Headline

Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.

Fokus

Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.

Demokrasi tidak Boleh Mati

15/2/2024 05:00

PERHELATAN demokrasi melalui pemilihan umum lima tahunan di Tanah Air nyaris usai. Jutaan masyarakat terlihat begitu antusias menggunakan hak suara mereka untuk memilih pemimpin negeri dan wakil mereka di parlemen untuk lima tahun ke depan.

Walaupun belum final, sejumlah lembaga survei sudah memublikasikan hasil hitung cepat (quick count) terkait hasil pencoblosan suara Pemilu 2024. Berdasarkan hitung cepat, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperoleh perolehan suara di atas 50% dari jumlah pemilih yang ikut mencoblos pada ajang pilpres. Sementara itu, PDIP masih memimpin perolehan suara untuk pemilihan anggota legislatif dengan kisaran 17% hingga 20% suara.

Apabila perolehan hitung cepat tersebut tidak berbeda jauh dengan hitungan resmi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), hampir dipastikan Prabowo-Gibran memenangi perhelatan Pilpres 2024 ini. Prabowo-Gibran mengungguli pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD hanya dalam satu putaran, versi hitung cepat lembaga survei.

Namun demikian, banyak kalangan, terutama yang khawatir dengan proses tahapan Pemilu 2024, sudah memprediksi situasi ini bakal terjadi. Berbagai dugaan pelanggaran, baik pelanggaran regulasi maupun yang paling utama menabrak etika politik, terjadi.

Bahkan tak tanggung-tanggung, dugaan pelanggaran ini seperti diorkestrasi kekuasaan. Semuanya terlihat begitu telanjang dilakukan tanpa mengindahkan kritik publik secara luas.

Sebut saja dari upaya meloloskan pencalonan Gibran sebagai cawapres melalui utak-atik peraturan perundangan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang saat itu diketuai Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi. Pun penyalahgunaan pemberian bantuan sosial (bansos) dari dana APBN kepada masyarakat miskin yang diklaim sebagai bantuan Jokowi.

Yang tak kalah brutalnya ialah upaya mengerahkan pejabat kepala daerah pilihan penguasa dan kepala desa untuk memenangkan paslon tertentu. Bahkan, Jokowi sendirilah yang menyatakan presiden boleh berpihak kepada paslon tertentu. Padahal, di panggung yang sama, Jokowi selalu mengeluarkan ancaman kepada para aparat sipil negara (ASN) yang tidak bersikap netral dalam pemilu. Ada perbedaan antara panggung depan dan panggung belakang.

Yang semakin menguatkan kekhawatiran publik mengenai hasil pilpres ini, sejauh ini tak satu pun hukuman berarti yang diberikan kepada para pelanggar aturan ataupun etika tersebut. Apalagi, publik juga memahami lembaga yang berwenang dalam urusan pemilu nyaris sudah tidak memiliki daya hukum lagi.

Di tengah situasi yang tak menguntungkan bagi proses demokratisasi ini, publik perlu memberi penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak yang tidak kenal lelah memperjuangkan martabat demokrasi di Indonesia. Keringat mereka, teriakan mereka, seruan mereka tidak sia-sia.

Para pemangku kepentingan di luar lingkaran penguasa saat ini, seperti para paslon, parpol pendukung, tim kampanye, aktivis masyarakat sipil, dan juga kalangan akademisi tetap tabah walau diiming-imingi rayuan dan godaan. Mereka tidak gentar walau menghadapi intimidasi yang terkadang berujung ancaman untuk dibui. Ini bukan sekadar soal kalah atau menang.

Perjuangan menegakkan demokrasi, mewujudkan keadilan dan kesetaraan, menegakkan etika dan keadaban bakal terus berlangsung. Demokratisasi yang diperoleh melalui keringat, air mata, dan darah saat Reformasi 1998 ini tak boleh dikerdilkan hanya karena urusan menang dan kalah dalam kontestasi politik elektoral pilpres.

Publik yang ingin berjuang menegakkan demokrasi pun perlu sadar betul bahwa kemenangan yang diraih dengan cara-cara mengabaikan etika, mengesampingkan martabat, dan menekuk aturan pada hakikatnya bukanlah kemenangan sejati. Perjuangan belum selesai. Figur bisa menang dan kalah, tapi semangat menegakkan keadilan dan demokrasi tidak boleh layu. Demokrasi harus tetap hidup. Ia tidak boleh dibiarkan mati.



Berita Lainnya
  • Jangan Memanipulasi Sejarah

    18/6/2025 05:00

    KITA sebenarnya sudah kenyang dengan beragam upaya manipulasi oleh negara. Namun, kali ini, rasanya lebih menyesakkan.

  • Jangan Gembos Hadapi Tannos

    17/6/2025 05:00

    GENAP lima bulan Paulus Tannos ditangkap lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

  • Berebut Empat Pulau

    16/6/2025 05:00

    PEREBUTAN empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara belakangan menyesaki ruang informasi publik.

  • Bertransaksi dengan Keadilan

    14/6/2025 05:00

    KEADILAN di negeri ini sudah menjadi komoditas yang kerap diperjualbelikan. Hukum dengan mudah dibengkokkan.

  • Tidak Usah Malu Miskin

    13/6/2025 05:00

    ADA petuah bijak bahwa angka tidak pernah berbohong. Dalam bahasa Inggris, petuah itu berbunyi numbers never lie.

  • Gaji Tinggi bukan Jaminan tidak Korupsi

    12/6/2025 05:00

    PERILAKU koruptif lebih didorong hasrat ketamakan dalam diri pelakunya (corruption by greed) ketimbang karena kebutuhan.

  • Upaya Kuat Jaga Raja Ampat

    11/6/2025 05:00

    SUDAH semestinya negara selalu tunduk dan taat kepada konstitusi, utamanya menjaga keselamatan rakyat dan wilayah, serta memastikan hak dasar masyarakat dipenuhi.

  • Vonis Ringan Koruptor Dana Pandemi

    10/6/2025 05:00

    UPAYA memberantas korupsi di negeri ini seperti tidak ada ujungnya. Tiap rezim pemerintahan mencetuskan tekad memberantas korupsi.

  • Membagi Uang Korupsi

    09/6/2025 05:00

    PERILAKU korupsi di negeri ini sudah seperti kanker ganas. Tidak mengherankan bila publik kerap dibuat geleng-geleng kepala oleh tindakan culas sejumlah pejabat.

  • Jangan Biarkan Kabinet Bersimpang Jalan

    07/6/2025 05:00

    DI tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, soliditas di antara para punggawa pemerintah sangat dibutuhkan.

  • Jangan Lengah Hadapi Covid-19

    05/6/2025 05:00

    DALAM semua kondisi ancaman bahaya, kepanikan dan kelengahan sama buruknya. Keduanya sama-sama membuahkan petaka karena membuat kita tak mampu mengambil langkah tepat.

  • Merawat Politik Kebangsaan

    04/6/2025 05:00

    PANCASILA telah menjadi titik temu semua kekuatan politik di negeri ini.

  • Obral Nyawa di Tambang Rakyat

    03/6/2025 05:00

    JATUHNYA korban jiwa akibat longsor tambang galian C Gunung Kuda di Cirebon, Jawa Barat, menjadi bukti nyata masih amburadulnya tata kelola tambang di negeri ini.

  • Melantangkan Pancasila

    02/6/2025 05:00

    PANCASILA lahir mendahului proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya untuk memberi landasan langkah bangsa dari mulai hari pertama merdeka.

  • Penegak Hukum Tonggak Kepercayaan

    31/5/2025 05:00

    CITRA lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini masih belum beranjak dari kategori biasa-biasa saja.

  • Palestina Merdeka Tetap Syarat Mutlak

    30/5/2025 05:00

    PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto soal kemungkinan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui negara Palestina merdeka sangat menarik.