Headline

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

Negeri Besar yang Kedodoran

10/5/2024 05:00

DI dunia yang makin terhubung, tiap-tiap negara berlomba untuk berperan aktif dalam perekonomian global. Mereka tidak hanya berinovasi dan memproduksi, tapi juga ikut menjadi bagian dari rantai pasok global, baik di bidang pertanian maupun manufaktur. Sayangnya, sumbangsih dan peran Indonesia sebagai salah satu negara dengan PDB terbesar di ASEAN masih minim, terutama di bidang teknologi.

Inilah yang mengundang keprihatinan Presiden Jokowi. Ia mencontohkan seperti pada pembuatan produk Apple, yang membutuhkan 320 supplier komponen dari banyak negara. Indonesia, kata Kepala Negara, hanya terlibat pada dua komponen, alias tidak sampai 1%. Padahal, negara-negara lainnya di ASEAN turut berkontribusi besar. Filipina, misalnya, ada 17 supplier. Kemudian, Malaysia 19, Thailand 24, dan Vietnam 72 supplier.

Keluhan yang disampaikan Presiden wajar. Sebagai negara yang tergolong berpendapatan menengah, Indonesia sudah seharusnya berperan lebih jauh dalam perekonomian global, bukan sekadar menjadi pasar. Harus ada produk inovasi unggulan yang dihasilkan negeri ini sehingga dapat menopang perekonomian. Kita mungkin bisa mencontoh Finlandia, negara kecil di Eropa, yang menjadi salah satu pemain terkemuka di bidang teknologi komunikasi.

Untuk bisa seperti itu, para stakeholder terkait di negeri ini harus meningkatkan kemampuan mereka. Salah satu caranya dengan terus mendorong serta memajukan riset dan pengembangan (R&D) demi menghasilkan produk inovatif yang dapat bersaing dengan negara lain. Anggaran dan SDM untuk sektor tersebut harus ditingkatkan sehingga dapat menghasilkan produk berkualitas. Selama ini, soal riset dan pengembangan di negeri ini banyak dikritik dan dikeluhkan. Akan tetapi, tidak muncul perubahan signifikan dalam kebijakan.

Kerja sama antara industri dan perguruan tinggi, yang berkali-kali digaungkan untuk terus ditingkatkan, faktanya juga belum sepenuhnya sesuai harapan. Padahal, sudah banyak jurusan dan fakultas di sejumah perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang dapat diajak berkolaborasi untuk mengembangkan berbagai perangkat teknologi yang mumpuni. Namun, gerak kolaboratif itu masih seperti siput, sangat lamban.

Karena itu, peran sivitas akademika harus dioptimalkan sehingga dapat menghasilkan penelitian yang bersifat aplikatif yang berguna bagi perkembangan ekonomi nasional. KIta tidak boleh hanya puas menjadi pengguna teknologi dan sekadar menjadi pasar. Negara ini harus menjadi salah satu pemain kunci, termasuk dalam rantai pasok teknologi global.

Untuk itu, harus ada keberanian serta terobosan revolusioner dan visioner yang dilakukan. Tiongkok, misalnya, berani melakukan investasi besar-besaran di bidang pengembangan cip, yang menjadi nyawa bagi industri teknologi komunikasi.

Karena itu, Indonesia Digital Test House (IDTH) atau Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang baru saja dikunjungi Jokowi beberapa hari lalu, harus bisa menghasilkan sesuatu yang berguna bagi perkembangan teknologi digital. Apalagi, anggaran yang digelontorkan untuk membangun gedung yang berada di kawasan Depok, Jawa Barat, ini lumayan besar, hampir mencapai Rp1 triliun. Jangan cuma gedung dan peralatannya yang mentereng, fungsi dan produk yang dihasilkan balai ini pun harus mumpuni.

Di tengah rivalitas global, bukan saatnya lagi kita sekadar jadi penonton yang mesti merogoh kocek untuk menyaksikan persaingan itu. Kita justru harus jadi salah satu aktor yang terlibat di dalamnya, syukur-syukur menjadi sutradara dan pemeran utamanya.



Berita Lainnya
  • Amnesti bukan untuk Koruptor

    25/8/2025 05:00

    KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Immanuele 'Noel' Ebenezer Gerungan dan 10 orang lainnya sebagai tersangka.

  • Potret Buram dari Sukabumi

    23/8/2025 05:00

    TRAGEDI memilukan datang dari Sukabumi, Jawa Barat.

  • Bersih-Bersih Total Kemenaker

    22/8/2025 05:00

    DUA kasus besar yang terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) saat ini tidak bisa dianggap remeh.

  • Utak-atik Anggaran Pendidikan

    21/8/2025 05:00

    PEMERINTAH mengalokasikan Rp757,8 triliun untuk anggaran pendidikan pada 2026, atau mengambil porsi 20% lebih APBN tahun depan.

  • Menanti Jalur Cepat KPK pada Kasus Haji

    20/8/2025 05:00

    SUDAH tiga kali rezim di Republik ini berganti, tetapi pengelolaan ibadah haji tidak pernah luput dari prahara korupsi.

  • Jangan Takluk oleh Silfester

    19/8/2025 05:00

    KONSTITUSI telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu prinsip yang tak bisa ditawar ialah soal kepastian hukum.

  • Terima Kritik meski Menyesakkan

    18/8/2025 05:00

    UNGKAPAN tidak ada manusia yang sempurna menyiratkan bahwa tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan.

  • Kebocoran Anggaran bukan Bualan

    16/8/2025 05:00

    BERANI mengungkap kesalahan ialah anak tangga pertama menuju perbaikan.

  • Berdaulat untuk Maju

    15/8/2025 05:00

    DELAPAN dekade sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia telah menapaki perjalanan panjang yang penuh dinamika.

  • Candaan yang tidak Lucu

    14/8/2025 05:00

    BERCANDA itu tidak dilarang. Bahkan, bercanda punya banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan mental serta mengurangi stres.

  • Perbaiki Tata Kelola Haji

    13/8/2025 05:00

    MULAI 2026, penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air memasuki era baru. K

  • Jalur Istimewa Silfester

    12/8/2025 05:00

    BUKAN masuk penjara, malah jadi komisaris di BUMN. Begitulah nasib Silfester Matutina, seorang terpidana 1 tahun 6 bulan penjara yang sudah divonis sejak 2019 silam.

  • Hati-Hati Telat Jaga Ambalat

    11/8/2025 05:00

    PERSOALAN sengketa wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia kembali mencuat di tengah kian mesranya hubungan kedua negara.

  • Mengevaluasi Penyaluran Bansos

    09/8/2025 05:00

    BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.

  • Tegakkan Hukum Hadirkan Keadilan

    08/8/2025 05:00

    PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.

  • Vonis Pantas untuk Aparat Culas

    07/8/2025 05:00

    SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.