Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
CALON presiden Ganjar Pranowo resmi bersikap untuk tetap berada di luar pemerintahan setelah dia kalah dalam kontestasi Pilpres 2024. Sikap itu baik, sangat baik, bagi demokrasi dan akan lebih baik lagi jika sikap yang sama ditunjukkan partai tempatnya bernaung, PDIP.
Keputusan Ganjar untuk tetap di luar pemerintahan alias menjadi oposisi diumumkan Senin (6/5), lewat deklarasi dalam halal bihalal Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Jakarta. Dia menegaskan tak bakal bergabung di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, meski hingga kini belum juga ada tawaran untuk bergabung. Dia juga menyatakan tetap menghormati pemerintahan yang baru nanti sebagai wujud pilihan rakyat.
Ganjar menekankan pula, ketetapannya untuk berada di luar pemerintahan adalah pilihan yang didasarkan pada moralitas agar cara berpolitik bangsa Indonesia naik kelas dan semakin terhormat. Sebagai pilihan politik, kita patut menghormati keputusan Ganjar. Siapa pun boleh memilih dan berharap untuk masuk pemerintahan atau sebaliknya, bercokol di seberangnya.
Sebagai pilihan politik, ketetapan Ganjar untuk tetap menjadi oposisi layak kita apresiasi. Itulah pilihan yang tepat, yang semestinya, karena dia kalah dalam kompetisi. Meski ditengarai, bahkan diyakini Ganjar, banyak kecurangan, ketidakjujuran, dan ketidakadilan, pilpres telah menghasilkan pemenang. Mayoritas rakyat Indonesia yang sudah melabuhkan kehendak mereka kepada Prabowo untuk memimpin bangsa ini lima tahun ke depan.
Ganjar sedang mengikuti jalan paralel bahwa karena ia kalah dalam kompetisi, ia memilih untuk tidak ikut menikmati kemenangan lawan dengan tidak masuk ke dalam pemerintahan. Ganjar memilih bersikap, biarkan kekuasaan menjadi milik pemenang, sedangkan tugas yang kalah adalah mengontrol kekuasaan itu. Pastikan keduanya bekerja untuk rakyat, bangsa, dan negara, meski dalam posisi berbeda.
Itulah spirit check and balance yang baginya menjadi keniscayaan. Demokrasi akan sehat jika kekuasaan ada yang mengawasi. Demokrasi tidak sakit-sakitan jika tak semua pihak, baik yang kalah maupun yang menang dalam pertandingan, berkumpul di pusaran kekuasaan.
Pilihan Ganjar untuk menjadi oposisi adalah pilihan yang patut dihormati. Akan tetapi, ia tak terlalu berarti jika sekadar menjadi sikap pribadi. Oposisi akan punya kekuatan, akan bergigi, jika dilakukan partai politik karena merekalah yang punya kader-kader di DPR, lembaga legislatif yang salah satu tugasnya adalah mengawasi eksekutif.
Pilihan Ganjar untuk tetap berada di luar pemerintahan adalah langkah mulia dalam membangun demokrasi. Akan tetapi, akan lebih mulia lagi jika dia bisa menyakinkan partainya untuk mengambil sikap yang sama, sama-sama menjadi oposisi.
PDIP baru akan memastikan posisi, apakah bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau sebaliknya, dalam Rakernas pada 24-26 Mei. Kita berharap, keputusannya nanti sama dengan pilihan Ganjar sebagai capres yang mereka usung. Kita berharap, keputusan itu diambil atas dasar kesadaran penuh untuk merawat demokrasi, bukan karena emosional dan pelampiasan sakit hati.
Peran oposisi juga terhormat meski harus diakui berat karena tak menikmati kue kekuasaan. Namun, PDIP sudah membuktikan sanggup memainkan peran itu sebelumnya dan tetap eksis hingga kini. Jadi, sama seperti Ganjar, pilihan menjadi oposisi seharusnya tak akan sulit bagi partai pimpinan Megawati Soekarnoputri.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Immanuele 'Noel' Ebenezer Gerungan dan 10 orang lainnya sebagai tersangka.
DUA kasus besar yang terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) saat ini tidak bisa dianggap remeh.
PEMERINTAH mengalokasikan Rp757,8 triliun untuk anggaran pendidikan pada 2026, atau mengambil porsi 20% lebih APBN tahun depan.
SUDAH tiga kali rezim di Republik ini berganti, tetapi pengelolaan ibadah haji tidak pernah luput dari prahara korupsi.
KONSTITUSI telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu prinsip yang tak bisa ditawar ialah soal kepastian hukum.
UNGKAPAN tidak ada manusia yang sempurna menyiratkan bahwa tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan.
BERANI mengungkap kesalahan ialah anak tangga pertama menuju perbaikan.
DELAPAN dekade sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia telah menapaki perjalanan panjang yang penuh dinamika.
BERCANDA itu tidak dilarang. Bahkan, bercanda punya banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan mental serta mengurangi stres.
MULAI 2026, penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air memasuki era baru. K
BUKAN masuk penjara, malah jadi komisaris di BUMN. Begitulah nasib Silfester Matutina, seorang terpidana 1 tahun 6 bulan penjara yang sudah divonis sejak 2019 silam.
PERSOALAN sengketa wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia kembali mencuat di tengah kian mesranya hubungan kedua negara.
BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.
PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.
SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved