Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
PEMILU sudah usai. Proses sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) juga sudah tuntas. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pula telah ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih Republik Indonesia.
Di samping hasil pilpres, di sisi legislatif tinggal menantikan babak gugatan hasil perolehan suara di Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan penghitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU), delapan partai politik berhasil lolos di Senayan. Mereka ialah PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Partai Demokrat, dan PAN.
PDIP adalah parpol yang kembali berhasil meraup suara tertinggi, kali ini sekitar 25,3 juta suara atau sekitar 16,7%. Partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri itu akan kembali mendapatkan tiket untuk menduduki kursi ketua DPR.
Dalam sistem presidensial tidak terlalu mengenal koalisi ataupun oposisi seperti sistem parlementer. Presiden sebenarnya tidak diharuskan membangun koalisi dengan parlemen. Hanya saja, presiden tetap perlu menjalin hubungan dengan parlemen.
Jika hubungan tidak mesra, parlemen bisa saja menolak pengajuan anggaran dan program pemerintah. Walhasil, beragam visi dan misi presiden akan berantakan.
Makanya, wajar jika sejumlah partai politik telah didekati oleh Prabowo. Termasuk, parpol yang tidak berada dalam barisan pendukung pencalonannya. Bukan tidak menghargai pendukung yang dianggap telah berdarah-darah, akan tetapi koalisi parpol pendukung dalam pencalonan bubar seiring usainya pemilihan. Yang ada ke depan adalah koalisi parpol dalam konteks pemerintahan.
Dari parpol yang berhasil lolos di parlemen, PDIP masih dilematis untuk bersikap. Kegamangan itu kiranya tidak terlepas dari kekuatan di internal PDIP, antara yang ingin bergabung dan berpisah dengan pemerintah.
Dari sisi ketatanegaraan, bila PDIP masuk ke dalam koalisi besar, sistem pemerintahan tidak akan seimbang lantaran tidak adanya pengontrol kinerja pemerintah. Bila dukungan ke presiden terlalu besar, presiden sangat berpeluang menjadi tak terawasi dan antikritik. Tinggal selangkah lagi menuju otoriter.
PDIP mempunyai modal yang sangat besar untuk menjadi oposisi. Apalagi, mereka menjadi pemenang Pemilu 2024 dengan meraup kursi terbanyak di parlemen. Selain itu, PDIP juga memiliki keterkaitan sejarah yang rekat dengan pengawasan dan pengontrol pemerintah.
Ditambah lagi, oposisi adalah sebuah sikap yang terhormat dan mulia. Tidak ada yang salah dengan tidak bergabung dalam barisan pendukung pemerintahan. Karena, justru kehadiran oposisi itulah yang bisa menyelamatkan demokrasi.
Demokrasi bisa tumbuh dan berkembang hanya bila ada check and balance. Proses penyeimbang akan lebih bebas kepentingan bila dilakukan oleh partai yang berada di luar pemerintahan.
MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved