Headline

AS ikut campur, Iran menyatakan siap tutup Selat Hormuz.

Fokus

Tren kebakaran di Jakarta menunjukkan dinamika yang cukup signifikan.

Menggaungkan Politik tanpa Mahar

09/5/2024 20:00

ONGKOS politik yang begitu tinggi menjadi pemicu terjadinya lingkaran korupsi. Begitu terpilih, calon kepala daerah, misalnya, sudah langsung memikirkan bagaimana cara balik modal lantaran sudah membakar duit sejak awal pencalonan, saat masa kampanye, hingga hari H pencoblosan.  

Modus korupsi yang kerap muncul ketika kepala daerah menjabat ialah patgulipat proyek pengadaan barang dan jasa, suap untuk menerbitkan izin, dan juga jual beli jabatan. Ketika akan maju di periode kedua, ada kandidat petahana melanjutkan modus tersebut demi mempertahankan kuasa.

Lingkaran korupsi pun tercipta seolah tanpa henti. Kandidat dengan mahar politik besar akan diutamakan dalam kontestasi elektoral. Mahar politik (nomination buying) kemudian berjumpa dengan jual beli suara (vote buying).

Indonesia Corruption Watch (ICW) memberi sinyalemen kuat lingkaran setan korupsi bakal terjadi kembali di Pilkada 2024. Bahkan, jumlahnya akan semakin besar manakala ada donatur bersepakat untuk mengongkosi kompetisi sang calon.

Sinyalemen itu tentu sangat meresahkan publik. Harus ada jalan memutus mata rantai korupsi ketika Pilkada 2024 akan bergulir 27 November mendatang. Calon yang menang dengan cara curang ujung-ujungnya akan berorientasi uang, bukan melayani rakyat. Bahkan, menilap uang rakyat.

Itu terbukti lewat temuan ICW bahwa sebanyak 355 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2010. Korupsi itu dilakukan salah satunya karena ingin segera balik modal lantaran tingginya ongkos yang harus dikeluarkan ketika mengikuti pilkada.

Berkaca dari situasi di atas, kampanye politik tanpa mahar sangat relevan untuk digaungkan kembali. Seseorang yang dicalonkan menjadi kepala daerah tidak perlu mengeluarkan biaya apapun kepada partai dalam proses pencalonan.

Tidak boleh lagi ada praktik uang perahu untuk berlayar di pilkada bagi mereka yang ingin mengabdikan diri di suatu daerah. Praktik tersebut hanya akan menggugurkan kesempatan orang-orang baik, berkompeten, dan berintegritas.

Catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2023 silam menyebutkan bahwa para kontestan mengeluarkan uang antara Rp5-15 miliar per orang untuk membiayai mahar politik. Pilihan bagi orang berintegritas tentu saja mundur teratur daripada harus menggandeng cukong politik.

Maka, praktik mahar politik harus dihentikan. Partai sejak awal harus sudah berani menyuarakan hal tersebut dan berharap banyak pihak yang aktif ambil bagian menghentikan praktik korupsi yang dilakukan sejak dari proses kandidasi.

Tentu, politik tanpa mahar yang kita harapkan bukan sekadar jargon apalagi ilusi. Ini realitas yang bisa menyegarkan demokrasi, menuntun negeri  keluar dari lingkaran korupsi tanpa henti. Namun, tidak bisa hanya satu partai yang terlibat. Semua harus mengakhiri politik mahar, politik mahal.



Berita Lainnya
  • Bersiap untuk Dunia yang Menggila

    23/6/2025 05:00

    ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.

  • Cegah Janji Palsu UU Perlindungan PRT

    21/6/2025 05:00

    PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.

  • Pisau Dapur Hakim Tipikor

    20/6/2025 05:00

    VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini

  • Menghadang Efek Domino Perang

    19/6/2025 05:00

    ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.

  • Jangan Memanipulasi Sejarah

    18/6/2025 05:00

    KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.

  • Jangan Gembos Hadapi Tannos

    17/6/2025 05:00

    GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

  • Berebut Empat Pulau

    16/6/2025 05:00

    PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.

  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

  • Upaya Kuat Jaga Raja Ampat

    11/6/2025 05:00

    SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.

  • Vonis Ringan Koruptor Dana Pandemi

    10/6/2025 05:00

    UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.

  • Membagi Uang Korupsi

    09/6/2025 05:00

    PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.

  • Jangan Biarkan Kabinet Bersimpang Jalan

    07/6/2025 05:00

    DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.

  • Jangan Lengah Hadapi Covid-19

    05/6/2025 05:00

    DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.

  • Merawat Politik Kebangsaan

    04/6/2025 05:00

    PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.