Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
POLITIK sejatinya penuh dinamika. Tak ada politik yang tenang-tenang saja atau bermain dengan kaca mata kuda. Lurus terus tanpa menengok ke kanan dan ke kiri.
Tapi, sedinamis apa pun, rumus bagi politik kebangsaan dan kenegaraan ialah perlunya konsensus bagi para pihak yang berkontestasi. Setajam apa pun kompetisi politik dalam pesta demokrasi, harus ada ujungnya, mesti ada akhirnya.
Ujung dari semua kompetisi politik itu adalah kepentingan nasional yang harus dijaga. Itulah kepentingan yang butuh kebesaran pikiran dan keluasan hati. Itu pula kepentingan yang mesti diletakkan di atas segala kehendak sempit perorangan atau sektoral partai politik.
Kesadaran akan kepentingan nasional inilah yang seharusnya mewarnai pola pikir para politikus negeri ini. Partai politik sebagai instrumen demokrasi pada akhirnya harus memikirkan apa yang akan mereka persembahkan bagi penguatan demokrasi, konsolidasi demokrasi, yang akan bermuara kepada kepentingan nasional.
Dalam perspektif itulah, kita mengapresiasi pertemuan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan presiden terpilih Prabowo Subianto, yang merintis jalan bagi persatuan nasional, bulan lalu. Kini Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan mengutus putrinya yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menjajaki komunikasi dengan Prabowo Subianto.
Setelah Puan dan Prabowo bertemu, akan diagendakan pertemuan Megawati dengan presiden terpilih itu.
Putusan Mahkamah Konstitusi perlu dinanti. Namun, apa pun putusan MK atas gugatan Tim Paslon 01 dan 03 tak perlu menyurutkan rencana pertemuan para tokoh bangsa.
Kedewasaan berpolitik akan menentukan perpolitikan nasional untuk naik kelas menuju keadaban. Politik yang penuh keadaban yang tidak mengutamakan kepentingan sempit yang berpotensi memicu konflik tak berujung.
Apalagi, tantangan bangsa ini semakin kompleks dan rumit. Tidak hanya residu politik pasca-pemilu yang harus diatasi, tapi berbagai tantangan yang terus hidup seperti gejolak harga pangan, krisis energi, krisis iklim, dan seterusnya membutuhkan keluasan hati dan kebesaran pikiran dari para elite di negeri ini.
Indonesia harus berkontribusi bagi perbaikan tatanan dari krisis yang terjadi. Namun, kontribusi Indonesia itu memerlukan persyaratan kepemimpinan nasional yang legitimate, kuat, dan mendapatkan dukungan dari berbagai elemen, termasuk partai politik yang pernah menjadi lawan dalam pemilu.
Pertemuan pemimpin politik akan membuat iklim perpolitikan nasional mendingin dan stabil. Iklim politik yang kondusif ini juga akan melahirkan kepercayaan dunia internasional kepada negeri ini. Itulah sebuah harga yang harus ditebus dengan pengorbanan dan keberanian para tokoh untuk mewujudkan saling respek.
MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia
MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.
GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.
KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.
PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.
ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.
PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.
VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini
ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.
KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.
GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).
PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.
KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.
ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.
PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved