Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
CALON presiden Ganjar Pranowo resmi bersikap untuk tetap berada di luar pemerintahan setelah dia kalah dalam kontestasi Pilpres 2024. Sikap itu baik, sangat baik, bagi demokrasi dan akan lebih baik lagi jika sikap yang sama ditunjukkan partai tempatnya bernaung, PDIP.
Keputusan Ganjar untuk tetap di luar pemerintahan alias menjadi oposisi diumumkan Senin (6/5), lewat deklarasi dalam halal bihalal Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Jakarta. Dia menegaskan tak bakal bergabung di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, meski hingga kini belum juga ada tawaran untuk bergabung. Dia juga menyatakan tetap menghormati pemerintahan yang baru nanti sebagai wujud pilihan rakyat.
Ganjar menekankan pula, ketetapannya untuk berada di luar pemerintahan adalah pilihan yang didasarkan pada moralitas agar cara berpolitik bangsa Indonesia naik kelas dan semakin terhormat. Sebagai pilihan politik, kita patut menghormati keputusan Ganjar. Siapa pun boleh memilih dan berharap untuk masuk pemerintahan atau sebaliknya, bercokol di seberangnya.
Sebagai pilihan politik, ketetapan Ganjar untuk tetap menjadi oposisi layak kita apresiasi. Itulah pilihan yang tepat, yang semestinya, karena dia kalah dalam kompetisi. Meski ditengarai, bahkan diyakini Ganjar, banyak kecurangan, ketidakjujuran, dan ketidakadilan, pilpres telah menghasilkan pemenang. Mayoritas rakyat Indonesia yang sudah melabuhkan kehendak mereka kepada Prabowo untuk memimpin bangsa ini lima tahun ke depan.
Ganjar sedang mengikuti jalan paralel bahwa karena ia kalah dalam kompetisi, ia memilih untuk tidak ikut menikmati kemenangan lawan dengan tidak masuk ke dalam pemerintahan. Ganjar memilih bersikap, biarkan kekuasaan menjadi milik pemenang, sedangkan tugas yang kalah adalah mengontrol kekuasaan itu. Pastikan keduanya bekerja untuk rakyat, bangsa, dan negara, meski dalam posisi berbeda.
Itulah spirit check and balance yang baginya menjadi keniscayaan. Demokrasi akan sehat jika kekuasaan ada yang mengawasi. Demokrasi tidak sakit-sakitan jika tak semua pihak, baik yang kalah maupun yang menang dalam pertandingan, berkumpul di pusaran kekuasaan.
Pilihan Ganjar untuk menjadi oposisi adalah pilihan yang patut dihormati. Akan tetapi, ia tak terlalu berarti jika sekadar menjadi sikap pribadi. Oposisi akan punya kekuatan, akan bergigi, jika dilakukan partai politik karena merekalah yang punya kader-kader di DPR, lembaga legislatif yang salah satu tugasnya adalah mengawasi eksekutif.
Pilihan Ganjar untuk tetap berada di luar pemerintahan adalah langkah mulia dalam membangun demokrasi. Akan tetapi, akan lebih mulia lagi jika dia bisa menyakinkan partainya untuk mengambil sikap yang sama, sama-sama menjadi oposisi.
PDIP baru akan memastikan posisi, apakah bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau sebaliknya, dalam Rakernas pada 24-26 Mei. Kita berharap, keputusannya nanti sama dengan pilihan Ganjar sebagai capres yang mereka usung. Kita berharap, keputusan itu diambil atas dasar kesadaran penuh untuk merawat demokrasi, bukan karena emosional dan pelampiasan sakit hati.
Peran oposisi juga terhormat meski harus diakui berat karena tak menikmati kue kekuasaan. Namun, PDIP sudah membuktikan sanggup memainkan peran itu sebelumnya dan tetap eksis hingga kini. Jadi, sama seperti Ganjar, pilihan menjadi oposisi seharusnya tak akan sulit bagi partai pimpinan Megawati Soekarnoputri.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.
SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.
UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.
PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.
DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.
DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.
PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.
JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.
PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.
CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.
PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.
SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved