Headline

Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.

Fokus

Pasukan Putih menyasar pasien dengan ketergantungan berat

Mobilisasi Amtenar Jangan Tergesa

19/4/2024 05:00

PRESIDEN Joko Widodo kerap disebut sebagai pemimpin antitesis dari pendahulunya. Sebagai kepala negara, Jokowi dikenal sering menekankan para aparatur negara dan bawahannya untuk bekerja cepat melayani masyarakat. Karena itu, para pembantu Presiden mesti bekerja cekatan, tangkas, serta menyelesaikan tantangan dan persoalan dalam waktu singkat.

Publik juga kerap disajikan kekesalan Presiden atas kelambanan jajaran birokrasi terkait dengan pelayanan publik, perizinan, maupun belanja pemerintah. Presiden bahkan telah mengubah banyak regulasi yang memangkas rantai birokrasi untuk mempercepat proses perizinan.

Kecepatan kiranya memang menjadi keharusan di era globalisasi saat ini. Akan tetapi, kecepatan pada dasarnya harus terukur dengan beragam persiapan yang komprehensif. Gerak cepat seyogianya tetap menekankan kehati-hatian. Jika tidak, niat untuk bergerak cepat itu malah berpotensi berubah menjadi ketergesa-gesaan yang minim perhitungan.

Ihwal kecepatan, bukan ketergesa-gesaan, sudah menjadi penekanan dari para pendiri bangsa. Itu bahkan tersirat dalam teks Proklamasi yang menggunakan frasa 'dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya' dalam hal pemindahan kekuasaan dan lainnya.

Spirit proklamasi itu perlu kita ingatkan karena pada peringatan HUT ke-79 kemerdekaan RI, 17 Agustus 2024 nanti, pemerintah berencana menggelar upacara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim). Upacara itu juga menjadi penanda pemindahan ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta ke IKN Nusantara.

Demi niat itu, pemerintah terkesan ingin cepat-cepat pula memindahkan aparatur sipil negara (ASN) dan kantor pemerintahan ke IKN meskipun sejatinya fasilitas penunjang bagi kehidupan dan pekerjaan ASN yang sudah terbangun masih minim. Awalnya, pemindahan ASN direncanakan dimulai Juli 2024. Namun, rencana itu diundur menjadi September karena seluruh perkantoran dan penginapan akan digunakan oleh 1.500 personel yang terlibat peringatan upacara 17 Agustus di IKN.

Sejumlah menteri memang akan tetap pindah ke IKN pada Juli. Salah satunya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Basuki berencana boyongan ke Kalimantan Timur mendahului Presiden. Akan tetapi, ia pun mensyaratkan perpindahan dirinya menunggu ketersediaan sarana air minum.

Menteri Basuki adalah orang yang paling mengetahui progres pembangunan secara riil di IKN. Ketika ia memberi syarat kepindahannya harus disertai kesiapan sarana air bersih/minum, sesungguhnya itu mengindikasikan bahwa pemerintah sebetulnya menyadari bahwa fasilitas dan infrastruktur yang mesti disiapkan untuk melayani para ASN memang masih jauh dari tuntas.

Harus kita katakan pemindahan ASN ke IKN tidak bisa main-main. Akan ada mobilisasi puluhan ribu manusia menuju ibu kota baru NKRI tersebut. Untuk tahap awal, perpindahan dijalani oleh 11.916 ASN dari 38 kementerian/lembaga (K/L). Selanjutnya, prioritas kedua, sebanyak 6.774 ASN dari 91 unit eselon 1 di 29 K/L dan prioritas ketiga berjumlah 14.237 pegawai ASN dari 278 unit eselon 1 di 59 K/L.

Bayangkan jika ribuan ASN itu sudah menempati lokasi, sedangkan fasilitas-fasilitas penunjangnya seperti akses air bersih apalagi air minum belum memadai, apa kata dunia? Air adalah salah satu kebutuhan paling asasi manusia dan makhluk hidup lainnya.

Selain air, masalah tanah juga belum tuntas. Belum seluruh lahan di IKN sudah klir secara hukum. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengakui ada masalah penanganan dampak sosial dan ganti rugi 2.086 hektare lahan di IKN. Masalah tersebut sudah dia sampaikan kepada Presiden Jokowi pada Februari, tapi rupanya belum ada penyelesaian.

Sekali lagi, pemindahan ASN bukan program main-main, karena para aparatur negara beserta keluarga mereka bukanlah mainan. Mobilisasi para amtenar bukan sekadar memindahkan tempat kerja. Segala sesuatu harus dihitung secara cermat dan komprehensif. Kalau kebutuhan mendasar belum layak dan siap, jangan pula pemerintah merasa harus memaksakan diri. Itu namanya bukan cepat, melainkan tergesa-gesa.



Berita Lainnya
  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.

  • Bersiap untuk Dunia yang Menggila

    23/6/2025 05:00

    ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.

  • Cegah Janji Palsu UU Perlindungan PRT

    21/6/2025 05:00

    PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.

  • Pisau Dapur Hakim Tipikor

    20/6/2025 05:00

    VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini

  • Menghadang Efek Domino Perang

    19/6/2025 05:00

    ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.

  • Jangan Memanipulasi Sejarah

    18/6/2025 05:00

    KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.

  • Jangan Gembos Hadapi Tannos

    17/6/2025 05:00

    GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

  • Berebut Empat Pulau

    16/6/2025 05:00

    PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.

  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik