Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
BERSILATURAHIM terutama di momen Idul Fitri merupakan tradisi baik yang mesti dipertahankan. Dengan bersilaturahim, hubungan harmonis di masyarakat akan terbangun dan terpelihara. Tali persaudaraan dan persahabatan pun menjadi semakin erat.
Ajang bersilaturahim bahkan mampu meredakan ketegangan politik di Tanah Air ketika era revolusi pada 1948. Para pemimpin Indonesia yang tengah berseteru lantaran kentalnya perbedaan pilihan akhirnya bisa bersatu kembali.
Mereka bersedia duduk satu meja untuk kembali saling memaafkan. Semua itu terealisasi setelah Bung Karno mengikuti saran kiai karismatik yang juga pendiri NU Kiai Wahab Chasbullah untuk menggelar forum silaturahim di momen Idul Fitri.
Mereka semua bersepakat untuk mengedepankan persatuan, tidak lagi bermusuhan, sambil tetap menghormati pendirian politik masing-masing. Tali persaudaraan yang sempat terkoyak akhirnya kembali terajut sekalipun masih berbeda pilihan.
Tradisi turun-temurun yang sudah diinisiasi para bapak bangsa itu masih berlanjut hingga saat ini. Misalnya, ketika presiden terpilih Prabowo Subianto bersilaturahim dengan para ketua umum partai politik pendukungnya.
Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra menyambangi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
Prabowo bahkan meluaskan silaturahim dengan berkunjung ke NasDem Tower untuk menemui Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, yang notabene memimpin parpol rival Prabowo di pilpres. Kini, Prabowo juga dikabarkan akan menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Momen langka itu amat mungkin terealisasi karena sebelumnya Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, sudah lebih dahulu menyambangi kediaman Megawati, bahkan sampai dua kali saat perayaan Hari Raya Idul Fitri, Rabu (10/4).
Bak gayung bersambut, Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Arsjad Rasjid, datang bersilaturahim dalam acara open house di kediaman Rosan, Kamis (11/4) malam. Ganjar-Mahfud ialah pasangan nomor urut 3 yang diusung PDIP.
Pertemuan keduanya mendapat respons dari Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Ia optimistis pertemuan keduanya akan membuka jalan bagi lahirnya koalisi besar. Rosan dan Arsjad diyakini bisa menjembatani dua kubu yang sebelumnya bertarung sengit pada Pilpres 2024.
Bamsoet, demikian ia karib disapa, juga sangat mendukung langkah presiden terpilih Prabowo merangkul semua partai politik bergabung dalam koalisi, termasuk PDIP. Untuk kedua kalinya, ia berujar Indonesia butuh demokrasi gotong royong, bukan oposisi.
Harus kita katakan pernyataan Bamsoet amat mungkin mematikan keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Demokrasi hanya bisa berjalan jika kekuasaan bekerja di bawah pengawasan. Syaratnya harus ada partai di luar pemerintahan.
Tanpa peran dan fungsi oposisi, kekuasaan akan cenderung otoriter, monolitik, dan menganggap pikiran-pikiran berbeda sebagai sesuatu yang berbahaya. Sesuatu yang berbahaya lazimnya akan disingkirkan kekuasaan yang bersifat tunggal itu.
Ketika itu terjadi, negeri ini hanya mengulang kembali kegagalan Orde Baru. Kita tentu tak ingin terjatuh dua kali dalam lubang yang sama. Padahal, upaya menghadirkan demokrasi sudah dibayar dengan harga yang mahal hingga mengorbankan banyak nyawa.
Oleh karena itu, kita harus sejak dini mencegah itu terjadi. Lewat forum itu, kita mendesak kepada para elite politik pemenang Pilpres 2024 untuk tetap menghidupkan fungsi oposisi. Jangan sekali-kali menggoda PDIP dengan iming-iming jabatan di pemerintahan.
Biarkan PDIP sebagai partai yang memperoleh kursi besar hasil Pemilu Legislatif 2024 mendapat tempat terhormat dalam mengawasi roda pemerintahan Prabowo-Gibran. Dengan catatan, putusan Mahkamah Konstitusi tidak menganulir kemenangan pasangan calon nomor urut 2 tersebut.
Janganlah kiranya Idul Fitri yang identik dengan momen bersilaturahim malah dijadikan ajang bagi-bagi kekuasaan. Negeri ini harus belajar dari bapak bangsa. Mereka bersilaturahim untuk menguatkan persatuan sambil tetap menghormati perbedaan pilihan.
PEMBERANTASAN korupsi di Indonesia kembali diuji. Di tengah persepsi publik bahwa praktik korupsi kian mengakar, langkah penegakan hukum justru dinilai melemah.
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, atau yang akrab disapa Gus Yaqut, dilaporkan mendapatkan status tahanan rumah.
RAMADAN telah berlalu dan kini seluruh umat Islam di dunia merayakan Hari Raya Idul Fitri.
PENGUNGKAPAN identitas terduga pelaku penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Andrie Yunus menjadi angin segar.
Ramadan dengan puasanya dan Nyepi dengan catur brata penyepiannya adalah dua jalan berbeda yang sama-sama menuju pada penguatan sikap pengendalian diri.
DALAM minggu ini, ada dua momentum besar ujian kematangan toleransi bangsa kita, yaitu Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1447 Hijriah.
TAK salah kiranya jika Transparency International menempatkan Indonesia di level rendah dalam pemberantasan korupsi sepanjang 2025.
Peristiwa itu merupakan ancaman serius terhadap demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indone
GELOMBANG mudik Lebaran selalu menjadi ujian besar bagi kapasitas negara dalam mengelola mobilitas manusia berskala besar.
BAGAIMANAPUN dampak situasi global saat ini, pemerintah harus bisa memastikan mudik Lebaran berlangsung aman dan lancar.
PEMERINTAH sejatinya lahir untuk melindungi, memberi kepastian, dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Stok BBM untuk 21 hari yang selama ini disebut sebagai standar buffer operasional semestinya tidak dipandang sebagai zona aman.
LAILA Fathiah, dengan nama panggung Fadia Arafiq, menjadi kepala daerah kedelapan hasil pilkada serentak pada 2024 lalu yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
NEGARA akhirnya menunjukkan taringnya di jagat digital yang kian sulit dikendalikan.
TEPAT sepekan lalu, negara superpower Amerika Serikat (AS) bersama sekondannya, Israel, membombardir Iran.
PENANGKAPAN Bupati Pekalongan Fadia Arafiq oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan satu hal, bahwa praktik korupsi di daerah bukanlah peristiwa tunggal
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved