Headline
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Perluasan areal preservasi diikuti dengan keharusan bagi setiap pemegang hak untuk melepaskan hak atas tanah mereka.
PEMILU sudah usai. Proses sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) juga sudah tuntas. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pula telah ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih Republik Indonesia.
Di samping hasil pilpres, di sisi legislatif tinggal menantikan babak gugatan hasil perolehan suara di Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan penghitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU), delapan partai politik berhasil lolos di Senayan. Mereka ialah PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Partai Demokrat, dan PAN.
PDIP adalah parpol yang kembali berhasil meraup suara tertinggi, kali ini sekitar 25,3 juta suara atau sekitar 16,7%. Partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri itu akan kembali mendapatkan tiket untuk menduduki kursi ketua DPR.
Dalam sistem presidensial tidak terlalu mengenal koalisi ataupun oposisi seperti sistem parlementer. Presiden sebenarnya tidak diharuskan membangun koalisi dengan parlemen. Hanya saja, presiden tetap perlu menjalin hubungan dengan parlemen.
Jika hubungan tidak mesra, parlemen bisa saja menolak pengajuan anggaran dan program pemerintah. Walhasil, beragam visi dan misi presiden akan berantakan.
Makanya, wajar jika sejumlah partai politik telah didekati oleh Prabowo. Termasuk, parpol yang tidak berada dalam barisan pendukung pencalonannya. Bukan tidak menghargai pendukung yang dianggap telah berdarah-darah, akan tetapi koalisi parpol pendukung dalam pencalonan bubar seiring usainya pemilihan. Yang ada ke depan adalah koalisi parpol dalam konteks pemerintahan.
Dari parpol yang berhasil lolos di parlemen, PDIP masih dilematis untuk bersikap. Kegamangan itu kiranya tidak terlepas dari kekuatan di internal PDIP, antara yang ingin bergabung dan berpisah dengan pemerintah.
Dari sisi ketatanegaraan, bila PDIP masuk ke dalam koalisi besar, sistem pemerintahan tidak akan seimbang lantaran tidak adanya pengontrol kinerja pemerintah. Bila dukungan ke presiden terlalu besar, presiden sangat berpeluang menjadi tak terawasi dan antikritik. Tinggal selangkah lagi menuju otoriter.
PDIP mempunyai modal yang sangat besar untuk menjadi oposisi. Apalagi, mereka menjadi pemenang Pemilu 2024 dengan meraup kursi terbanyak di parlemen. Selain itu, PDIP juga memiliki keterkaitan sejarah yang rekat dengan pengawasan dan pengontrol pemerintah.
Ditambah lagi, oposisi adalah sebuah sikap yang terhormat dan mulia. Tidak ada yang salah dengan tidak bergabung dalam barisan pendukung pemerintahan. Karena, justru kehadiran oposisi itulah yang bisa menyelamatkan demokrasi.
Demokrasi bisa tumbuh dan berkembang hanya bila ada check and balance. Proses penyeimbang akan lebih bebas kepentingan bila dilakukan oleh partai yang berada di luar pemerintahan.
SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.
UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.
PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.
DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.
DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.
PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.
JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.
PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.
CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.
PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.
SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.
Para guru besar fakultas kedokteran juga menganggap PPDS university-based tidak diperlukan mengingat saat ini pendidikan spesialis telah berbasis rumah sakit.
BAHASAN tentang perlunya Indonesia punya aturan untuk mendapatkan kembali kekayaan negara yang diambil para koruptor kembali mengemuka.
Sesungguhnya, problem di sektor pajak masih berkutat pada persoalan-persoalan lama.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan sudah berkali-kali merekomendasikan penaikan banpol.
SUDAH jatuh tertimpa tangga, masih lagi tertabrak mobil.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved