Headline

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

Setop Angin Surga Harga BBM

18/4/2024 05:00

NGERI-NGERI sedap mendengarnya. Jika konflik Iran dan Israel meluas, hal itu bakal mengganggu pasokan minyak mentah sehingga dapat menyebabkan lonjakan harga minyak mentah dunia. Tatanan ekonomi global berubah, dan Indonesia yang merupakan pengimpor murni minyak (net importer) bakal merasakan imbasnya.

Selasa (16/4), selepas mengikuti rapat kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sudah buka-bukaan. Pemerintah hanya bisa menjamin tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga Juni mendatang.

Itu pun jika konflik Iran-Israel tak meluas dalam satu-dua bulan ke depan. Akan tetapi, jika konflik meluas dan harga minyak dunia tembus US$100 per barel, APBN bakal jebol untuk menanggung subsidi harga BBM. Ditambah lagi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang saat ini masih dalam tekanan.

Harga minyak dunia sejatinya juga telah mengalami tren kenaikan. Jenis Brent bahkan sempat menyentuh US$90 per barel, atau tertinggi sejak Oktober 2023, sebagai dampak dari situasi geopolitik.

Kemarin, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Mei US$85,36 per barel, sedangkan harga minyak mentah Brent yang merupakan patokan harga minyak dunia untuk pengiriman Juni US$90,02 per barel.

Angka tersebut lumayan besar, jauh di atas asumsi makro APBN 2024 yang menetapkan US$82 per barel.

Perlu diingat pula, skala dampak konflik Iran-Israel bakal jauh lebih besar jika dibandingkan dengan perang Rusia-Ukraina atau perang di Gaza yang sudah berlangsung puluhan tahun lamanya. Itu karena Iran merupakan salah satu produsen minyak dan gas (migas) utama di Timur Tengah dan juga menjadi anggota organisasi negara pengekspor minyak bumi (Organization of the Petroleum Exporting Countries/OPEC).

Parahnya lagi, dalam penutupan perdagangan kemarin sore, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ada di level Rp16.259, melemah 83 poin jika dibandingkan dengan penutupan Selasa (16/4) di level Rp16.175.

Secara matematis, APBN sudah jelas berada di bibir jurang jika terus menanggung subsidi harga BBM. Dalam hitungan pemerintah, setiap kenaikan harga minyak per 1 dolar AS akan berdampak pada kenaikan subsidi dan kompensasi untuk BBM di dalam negeri sekitar Rp3,5 triliun-Rp4 triliun.

Dari situ sudah jelas terlihat, jika harga BBM subsidi tidak dinaikan, beban APBN akan membengkak. Di sisi lain, jika harga BBM subsidi naik, hal itu dipastikan akan memicu inflasi yang menyebabkan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok sehingga menurunkan daya beli rakyat.

Karena itu, sejak sekarang pemerintah lebih baik bicara apa adanya dan menghindari pernyataan-pernyataan bak memberi angin surga kepada masyarakat, misalnya tak akan menaikkan harga BBM subsidi hingga Juni 2024. Siapa yang bisa menjamin konflik Iran-Israel tak akan berkepanjangan hingga Juni 2024?

Pemerintah sebaiknya bersikap realistis dengan memaparkan indikator-indikator terukur, salah satunya harga minyak dunia. Pemerintah akan lebih bijak kalau mengatakan tak akan menaikkan harga BBM subsidi jika minyak dunia masih di bawah US$100 per barel.

Namun, jika harga minyak dunia sudah di atas US$100 per barel, harga BBM subsidi bakal dinaikkan sembari mempertebal bantuan langsung tunai (BLT) kepada rakyat miskin yang terdampak. Pada saat bersamaan, aksi refocusing anggaran sebagaimana yang pernah dilakukan saat pandemi, bisa juga dilakukan lagi.

Pernyataan dan cara-cara itu jauh lebih realistis bagi masyarakat yang sudah lelah dengan harapan palsu.



Berita Lainnya
  • Amnesti bukan untuk Koruptor

    25/8/2025 05:00

    KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Immanuele 'Noel' Ebenezer Gerungan dan 10 orang lainnya sebagai tersangka.

  • Potret Buram dari Sukabumi

    23/8/2025 05:00

    TRAGEDI memilukan datang dari Sukabumi, Jawa Barat.

  • Bersih-Bersih Total Kemenaker

    22/8/2025 05:00

    DUA kasus besar yang terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) saat ini tidak bisa dianggap remeh.

  • Utak-atik Anggaran Pendidikan

    21/8/2025 05:00

    PEMERINTAH mengalokasikan Rp757,8 triliun untuk anggaran pendidikan pada 2026, atau mengambil porsi 20% lebih APBN tahun depan.

  • Menanti Jalur Cepat KPK pada Kasus Haji

    20/8/2025 05:00

    SUDAH tiga kali rezim di Republik ini berganti, tetapi pengelolaan ibadah haji tidak pernah luput dari prahara korupsi.

  • Jangan Takluk oleh Silfester

    19/8/2025 05:00

    KONSTITUSI telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu prinsip yang tak bisa ditawar ialah soal kepastian hukum.

  • Terima Kritik meski Menyesakkan

    18/8/2025 05:00

    UNGKAPAN tidak ada manusia yang sempurna menyiratkan bahwa tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan.

  • Kebocoran Anggaran bukan Bualan

    16/8/2025 05:00

    BERANI mengungkap kesalahan ialah anak tangga pertama menuju perbaikan.

  • Berdaulat untuk Maju

    15/8/2025 05:00

    DELAPAN dekade sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia telah menapaki perjalanan panjang yang penuh dinamika.

  • Candaan yang tidak Lucu

    14/8/2025 05:00

    BERCANDA itu tidak dilarang. Bahkan, bercanda punya banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan mental serta mengurangi stres.

  • Perbaiki Tata Kelola Haji

    13/8/2025 05:00

    MULAI 2026, penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air memasuki era baru. K

  • Jalur Istimewa Silfester

    12/8/2025 05:00

    BUKAN masuk penjara, malah jadi komisaris di BUMN. Begitulah nasib Silfester Matutina, seorang terpidana 1 tahun 6 bulan penjara yang sudah divonis sejak 2019 silam.

  • Hati-Hati Telat Jaga Ambalat

    11/8/2025 05:00

    PERSOALAN sengketa wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia kembali mencuat di tengah kian mesranya hubungan kedua negara.

  • Mengevaluasi Penyaluran Bansos

    09/8/2025 05:00

    BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.

  • Tegakkan Hukum Hadirkan Keadilan

    08/8/2025 05:00

    PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.

  • Vonis Pantas untuk Aparat Culas

    07/8/2025 05:00

    SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.