya, problem di sektor pajak masih berkutat pada persoalan-persoalan lama.

  • Urgensi Menaikkan Bantuan Parpol

    24/5/2025 05:00

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan sudah berkali-kali merekomendasikan penaikan banpol.