Headline

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

Silaturahim tanpa Bagi-Bagi Kekuasaan

16/4/2024 05:00

BERSILATURAHIM terutama di momen Idul Fitri merupakan tradisi baik yang mesti dipertahankan. Dengan bersilaturahim, hubungan harmonis di masyarakat akan terbangun dan terpelihara. Tali persaudaraan dan persahabatan pun menjadi semakin erat.

Ajang bersilaturahim bahkan mampu meredakan ketegangan politik di Tanah Air ketika era revolusi pada 1948. Para pemimpin Indonesia yang tengah berseteru lantaran kentalnya perbedaan pilihan akhirnya bisa bersatu kembali.

Mereka bersedia duduk satu meja untuk kembali saling memaafkan. Semua itu terealisasi setelah Bung Karno mengikuti saran kiai karismatik yang juga pendiri NU Kiai Wahab Chasbullah untuk menggelar forum silaturahim di momen Idul Fitri.

Mereka semua bersepakat untuk mengedepankan persatuan, tidak lagi bermusuhan, sambil tetap menghormati pendirian politik masing-masing. Tali persaudaraan yang sempat terkoyak akhirnya kembali terajut sekalipun masih berbeda pilihan.

Tradisi turun-temurun yang sudah diinisiasi para bapak bangsa itu masih berlanjut hingga saat ini. Misalnya, ketika presiden terpilih Prabowo Subianto bersilaturahim dengan para ketua umum partai politik pendukungnya.

Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra menyambangi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Prabowo bahkan meluaskan silaturahim dengan berkunjung ke NasDem Tower untuk menemui Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, yang notabene memimpin parpol rival Prabowo di pilpres. Kini, Prabowo juga dikabarkan akan menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Momen langka itu amat mungkin terealisasi karena sebelumnya Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, sudah lebih dahulu menyambangi kediaman Megawati, bahkan sampai dua kali saat perayaan Hari Raya Idul Fitri, Rabu (10/4).

Bak gayung bersambut, Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Arsjad Rasjid, datang bersilaturahim dalam acara open house di kediaman Rosan, Kamis (11/4) malam. Ganjar-Mahfud ialah pasangan nomor urut 3 yang diusung PDIP.

Pertemuan keduanya mendapat respons dari Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Ia optimistis pertemuan keduanya akan membuka jalan bagi lahirnya koalisi besar. Rosan dan Arsjad diyakini bisa menjembatani dua kubu yang sebelumnya bertarung sengit pada Pilpres 2024.

Bamsoet, demikian ia karib disapa, juga sangat mendukung langkah presiden terpilih Prabowo merangkul semua partai politik bergabung dalam koalisi, termasuk PDIP. Untuk kedua kalinya, ia berujar Indonesia butuh demokrasi gotong royong, bukan oposisi.

Harus kita katakan pernyataan Bamsoet amat mungkin mematikan keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Demokrasi hanya bisa berjalan jika kekuasaan bekerja di bawah pengawasan. Syaratnya harus ada partai di luar pemerintahan.

Tanpa peran dan fungsi oposisi, kekuasaan akan cenderung otoriter, monolitik, dan menganggap pikiran-pikiran berbeda sebagai sesuatu yang berbahaya. Sesuatu yang berbahaya lazimnya akan disingkirkan kekuasaan yang bersifat tunggal itu.

Ketika itu terjadi, negeri ini hanya mengulang kembali kegagalan Orde Baru. Kita tentu tak ingin terjatuh dua kali dalam lubang yang sama. Padahal, upaya menghadirkan demokrasi sudah dibayar dengan harga yang mahal hingga mengorbankan banyak nyawa.

Oleh karena itu, kita harus sejak dini mencegah itu terjadi. Lewat forum itu, kita mendesak kepada para elite politik pemenang Pilpres 2024 untuk tetap menghidupkan fungsi oposisi. Jangan sekali-kali menggoda PDIP dengan iming-iming jabatan di pemerintahan.

Biarkan PDIP sebagai partai yang memperoleh kursi besar hasil Pemilu Legislatif 2024 mendapat tempat terhormat dalam mengawasi roda pemerintahan Prabowo-Gibran. Dengan catatan, putusan Mahkamah Konstitusi tidak menganulir kemenangan pasangan calon nomor urut 2 tersebut.

Janganlah kiranya Idul Fitri yang identik dengan momen bersilaturahim malah dijadikan ajang bagi-bagi kekuasaan. Negeri ini harus belajar dari bapak bangsa. Mereka bersilaturahim untuk menguatkan persatuan sambil tetap menghormati perbedaan pilihan.



Berita Lainnya
  • Amnesti bukan untuk Koruptor

    25/8/2025 05:00

    KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Immanuele 'Noel' Ebenezer Gerungan dan 10 orang lainnya sebagai tersangka.

  • Potret Buram dari Sukabumi

    23/8/2025 05:00

    TRAGEDI memilukan datang dari Sukabumi, Jawa Barat.

  • Bersih-Bersih Total Kemenaker

    22/8/2025 05:00

    DUA kasus besar yang terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) saat ini tidak bisa dianggap remeh.

  • Utak-atik Anggaran Pendidikan

    21/8/2025 05:00

    PEMERINTAH mengalokasikan Rp757,8 triliun untuk anggaran pendidikan pada 2026, atau mengambil porsi 20% lebih APBN tahun depan.

  • Menanti Jalur Cepat KPK pada Kasus Haji

    20/8/2025 05:00

    SUDAH tiga kali rezim di Republik ini berganti, tetapi pengelolaan ibadah haji tidak pernah luput dari prahara korupsi.

  • Jangan Takluk oleh Silfester

    19/8/2025 05:00

    KONSTITUSI telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu prinsip yang tak bisa ditawar ialah soal kepastian hukum.

  • Terima Kritik meski Menyesakkan

    18/8/2025 05:00

    UNGKAPAN tidak ada manusia yang sempurna menyiratkan bahwa tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan.

  • Kebocoran Anggaran bukan Bualan

    16/8/2025 05:00

    BERANI mengungkap kesalahan ialah anak tangga pertama menuju perbaikan.

  • Berdaulat untuk Maju

    15/8/2025 05:00

    DELAPAN dekade sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia telah menapaki perjalanan panjang yang penuh dinamika.

  • Candaan yang tidak Lucu

    14/8/2025 05:00

    BERCANDA itu tidak dilarang. Bahkan, bercanda punya banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan mental serta mengurangi stres.

  • Perbaiki Tata Kelola Haji

    13/8/2025 05:00

    MULAI 2026, penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Air memasuki era baru. K

  • Jalur Istimewa Silfester

    12/8/2025 05:00

    BUKAN masuk penjara, malah jadi komisaris di BUMN. Begitulah nasib Silfester Matutina, seorang terpidana 1 tahun 6 bulan penjara yang sudah divonis sejak 2019 silam.

  • Hati-Hati Telat Jaga Ambalat

    11/8/2025 05:00

    PERSOALAN sengketa wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia kembali mencuat di tengah kian mesranya hubungan kedua negara.

  • Mengevaluasi Penyaluran Bansos

    09/8/2025 05:00

    BANTUAN sosial atau bansos pada dasarnya merupakan insiatif yang mulia.

  • Tegakkan Hukum Hadirkan Keadilan

    08/8/2025 05:00

    PEMERIKSAAN dua menteri dari era Presiden Joko Widodo oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi menjadi sorotan publik.

  • Vonis Pantas untuk Aparat Culas

    07/8/2025 05:00

    SAMA seperti perang terhadap korupsi, perang melawan narkoba di negeri ini sering dipecundangi dari dalam.