Headline

Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.

Fokus

Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.

Mobilisasi Amtenar Jangan Tergesa

19/4/2024 05:00

PRESIDEN Joko Widodo kerap disebut sebagai pemimpin antitesis dari pendahulunya. Sebagai kepala negara, Jokowi dikenal sering menekankan para aparatur negara dan bawahannya untuk bekerja cepat melayani masyarakat. Karena itu, para pembantu Presiden mesti bekerja cekatan, tangkas, serta menyelesaikan tantangan dan persoalan dalam waktu singkat.

Publik juga kerap disajikan kekesalan Presiden atas kelambanan jajaran birokrasi terkait dengan pelayanan publik, perizinan, maupun belanja pemerintah. Presiden bahkan telah mengubah banyak regulasi yang memangkas rantai birokrasi untuk mempercepat proses perizinan.

Kecepatan kiranya memang menjadi keharusan di era globalisasi saat ini. Akan tetapi, kecepatan pada dasarnya harus terukur dengan beragam persiapan yang komprehensif. Gerak cepat seyogianya tetap menekankan kehati-hatian. Jika tidak, niat untuk bergerak cepat itu malah berpotensi berubah menjadi ketergesa-gesaan yang minim perhitungan.

Ihwal kecepatan, bukan ketergesa-gesaan, sudah menjadi penekanan dari para pendiri bangsa. Itu bahkan tersirat dalam teks Proklamasi yang menggunakan frasa 'dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya' dalam hal pemindahan kekuasaan dan lainnya.

Spirit proklamasi itu perlu kita ingatkan karena pada peringatan HUT ke-79 kemerdekaan RI, 17 Agustus 2024 nanti, pemerintah berencana menggelar upacara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim). Upacara itu juga menjadi penanda pemindahan ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta ke IKN Nusantara.

Demi niat itu, pemerintah terkesan ingin cepat-cepat pula memindahkan aparatur sipil negara (ASN) dan kantor pemerintahan ke IKN meskipun sejatinya fasilitas penunjang bagi kehidupan dan pekerjaan ASN yang sudah terbangun masih minim. Awalnya, pemindahan ASN direncanakan dimulai Juli 2024. Namun, rencana itu diundur menjadi September karena seluruh perkantoran dan penginapan akan digunakan oleh 1.500 personel yang terlibat peringatan upacara 17 Agustus di IKN.

Sejumlah menteri memang akan tetap pindah ke IKN pada Juli. Salah satunya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Basuki berencana boyongan ke Kalimantan Timur mendahului Presiden. Akan tetapi, ia pun mensyaratkan perpindahan dirinya menunggu ketersediaan sarana air minum.

Menteri Basuki adalah orang yang paling mengetahui progres pembangunan secara riil di IKN. Ketika ia memberi syarat kepindahannya harus disertai kesiapan sarana air bersih/minum, sesungguhnya itu mengindikasikan bahwa pemerintah sebetulnya menyadari bahwa fasilitas dan infrastruktur yang mesti disiapkan untuk melayani para ASN memang masih jauh dari tuntas.

Harus kita katakan pemindahan ASN ke IKN tidak bisa main-main. Akan ada mobilisasi puluhan ribu manusia menuju ibu kota baru NKRI tersebut. Untuk tahap awal, perpindahan dijalani oleh 11.916 ASN dari 38 kementerian/lembaga (K/L). Selanjutnya, prioritas kedua, sebanyak 6.774 ASN dari 91 unit eselon 1 di 29 K/L dan prioritas ketiga berjumlah 14.237 pegawai ASN dari 278 unit eselon 1 di 59 K/L.

Bayangkan jika ribuan ASN itu sudah menempati lokasi, sedangkan fasilitas-fasilitas penunjangnya seperti akses air bersih apalagi air minum belum memadai, apa kata dunia? Air adalah salah satu kebutuhan paling asasi manusia dan makhluk hidup lainnya.

Selain air, masalah tanah juga belum tuntas. Belum seluruh lahan di IKN sudah klir secara hukum. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengakui ada masalah penanganan dampak sosial dan ganti rugi 2.086 hektare lahan di IKN. Masalah tersebut sudah dia sampaikan kepada Presiden Jokowi pada Februari, tapi rupanya belum ada penyelesaian.

Sekali lagi, pemindahan ASN bukan program main-main, karena para aparatur negara beserta keluarga mereka bukanlah mainan. Mobilisasi para amtenar bukan sekadar memindahkan tempat kerja. Segala sesuatu harus dihitung secara cermat dan komprehensif. Kalau kebutuhan mendasar belum layak dan siap, jangan pula pemerintah merasa harus memaksakan diri. Itu namanya bukan cepat, melainkan tergesa-gesa.



Berita Lainnya
  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

  • Upaya Kuat Jaga Raja Ampat

    11/6/2025 05:00

    SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.

  • Vonis Ringan Koruptor Dana Pandemi

    10/6/2025 05:00

    UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.

  • Membagi Uang Korupsi

    09/6/2025 05:00

    PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.

  • Jangan Biarkan Kabinet Bersimpang Jalan

    07/6/2025 05:00

    DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.

  • Jangan Lengah Hadapi Covid-19

    05/6/2025 05:00

    DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.

  • Merawat Politik Kebangsaan

    04/6/2025 05:00

    PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.

  • Obral Nyawa di Tambang Rakyat

    03/6/2025 05:00

    JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.

  • Melantangkan Pancasila

    02/6/2025 05:00

    PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.

  • Penegak Hukum Tonggak Kepercayaan

    31/5/2025 05:00

    CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.

  • Palestina Merdeka Tetap Syarat Mutlak

    30/5/2025 05:00

    PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.

  • Keadilan Pendidikan tanpa Diskriminasi

    29/5/2025 05:00

    SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.

  • Meredakan Sengkarut Dunia Kesehatan

    28/5/2025 05:00

    Para guru besar fakultas kedokteran juga menganggap PPDS university-based tidak diperlukan mengingat saat ini pendidikan spesialis telah berbasis rumah sakit.

  • Rampas Aset tanpa Langgar Hak

    27/5/2025 05:00

    BAHASAN tentang perlunya Indonesia punya aturan untuk mendapatkan kembali kekayaan negara yang diambil para koruptor kembali mengemuka.

  • Sektor Pajak Butuh Digebrak

    26/5/2025 05:00

    Sesungguhnya, problem di sektor pajak masih berkutat pada persoalan-persoalan lama.