Headline

Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.

Fokus

Pasukan Putih menyasar pasien dengan ketergantungan berat

Keberanian Berkorban untuk Persatuan

08/4/2024 23:00

POLITIK sejatinya penuh dinamika. Tak ada politik yang tenang-tenang saja atau bermain dengan kaca mata kuda. Lurus terus tanpa menengok ke kanan dan ke kiri. 

Tapi, sedinamis apa pun, rumus bagi politik kebangsaan dan kenegaraan ialah perlunya konsensus bagi para pihak yang berkontestasi. Setajam apa pun kompetisi politik dalam pesta demokrasi, harus ada ujungnya, mesti ada akhirnya.

Ujung dari semua kompetisi politik itu adalah kepentingan nasional yang harus dijaga. Itulah kepentingan yang butuh kebesaran pikiran dan keluasan hati. Itu pula kepentingan yang mesti diletakkan di atas segala kehendak sempit perorangan atau sektoral partai politik. 

Kesadaran akan kepentingan nasional inilah yang seharusnya mewarnai pola pikir para politikus negeri ini. Partai politik sebagai instrumen demokrasi pada akhirnya harus memikirkan apa yang akan mereka persembahkan bagi penguatan demokrasi, konsolidasi demokrasi, yang akan bermuara kepada kepentingan nasional.

Dalam perspektif itulah, kita mengapresiasi pertemuan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan presiden terpilih Prabowo Subianto, yang merintis jalan bagi persatuan nasional, bulan lalu. Kini Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan mengutus putrinya yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menjajaki komunikasi dengan Prabowo Subianto. 

Setelah Puan dan Prabowo bertemu, akan diagendakan pertemuan Megawati dengan presiden terpilih itu.

Putusan Mahkamah Konstitusi perlu dinanti. Namun, apa pun putusan MK atas gugatan Tim Paslon 01 dan 03 tak perlu menyurutkan rencana pertemuan para tokoh bangsa. 

Kedewasaan berpolitik akan menentukan perpolitikan nasional untuk naik kelas menuju keadaban. Politik yang penuh keadaban yang tidak mengutamakan kepentingan sempit yang berpotensi memicu konflik tak berujung.

Apalagi, tantangan bangsa ini semakin kompleks dan rumit. Tidak hanya residu politik pasca-pemilu yang harus diatasi, tapi berbagai tantangan yang terus hidup seperti gejolak harga pangan, krisis energi, krisis iklim, dan seterusnya membutuhkan keluasan hati dan kebesaran pikiran dari para elite di negeri ini.
 
Indonesia harus berkontribusi bagi perbaikan tatanan dari krisis yang terjadi. Namun, kontribusi Indonesia itu memerlukan persyaratan kepemimpinan nasional yang legitimate, kuat, dan mendapatkan dukungan dari berbagai elemen, termasuk partai politik yang pernah menjadi lawan dalam pemilu. 

Pertemuan pemimpin politik akan membuat iklim perpolitikan nasional mendingin dan stabil. Iklim politik yang kondusif ini juga akan melahirkan kepercayaan dunia internasional kepada negeri ini. Itulah sebuah harga yang harus ditebus dengan pengorbanan dan keberanian para tokoh untuk mewujudkan saling respek.



Berita Lainnya
  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.

  • Bersiap untuk Dunia yang Menggila

    23/6/2025 05:00

    ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.

  • Cegah Janji Palsu UU Perlindungan PRT

    21/6/2025 05:00

    PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.

  • Pisau Dapur Hakim Tipikor

    20/6/2025 05:00

    VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini

  • Menghadang Efek Domino Perang

    19/6/2025 05:00

    ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.

  • Jangan Memanipulasi Sejarah

    18/6/2025 05:00

    KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.

  • Jangan Gembos Hadapi Tannos

    17/6/2025 05:00

    GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

  • Berebut Empat Pulau

    16/6/2025 05:00

    PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.

  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik