Headline

Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.

Fokus

Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.

Indonesia bukan hanya Pasar Cipinang

02/3/2024 05:00

HARGA beras yang kian mencekik leher membuat orang kian kelimpungan. Apa yang dilakukan sejumlah warga Kota Depok, Jawa Barat, yang terpaksa mengubah pola dan kualitas hidup mereka, ialah bukti bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok itu sudah di luar nalar.

Mereka beralih dari mengonsumsi nasi ke singkong dan ubi rebus. Itu pun mereka makan tanpa kehadiran lauk-pauk karena harga bahan pangan lain kini juga turut mahal. Mereka terpaksa menyingkirkan angan-angan kenikmatan dari memakan nasi. Yang penting perut mereka terisi.

Sungguh ironis, apalagi mengingat mereka adalah warga negara yang hidup di kota yang berjarak hanya sekitar 30 kilometer dari Pasar Induk Cipinang di Jakarta. Mereka menjadi korban dari harga pangan pada umumnya, dan terkhusus beras, yang tinggi. Bahkan, bila mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan harga beras pada Februari mencapai yang tertinggi sepanjang sejarah Republik ini.

Namun, saat para pewarta menanyakan bagaimana menurunkan harga beras yang masih tinggi, Presiden Joko Widodo, pada Rabu (28/2), justru meminta mereka untuk tidak menginformasikan kenaikan harga beras. Jokowi meminta wartawan mengecek harga beras di Pasar Induk Cipinang dan Pasar Johar yang katanya sudah turun. Sebab, Kepala Negara mengeklaim setiap hari selalu mengecek kondisi harga beras.

Di hari itu, harga beras di Pasar Induk Cipinang memang menurun sekitar Rp1.000 per kilogram. Baik untuk jenis beras premium maupun medium, harga sudah mulai turun. Selain itu, pedagang memastikan stok masih aman. Akan tetapi, Indonesia tidak sebatas Pasar Induk Cipinang dan Pasar Johar.

Bagi masyarakat yang hidup di daerah seperti Gresik, Jawa Timur, Klaten, Jawa Tengah, di wilayah Priangan Timur, Jawa Barat, dan Batam, ternyata harga beras medium dan premium masih tidak semurah yang Presiden Jokowi kira. Warga di Kota Palu, Sulawesi Tengah, juga masih harus mengurangi porsi makan harian mereka karena harga beras semakin mahal di pasaran.

Penggelontoran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) ternyata belum mampu menurunkan harga beras di tingkat konsumen.

Celakanya lagi, ketika masyarakat hendak mengecek harga beras secara daring, laman infopangan.jakarta.go.id sedang perawatan server, alias masyarakat tidak bisa mengeceknya lagi.

Publik tentu berharap pernyataan Presiden sebagai sebuah fakta, bukan ilusi. Apalagi, Jokowi dulunya dikenal sebagai pemimpin yang kerap blusukan untuk menengok kinerja anak buah maupun berkomunikasi langsung dengan rakyat. Dengan blusukan, ia tentu mempunyai informasi lapangan secara riil. Bukan sekadar mengandalkan informasi dari bawahan yang menganut prinsip asal bapak senang alias ABS.

Faktanya, apa yang disampaikan Presiden berbeda dengan data BPS yang justru mencatat harga beras pada Februari merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah. Sama seperti Presiden, BPS juga mempunyai catatan. Bedanya, catatan BPS adalah hasil survei yang mengacu pada harga produsen beras dari 932 perusahaan penggilingan di 33 provinsi. Bukan hanya dari dua pasar di Jakarta yang disebut Jokowi.

Tidak mungkin memaksa warga negara Indonesia yang tersebar di 38 provinsi untuk berbelanja beras di dua pasar itu. Masyarakat membutuhkan beras dengan harga terjangkau dan masuk akal serta dapat diakses secara langsung di daerah masing-masing.

Kini, masyarakat pun berharap pada kerja wakil rakyat di DPR untuk mengatasi persoalan makanan pokok ini, setidaknya menyuarakan jeritan warga. Apalagi, pemerintah sudah jorjoran mengimpor beras. Untuk 2023, pemerintahan Jokowi telah memecahkan rekor impor beras dalam lima tahun terakhir, yang mencapai 3,06 juta ton. Angka itu meningkat 613,61% jika dibandingkan dengan impor pada 2022.

Pada tahun ini, Indonesia akan kemasukan beras dari negeri asing sebanyak 4,1 juta ton. Angka itu terdiri atas penugasan sebelumnya ke Perum Bulog sebesar 2 juta ton yang ditambah 1,6 juta ton, serta realisasi 500 ribu ton yang merupakan bagian penugasan 2023.

Bagaimana menyambung nalar dan logika kesulitan memperoleh beras di kala pemerintah gila-gilaan mengimpor? Karena itu, sekali lagi, publik berharap DPR selaku wakil rakyat yang terhormat untuk tidak tinggal diam. Gunakanlah fungsi pengawasan dewan. Tunjukkanlah keberpihakan kepada rakyat. Apalagi, masa jabatan masih menghitung bulan, sedangkan perut rakyat mesti diisi setiap hari.



Berita Lainnya
  • Lagu Lama Korupsi Infrastruktur

    01/7/2025 05:00

    PROYEK pembangunan ataupun pembenahan terkait dengan jalan seperti menjadi langganan bancakan untuk dikorupsi.

  • Mendesain Ulang Pemilu

    30/6/2025 05:00

    MAHKAMAH Konstitusi kembali menghasilkan putusan progresif terkait dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia

  • Jangan lagi Ditelikung Koruptor

    28/6/2025 05:00

    PEMERINTAH kembali terancam ditelikung koruptor.

  • Berhenti Membebani Presiden

    27/6/2025 05:00

    MENTERI sejatinya dan semestinya adalah pembantu presiden. Kerja mereka sepenuhnya didedikasikan untuk membantu kepala negara mengatasi berbagai persoalan bangsa.

  • Mitigasi setelah Gencatan Senjata

    26/6/2025 05:00

    GENCATAN senjata antara Iran dan Israel yang tercapai pada Senin (23/6) malam memang kabar baik.

  • Nyalakan Suar Penegakan Hukum

    25/6/2025 05:00

    KITAB Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bermartabat haruslah mengutamakan perlindungan menyeluruh atas hak-hak warga.

  • Menekuk Dalang lewat Kawan Keadilan

    24/6/2025 05:00

    PRESIDEN Prabowo Subianto akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu.

  • Bersiap untuk Dunia yang Menggila

    23/6/2025 05:00

    ADA-ADA saja dalih yang diciptakan oleh Amerika Serikat (AS) untuk menyerbu negara lain.

  • Cegah Janji Palsu UU Perlindungan PRT

    21/6/2025 05:00

    PENGESAHAN Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) adalah sebuah keniscayaan.

  • Pisau Dapur Hakim Tipikor

    20/6/2025 05:00

    VONIS yang baru saja dijatuhkan kepada para pelaku mafia hukum dalam perkara Ronald Tannur kian menunjukkan dewi keadilan masih jauh dari negeri ini

  • Menghadang Efek Domino Perang

    19/6/2025 05:00

    ESKALASI konflik antara Iran dan Israel tidak menunjukkan tanda-tanda surut.

  • Jangan Memanipulasi Sejarah

    18/6/2025 05:00

    KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.

  • Jangan Gembos Hadapi Tannos

    17/6/2025 05:00

    GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

  • Berebut Empat Pulau

    16/6/2025 05:00

    PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.

  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

Opini
Kolom Pakar
BenihBaik