Headline

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

Generasi Emas yang Cemas

18/5/2024 05:00

HAMPIR 10 juta penduduk generasi Z di Tanah Air tidak memiliki kegiatan saat ini. Mereka tidak sedang menjalani proses pendidikan, bekerja, ataupun pelatihan. Data tersebut ialah hasil olahan dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2023 garapan Badan Pusat Statistik (BPS).

Sebanyak 9,89 juta anak muda di Tanah Air yang berusia 15-24 tahun dan semestinya sedang berada di masa produktif justru berada di golongan not in education, employment, and training (NEET). Para gen Z itu masuk kategori NEET antara lain karena alasan putus asa, disabilitas, kurangnya akses transportasi dan pendidikan, keterbatasan finansial, dan kewajiban rumah tangga.

Selain itu, kegiatan domestik menjadi alasan bagi gen Z perempuan tidak bisa produktif. Padahal, 21 tahun lagi, mereka ialah generasi penentu masa depan bangsa karena, bertepatan pada satu abad kemerdekaan Republik ini, usia mereka berada di rentang 36-45 tahun. Itulah generasi emas yang diharapkan membuat bangsa ini melesat menjadi negara maju.

Kondisi demografi Indonesia pada usia satu abad itu diprediksi akan didominasi hingga 70% usia produktif (15-64 tahun). Bila kondisi potensi tersebut tidak dimanfaatkan dan dipersiapkan dengan baik, angan-angan mencapai generasi emas bisa kandas.

Bahkan, bukan tidak mungkin, kondisi itu justru memberi dampak buruk terutama akibat menggunungnya masalah sosial seperti kemiskinan, kesehatan yang rendah, pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang tinggi.

Sejumlah catatan itu ialah tantangan nyata di depan mata, bukan hanya bagi Presiden Joko Widodo ataupun presiden terpilih Prabowo Subianto, melainkan juga tantangan bagi seluruh warga negara. Hanya, warga negara telah memandatkan kepentingan mereka kepada para elite untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan strategi yang jelas dan aksi yang tuntas.

Karena itu, wajar jika publik berharap besar kepada penyelenggara negara untuk menyelesaikan persoalan anak muda tanpa aktivitas produktif itu. Data BPS itu mestinya menjadi alarm yang membangunkan negeri ini dari mimpi menjadi negara berdaulat, maju, adil, dan makmur serta menjadi negara ekonomi terbesar keempat atau kelima di dunia.

Bagaimana bisa berharap menjadi bangsa emas bila generasi pengisinya ialah warga yang membuat cemas? Karena itu, mulailah dari membenahi pendidikan. Jangan biarkan dunia pendidikan menjadi ajang proyek memupuk uang, yang pada gilirannya menjadikan anak didik atau mahasiswa yang mesti memikul bebannya.

Pendidikan mesti diarahkan sebagai kegiatan produktif dan investasi masa depan. Cara pandang bahwa pendidikan membebani anggaran mesti dibuang jauh-jauh. Hanya dengan mengembalikan pendidikan kepada substansinya, negeri ini akan mampu meraih nilai tambah secara ekonomi.

Cara pandang bahwa pendidikan ialah investasi, bukanlah beban, mesti sudah dibereskan dari hulu, yakni dari pembuat kebijakan. Sayangnya, kita masih menyaksikan cara pandang sebaliknya dari pemangku kebijakan. Misalnya, memandang pendidikan tinggi bukan sebagai kebutuhan primer, melainkan tersier.

Karena itu, bila kita hendak meraih masa depan dan membereskan 10 juta generasi Z yang tidak produktif itu, jangan ragu untuk berinvestasi dalam pendidikan demi menjamin masa depan bangsa. Supaya jangan sampai Indonesia emas menjadi sekadar jargon kosong tanpa pernah menjadi kenyataan.



Berita Lainnya
  • Amnesti bukan untuk Koruptor

    25/8/2025 05:00

    KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Immanuele 'Noel' Ebenezer Gerungan dan 10 orang lainnya sebagai tersangka.

  • Potret Buram dari Sukabumi

    23/8/2025 05:00

    TRAGEDI memilukan datang dari Sukabumi, Jawa Barat.

  • Bersih-Bersih Total Kemenaker

    22/8/2025 05:00

    DUA kasus besar yang terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) saat ini tidak bisa dianggap remeh.

  • Utak-atik Anggaran Pendidikan

    21/8/2025 05:00

    PEMERINTAH mengalokasikan Rp757,8 triliun untuk anggaran pendidikan pada 2026, atau mengambil porsi 20% lebih APBN tahun depan.

  • Menanti Jalur Cepat KPK pada Kasus Haji

    20/8/2025 05:00

    SUDAH tiga kali rezim di Republik ini berganti, tetapi pengelolaan ibadah haji tidak pernah luput dari prahara korupsi.

  • Jangan Takluk oleh Silfester

    19/8/2025 05:00

    KONSTITUSI telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu prinsip yang tak bisa ditawar ialah soal kepastian hukum.

  • Terima Kritik meski Menyesakkan

    18/8/2025 05:00

    UNGKAPAN tidak ada manusia yang sempurna menyiratkan bahwa tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan.

  • Kebocoran Anggaran bukan Bualan

    16/8/2025 05:00

    BERANI mengungkap kesalahan ialah anak tangga pertama menuju perbaikan.

  • Berdaulat untuk Maju

    15/8/2025 05:00

    DELAPAN dekade sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia telah menapaki perjalanan panjang yang penuh dinamika.

  • Candaan yang tidak Lucu

    14/8/2025 05:00

    BERCANDA itu tidak dilarang. Bahkan, bercanda punya banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan mental serta mengurangi stres.

  • Perbaiki Tata Kelola Haji

    13/8/2025 05:00

    MULAI 2026, penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air memasuki era baru. K

  • Jalur Istimewa Silfester

    12/8/2025 05:00

    BUKAN masuk penjara, malah jadi komisaris di BUMN. Begitulah nasib Silfester Matutina, seorang terpidana 1 tahun 6 bulan penjara yang sudah divonis sejak 2019 silam.

  • Hati-Hati Telat Jaga Ambalat

    11/8/2025 05:00

    PERSOALAN sengketa wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia kembali mencuat di tengah kian mesranya hubungan kedua negara.

  • Mengevaluasi Penyaluran Bansos

    09/8/2025 05:00

    BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.

  • Tegakkan Hukum Hadirkan Keadilan

    08/8/2025 05:00

    PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.

  • Vonis Pantas untuk Aparat Culas

    07/8/2025 05:00

    SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.