Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
BERSILATURAHIM terutama di momen Idul Fitri merupakan tradisi baik yang mesti dipertahankan. Dengan bersilaturahim, hubungan harmonis di masyarakat akan terbangun dan terpelihara. Tali persaudaraan dan persahabatan pun menjadi semakin erat.
Ajang bersilaturahim bahkan mampu meredakan ketegangan politik di Tanah Air ketika era revolusi pada 1948. Para pemimpin Indonesia yang tengah berseteru lantaran kentalnya perbedaan pilihan akhirnya bisa bersatu kembali.
Mereka bersedia duduk satu meja untuk kembali saling memaafkan. Semua itu terealisasi setelah Bung Karno mengikuti saran kiai karismatik yang juga pendiri NU Kiai Wahab Chasbullah untuk menggelar forum silaturahim di momen Idul Fitri.
Mereka semua bersepakat untuk mengedepankan persatuan, tidak lagi bermusuhan, sambil tetap menghormati pendirian politik masing-masing. Tali persaudaraan yang sempat terkoyak akhirnya kembali terajut sekalipun masih berbeda pilihan.
Tradisi turun-temurun yang sudah diinisiasi para bapak bangsa itu masih berlanjut hingga saat ini. Misalnya, ketika presiden terpilih Prabowo Subianto bersilaturahim dengan para ketua umum partai politik pendukungnya.
Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra menyambangi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
Prabowo bahkan meluaskan silaturahim dengan berkunjung ke NasDem Tower untuk menemui Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, yang notabene memimpin parpol rival Prabowo di pilpres. Kini, Prabowo juga dikabarkan akan menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Momen langka itu amat mungkin terealisasi karena sebelumnya Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, sudah lebih dahulu menyambangi kediaman Megawati, bahkan sampai dua kali saat perayaan Hari Raya Idul Fitri, Rabu (10/4).
Bak gayung bersambut, Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Arsjad Rasjid, datang bersilaturahim dalam acara open house di kediaman Rosan, Kamis (11/4) malam. Ganjar-Mahfud ialah pasangan nomor urut 3 yang diusung PDIP.
Pertemuan keduanya mendapat respons dari Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Ia optimistis pertemuan keduanya akan membuka jalan bagi lahirnya koalisi besar. Rosan dan Arsjad diyakini bisa menjembatani dua kubu yang sebelumnya bertarung sengit pada Pilpres 2024.
Bamsoet, demikian ia karib disapa, juga sangat mendukung langkah presiden terpilih Prabowo merangkul semua partai politik bergabung dalam koalisi, termasuk PDIP. Untuk kedua kalinya, ia berujar Indonesia butuh demokrasi gotong royong, bukan oposisi.
Harus kita katakan pernyataan Bamsoet amat mungkin mematikan keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Demokrasi hanya bisa berjalan jika kekuasaan bekerja di bawah pengawasan. Syaratnya harus ada partai di luar pemerintahan.
Tanpa peran dan fungsi oposisi, kekuasaan akan cenderung otoriter, monolitik, dan menganggap pikiran-pikiran berbeda sebagai sesuatu yang berbahaya. Sesuatu yang berbahaya lazimnya akan disingkirkan kekuasaan yang bersifat tunggal itu.
Ketika itu terjadi, negeri ini hanya mengulang kembali kegagalan Orde Baru. Kita tentu tak ingin terjatuh dua kali dalam lubang yang sama. Padahal, upaya menghadirkan demokrasi sudah dibayar dengan harga yang mahal hingga mengorbankan banyak nyawa.
Oleh karena itu, kita harus sejak dini mencegah itu terjadi. Lewat forum itu, kita mendesak kepada para elite politik pemenang Pilpres 2024 untuk tetap menghidupkan fungsi oposisi. Jangan sekali-kali menggoda PDIP dengan iming-iming jabatan di pemerintahan.
Biarkan PDIP sebagai partai yang memperoleh kursi besar hasil Pemilu Legislatif 2024 mendapat tempat terhormat dalam mengawasi roda pemerintahan Prabowo-Gibran. Dengan catatan, putusan Mahkamah Konstitusi tidak menganulir kemenangan pasangan calon nomor urut 2 tersebut.
Janganlah kiranya Idul Fitri yang identik dengan momen bersilaturahim malah dijadikan ajang bagi-bagi kekuasaan. Negeri ini harus belajar dari bapak bangsa. Mereka bersilaturahim untuk menguatkan persatuan sambil tetap menghormati perbedaan pilihan.
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.
SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.
UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.
PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.
DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.
DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.
PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.
JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.
PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.
CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.
PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.
SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.
Para guru besar fakultas kedokteran juga menganggap PPDS university-based tidak diperlukan mengingat saat ini pendidikan spesialis telah berbasis rumah sakit.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved