Headline

Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.

Fokus

Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.

Ikhtiar Menyelamatkan Demokrasi

20/2/2024 05:00

NEGERI ini telah sepakat memilih demokrasi sebagai jalan politik. Cita-cita besar itu tidak akan mewujud tanpa ikhtiar keras. Apalagi, di hari-hari ini, praktik demokrasi banyak dikeluhkan. Banyak anak kandung yang lahir dari rahim demokrasi di Republik ini, kini malah berperilaku dan bertindak antidemokrasi.

Maka, tidak mengherankan bila belum lama ini, The Economist Intelligence Unit (EIU), lembaga riset yang menyusun prakiraan dan rekomendasi melalui penelitian dan analisis, terutama terkait ekonomi dan politik, mengeluarkan laporan mengenai indeks demokrasi 2023 secara global. Dalam laporan bertajuk Age of Conflict tersebut, Indonesia menempati peringkat ke-56 dari 200 negara yang disurvei dengan skor 6,53 poin, turun 2 poin dari posisi tahun sebelumnya dengan 6,72 poin.

Kondisi itu menjadi tamparan keras pada saat rakyat di negeri ini sedang menggelar pemilu. Disebut tamparan keras karena tahun sebelumnya sempat ada kenaikan skor indeks demokrasi, meskipun Indonesia belum lepas dari kondisi cacat demokrasi.

EIU menyusun indeks tersebut berdasarkan lima indikator besar, yaitu proses pemilu dan pluralisme politik, tata kelola pemerintahan, tingkat partisipasi politik masyarakat, budaya politik, dan kebebasan sipil. Hasil penilaian kemudian dirumuskan menjadi indeks berskala 0-10. Makin tinggi skornya, maka kualitas demokrasi suatu negara diasumsikan makin baik.

Berdasarkan laporan itu, Indonesia digolongkan sebagai negara dengan kategori flawed democracies atau demokrasi cacat. Itu artinya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia dianggap belum sempurna. Penilaian EIU ini harus jadi bahan introspeksi terutama bagi pemerintah, apalagi sebelumnya indeks demokrasi Indonesia sempat menyentuh angka 7,03 poin pada 2015 meski belum dapat digolongkan full democracy (demokrasi penuh).

Jika melihat pelaksanaan pemilu tahun ini yang karut-marut, bukan tidak mungkin indeks demokrasi Indonesia tahun depan bakal terus merosot. Apalagi, faktanya, secara benderang pemerintah ikut campur tangan dalam pelaksanaan pesta demokrasi ini, dari pelibatan aparatur dan fasilitas negara, pemanfaatan bantuan sosial, hingga politik uang. Belum lagi dugaan manipulasi suara yang kini banyak diributkan.

Sebagai salah satu negara pluralistik yang memilih demokrasi sebagai sistem pemerintahan, Indonesia jelas menjadi perhatian dunia internasional, apalagi secara geopolitik posisinya sangat strategis di kawasan. Pelaksanaan pemilu kali ini akan jadi pertaruhan wibawa bangsa ini di mata dunia.

Sebagai negara yang telah berulang kali menggelar pemilu secara langsung, semestinya pelaksanaan pesta demokrasi di negeri ini semakin baik, bukan malah sebaliknya amburadul. Jika pelaksanaannya saja sudah tidak jujur dan adil, pemerintahan macam apa yang ingin dihasilkan dari pemilu semacam ini? Wajar jika banyak pengamat, termasuk dari luar negeri, yang mengkhawatirkan negara ini akan kembali ke era otoritarianisme.

Kita tentu tidak mau semua itu terjadi. Kita tentu tidak ingin reformasi yang telah dengan susah payah diperjuangkan dengan keringat, air mata, dan darah kembali porak-poranda. Kita tentu tidak ingin awan gelap kembali memayungi negeri ini. Semua elemen masyarakat, dari kalangan cendekia hingga rakyat jelata, partai politik, serta pers, harus ikut mengawal proses pemerintahan di negeri ini.

Bagaimanapun, demokrasi harus diselamatkan. Dengan demokrasi yang makin membaik, jalan menuju kemakmuran bisa kian lapang. Sebaliknya, dengan demokrasi yang terus-menerus cacat, jalan kemakmuran bakal menjauh dari kenyataan.

Turunnya indeks demokrasi adalah alarm kencang bahwa negeri ini mesti hati-hati. Perjuangan menyelamatkan demokrasi masih jauh dari kata selesai.

 



Berita Lainnya
  • Berebut Empat Pulau

    16/6/2025 05:00

    PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.

  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

  • Upaya Kuat Jaga Raja Ampat

    11/6/2025 05:00

    SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.

  • Vonis Ringan Koruptor Dana Pandemi

    10/6/2025 05:00

    UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.

  • Membagi Uang Korupsi

    09/6/2025 05:00

    PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.

  • Jangan Biarkan Kabinet Bersimpang Jalan

    07/6/2025 05:00

    DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.

  • Jangan Lengah Hadapi Covid-19

    05/6/2025 05:00

    DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.

  • Merawat Politik Kebangsaan

    04/6/2025 05:00

    PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.

  • Obral Nyawa di Tambang Rakyat

    03/6/2025 05:00

    JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.

  • Melantangkan Pancasila

    02/6/2025 05:00

    PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.

  • Penegak Hukum Tonggak Kepercayaan

    31/5/2025 05:00

    CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.

  • Palestina Merdeka Tetap Syarat Mutlak

    30/5/2025 05:00

    PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.

  • Keadilan Pendidikan tanpa Diskriminasi

    29/5/2025 05:00

    SEMBILAN hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi membuat geger. Kali ini, mereka menyasar sistem pendidikan yang berlangsung selama ini di Tanah Air.

  • Meredakan Sengkarut Dunia Kesehatan

    28/5/2025 05:00

    Para guru besar fakultas kedokteran juga menganggap PPDS university-based tidak diperlukan mengingat saat ini pendidikan spesialis telah berbasis rumah sakit.