Headline

Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.

Fokus

Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.

Usut Anomali Suara Pilpres

29/2/2024 05:00

KEKHAWATIRAN publik mengenai rendahnya integritas dalam pelaksanaan Pemilu 2024 sepertinya semakin terbukti. Hal ini berkaitan dengan pernyataan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyebut adanya data bermasalah yang masuk ke penghitungan suara Pemilu 2024.

Berdasarkan perbaikan yang sedang dilakukan, KPU menemukan suara anomali untuk suara Pilpres 2024 yang berasal dari 154.541 tempat pemungutan suara (TPS). Padahal, total jumlah TPS yang disiapkan KPU pada perhelatan Pemilu 2024 kali ini mencapai 823.220 titik. Itu berarti, tingkat anomali yang terjadi hampir 20% TPS.

Menurut Ketua KPU Hasyim Asy’ari, keanehan tersebut diperoleh dari data yang masuk sejak 15 Februari hingga 27 Februari 2024. Anomali tersebut terjadi akibat kekeliruan sistem IT KPU saat membaca foto formulir model C-hasil suara yang diunggah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Adapun bentuk keanehan yang selama ini sudah diketahui publik, yaitu adanya perolehan suara salah satu paslon di satu TPS di dalam negeri yang lebih dari 300 suara. Padahal, maksimal jumlah surat suara yang tersedia di satu TPS hanya untuk 300 pemilih.

Pihak KPU mengaku sudah mengoreksi anomali penghitungan suara tersebut dan mengeklaim data yang terbaca di publik melalui laman penyelenggara pemilu ini merupakan angka sebenarnya.

Sesaat pernyataan Ketua KPU yang menyebut sudah mengoreksi anomali suara pilpres seperti menyelesaikan penyebab kekisruhan yang terjadi di publik selama beberapa pekan belakangan ini. Namun, kenyataannya, penyelesaian karut-marut pelaksanaan Pemilu 2024 tidak sesederhana yang dilakukan Ketua KPU dan jajarannya.

Sejak awal penghitungan, masyarakat sudah menemukan berbagai kejanggalan dalam proses rekapitulasi suara Pilpres 2024. Mulai adanya penggelembungan suara salah satu calon di berbagai lokasi hingga adanya suara yang sudah dihitung di wilayah Indonesia bagian barat saat waktu pencoblosan belum usai.

Yang membuat masyarakat serta pendukung paslon nomor urut 01 dan 03 semakin jengkel, sepertinya tidak ada ungkapan penyesalan dari penyelenggara pemilu mengenai kegagalan sistem informasi dan teknologi (IT) yang mereka kelola. Padahal, anggaran negara yang disediakan untuk IT ini tidak sedikit.

Yang semakin mengherankan publik, kesalahan fatal yang dilakukan KPU sepertinya dianggap sambil lalu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu justru menunjukkan sikap bersahabat ketimbang keras terhadap karut-marutnya proses penghitungan suara yang dilakukan KPU.

Karena itu, sangatlah wajar apabila publik mencurigai apa yang dilakukan lembaga penyelenggara pemilu kali ini sebagai bagian dari rekayasa demi mendukung salah satu paslon yang bertarung di Pilpres 2024. Apalagi, KPU dan Bawaslu sepertinya tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan paslon tersebut.

Dengan melihat kekacauan ataupun rekayasa tersebut, tidaklah aneh apabila masyarakat serta juga politisi pendukung paslon 01 dan 03 kemudian menggulirkan Hak Angket di DPR. Dengan adanya langkah yang konstitusional, publik dan wakil rakyat di parlemen bisa melihat secara transparan apa yang dilakukan KPU, Bawaslu, dan pemerintah dalam pemilu kali ini. Anomali itu tidak boleh dibiarkan melenggang.



Berita Lainnya
  • Jangan Gembos Hadapi Tannos

    17/6/2025 05:00

    GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

  • Berebut Empat Pulau

    16/6/2025 05:00

    PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.

  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

  • Upaya Kuat Jaga Raja Ampat

    11/6/2025 05:00

    SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.

  • Vonis Ringan Koruptor Dana Pandemi

    10/6/2025 05:00

    UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.

  • Membagi Uang Korupsi

    09/6/2025 05:00

    PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.

  • Jangan Biarkan Kabinet Bersimpang Jalan

    07/6/2025 05:00

    DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.

  • Jangan Lengah Hadapi Covid-19

    05/6/2025 05:00

    DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.

  • Merawat Politik Kebangsaan

    04/6/2025 05:00

    PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.

  • Obral Nyawa di Tambang Rakyat

    03/6/2025 05:00

    JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.

  • Melantangkan Pancasila

    02/6/2025 05:00

    PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.

  • Penegak Hukum Tonggak Kepercayaan

    31/5/2025 05:00

    CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.

  • Palestina Merdeka Tetap Syarat Mutlak

    30/5/2025 05:00

    PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.

  • Keadilan Pendidikan tanpa Diskriminasi

    29/5/2025 05:00

    SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.